Peran Tokoh Banten Strategis Cegah Pengerahan Massa
Peran tokoh masyarakat, agama, dan adat di Banten mencegah pergerakan massa ke Mahkamah Konstitusi selama sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 diapresiasi. Masyarakat diyakini mematuhi imbauan para tokoh untuk tetap beraktivitas normal dan tidak mengganggu sidang MK.
Oleh
DWI BAYU RADIUS
·2 menit baca
SERANG, KOMPAS — Peran tokoh masyarakat, agama, dan adat di Banten mencegah pergerakan massa ke Mahkamah Konstitusi selama sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 diapresiasi. Masyarakat diyakini mematuhi imbauan para tokoh agar tetap beraktivitas normal dan tidak mengganggu sidang MK.
Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah (Polda) Banten Komisaris Besar A Roemtaat seusai Bakti Sosial Religi dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke-73 di Serang, Banten, Kamis (20/6/2019), mengatakan, pihaknya melakukan pendekatan terhadap sejumlah tokoh masyarakat, agama, dan adat.
Menurut Roemtaat, Kepala Polda Banten Inspektur Jenderal Tomsi Tohir telah memerintahkan sejumlah pejabat utama untuk bertemu tokoh-tokoh tersebut. Selain itu, semua kepolisian resor (polres) di wilayah hukum Polda Banten juga melakukan hal sama.
”Jika memang memiliki massa, tokoh-tokoh masyarakat diminta tidak mengerahkannya. Tunggu saja keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujarnya. Roemtaat mengatakan, situasi Banten masih kondusif. Pergerakan massa dari Banten ke Jakarta tidak terpantau.
Meski kondisi aman, pemantauan tetap dilakukan Direktorat Intelijen dan Keamanan serta Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten bersama para bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas).
”Semua bergerak dan kami terus memantau. Kami mengimbau para tokoh masyarakat tak mengerahkan massa ke Jakarta. Sidang di MK masih berlangsung,” ujarnya. Roemtaat mengatakan, masyarakat diminta tetap tinggal di Banten dan beraktivitas normal.
”Percuma kalau datang ke kantor MK, mau apa? Belum diputus juga. Hasil sidang itu nanti sudah final. Upaya kami untuk mencegah pengerahan massa sudah maksimal,” ujarnya. Jika hendak menyimak sidang tersebut, masyarakat diharapkan memantaunya melalui media massa.
Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Banten Ajun Komisaris Besar M Hidayat mengatakan, pihaknya menjaga situasi Banten tetap kondusif dengan pengamanan terhadap pusat-pusat keramaian, seperti mal, stasiun, bank, dan terminal.
”Suasana Banten aman. Pengamanan itu penting. Kami tidak hanya menjaga obyek vital nasional. Obyek tertentu juga kami amankan,” ucap Hidayat. Pengamanan yang dilakukan bersama TNI itu dilakukan karena sebagian masyarakat masih menikmati liburan.
Pembina Majelis Pesantren Salafiyah Banten Matin Syarqowi mengatakan, pihaknya menolak kekerasan untuk menanggapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). ”Kami mengajak masyarakat Banten memercayakan hasil sidang itu kepada MK,” ujarnya.