Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah akan meningkatkan pemeriksaan kualitas beras sebelum disalurkan ke masyarakat dalam program bantuan pangan nontunai atau BPNT.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA/KRISTI DWI UTAMI
·4 menit baca
SEMARANG, KOMPAS - Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah akan meningkatkan pemeriksaan kualitas beras sebelum disalurkan ke masyarakat dalam program bantuan pangan nontunai atau BPNT. Hal itu untuk memenuhi permintaan Kementerian Sosial terkait kualitas beras.
Kepala Bulog Divre Jateng Taufan Akib, saat dihubungi dari Semarang, Jumat (5/7/2019), mengatakan, pihaknya siap memenuhi apa pun kebutuhan program BPNT tersebut. Ia memastikan keinginan Menteri Sosial dan pemangku kepentingan akan beras berkualitas terpenuhi.
"Untuk memastikan hal itu, kami akan terus mengecek tingkat kualitas sebelum beras dikeluarkan dari gudang Bulog. Pemeriksaan tersebut akan kami tingkatkan," kata Taufan, melalui pesan singkat.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) memutuskan Perum Bulog sebagai pengelola pasokan bahan pangan untuk program BPNT. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, Perum Bulog akan menjadi pengelola pasokan (supply manager) pangan dan pemasok 100 persen kebutuhan beras dalam program BPNT (Kompas, 5/7/2019).
Taufan menambahkan, mekanisme yang berjalan saat ini ialah pemeriksaan pada saat pengadaan agar beras yang masuk gudang Bulog terjamin kualitasnya. Saat akan disalurkan kepada masyarakat, beras kembali diperiksa untuk memastikan tak ada lagi hama dan kutu.
Taufan mengatakan, akan mengundang perwakilan dari pihak-pihak yang menerima beras untuk bersama-sama memeriksa kualitasnya. "Setelah itu akan dituangkan ke dalam semacam berita acara hasil pemeriksaan kualitas," ucapnya.
Lebih lanjut, peningkatan upaya penjaminan kualitas beras akan berpengaruh pada optimalisasi penyaluran beras langsung ke desa. "Ini akan sangat berpengaruh karena pasokan beras dalam kegiatan KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga), baik yang dijual maupun disalurkan, harus terbebas dari hama dan kutu," kata Taufan.
Sebelumnya, pada November 2018, Perum Bulog dan Pemprov Jateng menyepakati bersama pendistribusian cadangan beras pemerintah (CBP) dalam pelaksanaan KPSH beras medium. Lewat konsep itu, penyaluran beras langsung ke kepala desa, yang kemudian diteruskan ke koperasi-koperasi desa. Dengan demikian, rantai pasok menjadi pendek.
Saat ini, stok beras di gudang Bulog Divre Jateng sebanyak 150.000 ton. Beras itu pengadaan dari dalam dan luar negeri pada 2018 hingga 2019. Sebagian beras dalam keadaan turun mutu. Warna beras lebih kusam dan beberapa kandungan vitamin menurun (Kompas, 28/6/2019).
Terkait kapan kembali dimulainya penyaluran, Taufan menuturkan, akan berkoordinasi dulu dengan Kemensos. "Menurut rencana, akan dirapatkan terlebih dahulu secara teknis, di bawah koordinasi Kemensos," ujarnya.
Siap salurkan
Sementara itu, Bulog Subdivre Pekalongan menyatakan siap untuk melaksanakan penyaluran BPNT. Subdivre tersebut sudah memiliki pengalaman selama sekitar 20 tahun dalam penyaluran bantuan sosial.
Saya rasa tidak ada potensi kendala apa pun karena kami sudah terbiasa menyalurkan bantuan sosial semacam itu.
Kepala Bulog Subdivre Pekalongan Rasiwan mengatakan, sebelumnya pihaknya selalu membantu menyalurkan bantuan, seperti pada program beras sejahtera (rastra) dan beras untuk rumah tangga miskin (raskin). Hampir bisa dipastikan tak ada kendala dalam penyaluran beras BPNT nanti.
"Saya rasa tidak ada potensi kendala apa pun karena kami sudah terbiasa menyalurkan bantuan sosial semacam itu. Yang nanti perlu disesuaikan mungkin seperti apa standar jenis beras yang disalurkan," kata Rasiwan, saat ditemui di kantornya, Jumat sore.
Saat ini, cadangan beras di enam gudang milik Bulog Subdivre Pekalongan sekitar 35.000 ton. Dengan jumlah tersebut, Subdivre Pekalongan mampu menyuplai beras sekitar 4.000 ton per bulan ke wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang.
Rasiwan menambahkan, kerja sama penyaluran beras seperti ini merupakan solusi terbaik untuk mengatasi penumpukan beras di gudang Bulog. Sejak penyaluran rutin dihentikan, Bulog Subdivre Pekalongan kesulitan menyalurkan beras. Padahal, saat penyaluran rutin masih berjalan, penyaluran beras yang dilakukan Bulog Subdivre Pekalongan mencapai sekitar 43.000 ton per bulan.
Di gudang Bulog Subdivre Pekalongan ada sekitar 15.000 ton beras yang disimpan sejak tahun lalu. Meski tidak membuat beras rusak, penyimpanan yang dilakukan lebih dari satu tahun seperti itu berpotensi membuat beras turun mutu.
"Penyaluran beras hanya bisa dilakukan saat ada tanggap darurat bencana, masa paceklik, dan gejolak harga. Selebihnya dijual melalui Rumah Pangan Kita dan dipindah ke divisi regional lain yang defisit cadangan beras," kata Rasiwan. Adapun jumlah pemindahaan beras ke wilayah defisit hingga saat ini baru sekitar 2.000 ton.