Proses Lelang Lamban, Serapan Anggaran Sultra Jeblok
Oleh
SAIFUL RIJAL YUNUS
·4 menit baca
KENDARI, KOMPAS - Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang semester pertama 2019 masih sangat rendah, yaitu 27 persen. Serapan ini merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Realisasi pembangunan dikhawatirkan terhambat akibat lambannya proses lelang kegiatan.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengungkapkan, serapan anggaran hingga 30 Juni baru mencapai angka 27 persen atau senilai Rp 1,1 triliun dari total anggaran Rp 4,2 triliun. Angka ini turun sekitar 16 persen dari serapan anggaran di semester pertama 2018 sebanyak 43 persen.
“Bedanya itu memang 16 persen, makanya kami tegur OPD (organisasi perangkat daerah) yang realisasinya lamban. Ada delapan OPD yang kami tegur dan saya akan panggil khusus,” kata Ali Mazi seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Semester 1 tahun 2019 Tingkat Provinsi Sultra, di Kendari, Kamis (11/7/2019).
Ini baru sekitar 59 persen proyek yang sudah tender. Masih ada 121 paket yang belum lelang sama sekali. Saya akan panggil khusus pihak terkait, karena semua ini berkaitan dengan pembangunan.
Selain turun dibanding periode yang sama 2018, angka 27 persen ini juga lebih rendah dibanding serapan pada 2017 yang mencapai 37 persen. Realisasi serapan tahun ini hanya lebih tinggi 3 persen dibandingkan tahun 2016 sebanyak 24 persen.
Menurut Ali, anggaran yang belum terserap terebut, berasal dari proyek fisik maupun non fisik. Untuk proyek non fisik, ia optimistis bisa cepat dilaksanakan. Akan tetapi, untuk proyek fisik akan memakan waktu yang tidak sebentar.
“Ini baru sekitar 59 persen proyek yang sudah tender. Masih ada 121 paket yang belum lelang sama sekali. Makanya saya akan panggil khusus pihak terkait, karena semua ini berkaitan dengan pembangunan,” ucapnya.
Data Pemprov Sultra, ada total 451 paket proyek pada 2019. Dari jumlah paket itu, sebanyak 269 paket atau 59 persen sudah selesai tender dan 61 proyek dalam proses. Sementara itu, sebanyak 121 proyek belum tender sama sekali.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra Isma menuturkan, lambatnya serapan anggaran di semester pertama ini karena masih banyaknya proyek yang belum lelang atau masih dalam proses lelang. Sejumlah proyek bernilai besar di beberapa dinas, belum dalam proses lelang hingga akhir Juni.
“Sejumlah proyek besar itu ada di beberapa dinas seperti Bina Marga, Cipta Karya, atau di Perumahan. Proyek itu terkait sejumlah program prioritas daerah, di antaranya pariwisata dan rumah sakit. Ini sebaiknya cepat biar bisa segera dilakukan pembangunannya. Kami targetnya 40 persen bisa terserap di semester pertama,” terang Isma.
Oleh sebab itu, lanjut Isma, ia selalu mendorong agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera melakukan dan menyelesaikan proses lelang proyek. Hal itu untuk mendorong agar anggaran tidak menjadi dana sisa di akhir tahun. Ia berharap penyerapan anggaran semakin optimal untuk mendukung proses pembangunan.
Pada 2018, menurut Isma, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Sultra mencapai angka Rp 400 Miliar. Angka ini telah naik dari tahun sebelumnya sekitar Rp 300 Miliar. Ia khawatir angka Silpa ini akan terus bertambah jika serapan anggaran tidak segera ditingkatkan.
SKPD harus segera melakukan dan menyelesaikan proses lelang proyek. Hal itu untuk mendorong agar anggaran tidak menjadi dana sisa di akhir tahun.
Sejumlah proyek besar Sultra Tahun 2019 ini adalah pembangunan Rumah Sakit Jantung, perpustakaan bertaraf internasional, dan pariwisata. Untuk rumah sakit dan perpustakaan, pembangunannya berada pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dengan total anggaran Rp 400 Miliar.
Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi Pahri Yamsul menjelaskan, untuk pembangunan Rumah Sakit Jantung tahap awal, telah dianggarkan senilai Rp 90 miliar. Proses perizinan dan perencanaan telah dilakukan. Selanjutnya akan segera memasuki proses lelang.
“Memang kami tidak bisa cepat karena ada berbagai prosedur yang harus dilalui. Kalau dilewati itu akan ada konsekuensi hukum. Kami yakin kalau sudah berjalan semua, serapan kami ada di angka 70 persen,” tutur Pahri.
Sementara itu, tambah Pahri, untuk tahap awal pembangunan perpustakaan, proses lelang telah selesai. Akhir Juli, akan dilakukan peletakan batu pertama dengan total Rp 30 Miliar. Bangunan setinggi enam lantai itu diproyeksikan membutuhkan anggaran senilai Rp 100 miliar.
Menurut Pahri, dua proyek besar ini bernilai lebih dari setengah total anggaran Cipta Karya sebeasr Rp 200 miliar.
Hingga akhir Juni, serapan anggaran Pemprov Sultra dari sejumlah kementerian sebesar 40 persen atau sesuai target nasional.
Meski jeblok untuk anggaran daerah, serapan anggaran Pemprov Sultra yang berasal dari sejumlah kementerian tercatat cukup baik. Hingga akhir Juni, serapannya sebesar 40 persen atau sesuai target nasional. Total anggaran yang masuk ke Sultra senilai Rp 7,5 triliun yang dikhususkan untuk berbagai sektor pembangunan.
“Ini lumayan bagus penyerapannya, sesuai angka target rata-rata nasional. Kami berharap bisa terserap maksimal, biasanya di triwulan ketiga akan mulai banyak seiring selesainya proses-proses lelang,” ucap Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran I Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Bayu Aji Nugraha.