Respons cepat Kementerian Perhubungan terhadap sejumlah persoalan yang timbul dalam praktik program tol laut di Maluku diapresiasi sejumlah pihak. Kini, langkah konkret untuk perbaikan dinanti sebagai wujud keseriusan dalam mengeksekusi wacana menjadi kerja nyata yang terukur.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
AMBON, KOMPAS — Respons cepat Kementerian Perhubungan terhadap sejumlah persoalan yang timbul dalam praktik program tol laut di Maluku diapresiasi sejumlah pihak. Kini, langkah konkret untuk perbaikan dinanti sebagai wujud keseriusan dalam mengeksekusi wacana menjadi kerja nyata yang terukur.
Oyang Augustyn, pengguna jasa tol laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang dihubungi Kompas pada Senin (22/7/2019) mengatakan, sejumlah pejabat terkait dengan program tol laut telah datang menemui mereka dan menanyakan masalah yang dialami. Pejabat dimaksud dari Kementerian Perhubungan dan operator. ”Mereka kaget dengan temuan di lapangan,” ujarnya.
Oyang merupakan salah satu pengusaha yang melaporkan kerugian akibat mahalnya tarif serta lamanya waktu pengiriman barang dari pelabuhan Surabaya, Jawa Timur, ke daerah itu. Pengiriman barang terlambat lebih dari tiga bulan. Akibatnya, banyak barang miliknya rusak sehingga ia mengalami kerugian sekitar Rp 23 juta.
Ia berharap agar temuan di lapangan itu segera ditindaklanjuti oleh pihak kementerian lewat aksi nyata. ”Kami tunggu perbaikannya. Jangan sampai pulang ke Jakarta dan tak ada lagi kabar,” ujarnya.
Jangan melihat ini programnya pemerintah pusat. Jangan membedakan seperti itu. Selama ini, kan, peti kemas yang pulang ke Jawa itu banyak yang kosong. Padahal, daerah yang disinggahi tol laut kaya ikan.
Tak hanya ke Kisar, tim juga mendatangi beberapa pulau lainnya yang dilayani tol laut, yakni Moa, Babar, dan Suamlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Apresiasi atas langkah cepat kementerian juga disampaikan Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Pattimura Ambon Ruslan Tawari.
Ruslan pun mendorong pemerintah daerah agar bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memanfaatkan tol laut. Komoditas di daerah, terutama perikanan, dapat dipasarkan di Pulau Jawa.
Ruslan melihat pemerintah daerah kurang memberdayakan masyarakat lokal untuk memanfaatkan program tersebut sebagai peluang ekonomi. ”Jangan melihat ini programnya pemerintah pusat. Jangan membedakan seperti itu. Selama ini, kan, peti kemas yang pulang ke Jawa itu banyak yang kosong. Padahal, daerah yang disinggahi tol laut kaya ikan,” ucapnya.
Tol laut merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo untuk memperlancar arus barang ke wilayah Indonesia bagian timur sekaligus menekan disparitas harga di sana. Lewat tol laut, pemerintah memberi subsidi angkutan. Program tersebut mulai dilaksanakan pada 2016. Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Perhubungan, total anggaran untuk subsidi tol laut dalam tiga tahun terakhir Rp 1,26 triliun.
Humas Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, lewat siaran pers yang diterima Kompas, menyatakan telah menggelar diskusi terbatas membahas praktik tol laut di Maluku. Diskusi dimaksud berlangsung di Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, pada Sabtu (20/7/2019) malam.
Diskusi dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antarlembaga Buyung Lalana, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko, serta Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias.
Meningkatkan layanan
Wisnu Handoko mengatakan, pemerintah terus meningkatkan layanan tol laut di Indonesia, terutama daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Pada 2016, pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut hanya 31 lokasi. Jumlah itu meningkat menjadi 76 pelabuhan tahun ini. Adapun volume muatan yang pada 2016 sebesar 81.404 ton meningkat menjadi 239.875 ton tahun 2018.
Untuk mengontrol harga barang, lanjut Wisnu, pihaknya tengah menyiapkan sistem informasi muatan dan ruang kapal serta sistem pemantauan distribusi barang yang diangkut menggunakan tol laut. Sistem pengawasan dilakukan secara digital. Hal ini untuk memantau pergerakan barang yang diangkut menggunakan kapal tol laut, termasuk harga jual di tingkat konsumen.
Menurut catatan Kompas, harga barang di daerah yang disinggahi kapal tol laut tidak berubah signifikan, bahkan ada yang semakin mahal. Padahal, barang dimaksud sudah mendapatkan subsidi angkutan. Ada kesan, tol laut menguntungkan pengusaha, bukan menyejahterakan masyarakat sebagaimana tujuan utama program tersebut.