Tokoh Agama Banten Imbau Warga Tak Ikuti Aksi Sidang MK
Tokoh agama dan masyarakat di Banten mengimbau warga tidak mengikuti berbagai aksi sebagai respons atas persidangan perselisihan hasil pemilu. Semua kalangan diminta menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan tak menimbulkan kekacauan.
Oleh
DWI BAYU RADIUS
·3 menit baca
SERANG, KOMPAS — Tokoh agama dan masyarakat di Banten mengimbau warga tidak mengikuti berbagai aksi sebagai respons atas persidangan perselisihan hasil pemilu. Semua kalangan diminta menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan tak menimbulkan kekacauan.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten M Romly di Serang, Banten, Rabu (12/6/2019), mengatakan, perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sedang diselesaikan. ”Kita percayakan saya kepada MK (Mahkamah Konstitusi). Tak perlu berbondong-bondong datang ke Jakarta,” ujarnya.
Kedatangan para pendukung calon presiden dan calon wakil presiden tertentu ke kantor MK tidak akan memengaruhi keputusan lembaga tinggi negara tersebut. ”Apa pun keputusan MK, harus dipatuhi. Percayakan saja kepada tim (capres dan cawapres tertentu) yang sedang berjuang untuk memberikan bukti,” katanya.
Romly meminta masyarakat Banten tetap beraktivitas dengan normal dan memantau proses yang sedang berlangsung melalui media massa. ”Tinggal saja di rumah. Apakah MK memenangkan pasangan 01 atau 02, kalau sidang sudah selesai, maka terima saja hasilnya,” ujarnya.
Menurut Romly, jika pihak-pihak tertentu mengajak masyarakat untuk mengikuti aksi di Jakarta, anjuran itu tak perlu dipenuhi. ”Kalau demonstrasi seperti yang terjadi di Jakarta beberapa minggu lalu, dikhawatirkan banyak yang cedera. Kerusakan juga bisa terjadi,” ucapnya.
Kepala Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Suhanda mengatakan, pihaknya menolak segala bentuk kekerasan menjelang sidang MK. ”Saya mengimbau masyarakat untuk menjaga kedamaian Kabupaten Serang. Jangan sampai ada kerusuhan karena sangat merugikan semua pihak,” ujarnya.
Masyarakat Kabupaten Serang diminta tak terprovokasi dan terlibat gerakan yang mengatasnamakan rakyat. Pilpres adalah pesta demokrasi untuk mencari pemimpin Indonesia yang terbaik. Pesta itu seyogianya tak dikotori sikap anarkistis para pendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Mereka yang tidak puas terhadap hasil sidang MK tak perlu berdemonstrasi besar-besaran. Kerusuhan di Jakarta pada 22 Mei harus dijadikan refleksi. ”Saya menolak aksi itu. Kalau hanya kepentingan golongan atau pribadi yang dipentingkan, semua pihak akan dirugikan,” katanya.
Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Taufik Pane mengatakan, masyarakat diimbau menjalin persatuan setelah merayakan Lebaran. Hikmah Idul Fitri sepatutnya dipetik dengan mencegah perpecahan.
”Tetap satu NKRI meski berbeda pilihan. Ambil manfaat Idul Fitri dengan silaturahmi sehingga menguatkan tekad masyarakat Banten untuk bersatu,” ujarnya. Masyarakat diharapkan menyikapi hasil sidang MK dengan bijaksana dan tak terprovokasi yang bisa menyebabkan kekacauan.