Pemprov NTB Cari Dana Rp 250 Miliar untuk Pembangunan Jalan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kekurangan dana Rp 250 miliar, dari total kebutuhan Rp 1 triliun, untuk percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa. Untuk mencukupi sisa kebutuhan dana itu, Pemprov NTB mengusulkan kepada pemerintah pusa, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MATARAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kekurangan dana Rp 250 miliar, dari total kebutuhan Rp 1 triliun, untuk percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa. Untuk mencukupi kekurangan dana itu, Pemprov NTB mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

”Kami telah mencoba mengusulkan kekurangan dana itu melalui skema dana alokasi khusus (DAK) dan program hibah jalan daerah ke Kementerian PUPR pada APBN 2020,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB Wedha Magma Ardi, Jumat (21/6/2019) sore, di Mataram, Lombok.

Usulan itu untuk memenuhi komitmen Gubernur NTB Zulkieflimansyah, yang ingin memperbaiki kondisi jalan di Pulau Sumbawa. Saat ini, masih ada 242,71 kilometer dan 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter dalam kondisi kritis yang memerlukan perbaikan. Tingkat kemantapan jalan di NTB pada akhir 2018 mencapai 83,65 persen dan akan ditingkatkan menjadi  90,65 persen akhir 2022.

Kompas

Ruas jalan di sentra industri komiditas bawang putih di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam kondisi mantap meski wilayah lain di NTB, yaitu Pulau Sumbawa, masih memerlukan perbaikan untuk mendukung kegiatan warga di Pulau itu. Foto diambil September 2018.

”Kami optimistis dan terus berusaha mengawal usulan dana itu. Apalagi,  pertimbangannya untuk kemaslahatan rakyat,” tutur Ardi.

Sebelumnya, DPRD NTB lewat sidang paripurna, Selasa (11/6/2019) petang, menerima rancangan peraturan daerah tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak 2020-2022 untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Namun, dari usulan eksekutif sebesar Rp 1 triliun, lantas dikurangi menjadi Rp 750 miliar.

Menurut Ketua Panitia Khusus DPRD NTB Lalu Satriawandi, langkah pengurangan itu diambil  mengingat kemampuan pembiayaan belanja modal provinsi NTB tahun anggaran 2019 mencapai Rp 253,4 miliar dari total APBD NTB sebesar Rp 5,2 triliun.

”Jadi ada ketimpangan anggaran sesuai kebutuhan yang diajukan, sedangkan kemampuan fiskal daerah justru sangat minim dan sulit memenuhi besaran yang diminta gubernur sebesar Rp 1 triliun,” ujar Satriawandi.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersyukur, raperda telah disahkan melalui dinamika dan pembicaraan alot antara eksekutif dan legislatif. ”Kalau memang disetujui Rp 750 miliar lebih, tugas saya dan Pak Kadis PU (NTB) mencari sisanya yang Rp 250 miliar. Insya Allah, saya tidak kecewa. Pokoknya,  apa pun keputusan DPRD, kami terima,” ucap Gubernur.

Kompas

Waduk Batujai, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menjadi sumber irigasi bagi sawah di wilayah kabupaten itu. Sarana sumber pengairan itu juga menjadi kebutuhan di wilayah Pulau Sumbawa. Foto diambil pada September 2018.