Semangat koperasi untuk maju bersama dengan seluruh anggotanya dianggap sejalan dengan tren perkembangan ekonomi yang mengutamakan cara kolaborasi.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·3 menit baca
YOGYAKARTA, KOMPAS — Koperasi diharapkan bisa tetap menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat koperasi untuk maju bersama dengan seluruh anggotanya dianggap sejalan dengan tren perkembangan ekonomi yang mengutamakan cara kolaborasi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Rully Indrawan setelah menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II Tahun Anggaran 2019, di Yogyakarta, Kamis (25/7/2019).
”Saya melihat masa depan koperasi karena etik ekonomi di dunia ini bergulir untuk menciptakan nilai tambah bersama-sama. Hasilnya bisa dinikmati semua pihak. Itu artinya, kerja sama dari pihak-pihak yang ingin bergerak bersama,” kata Rully.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, koperasi bisa ikut menangani persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal itu bisa dilakukan dengan upaya pemerataan pendapatan melalui optimalisasi produktivitas masyarakat, khususnya terhadap kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
”Mereka sangat membutuhkan akses sumber daya produktif, seperti modal, teknologi, kemampuan manajerial, akses pasar, dan kreativitas. Ini sangat relevan dengan kiprah koperasi yang punya semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Sultan menambahkan, nilai kerja sama dan kesejahteraan anggota menjadi kunci keberhasilan koperasi. Hendaknya, keinginan untuk maju bersama itu tidak berhenti menjadi slogan dan euforia saja. Keberpihakan terhadap kalangan kelompok yang lemah perekonomiannya harus menjadi pedoman pembangunan ekonomi melalui koperasi.
Selain itu, Sultan menyatakan, koperasi perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan sampai Revolusi Industri 4.0 justru menggerus keberadaan koperasi. Peran koperasi diharapkan selalu signifikan dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan.
Menurut hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia Perwakilan DIY, kinerja perekonomian DIY tumbuh 7,5 persen pada triwulan I-2019. Nilai itu tumbuh dibandingkan dengan capaian di triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yakni 5,41 persen.
Belanja masyarakat belum bisa memberikan dampak yang banyak dalam persentase pertumbuhan ekonomi tersebut.
Namun, angka tersebut tidak diikuti dengan perbaikan nilai ketimpangan sosial (rasio gini). Tingkat ketimpangan di DIY mencapai 0,423 poin pada Maret 2019. Terjadi peningkatan dengan angka 0,001 poin dibandingkan dengan nilai tingkat ketimpangan pada September 2018. Capaian itu masih yang terburuk secara nasional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo menyatakan, pertumbuhan ekonomi itu meningkat karena adanya investasi berupa infrastruktur. Sementara belanja masyarakat belum bisa memberikan dampak yang banyak dalam persentase pertumbuhan ekonomi tersebut.
”Pertumbuhan ekonomi sudah bagus 7 persen. Kok tidak (berdampak) signifikan dengan kesejahteraan masyarakat? Karena, tumbuhnya ekonomi dari infrastruktur. Jika tumbuhnya ekonomi dari masyarakat, pasti signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Kalau ekonomi mikro bergerak, pasti signifikan,” tutur Budi.
Salah satu yang menggerakkan ekonomi mikro adalah bergeliatnya UMKM. Menurut Budi, UMKM memang perlu dikelompokkan dan dikelola dengan sistem koperasi. Dengan cara itu, usaha yang tergabung dalam kelompok tersebut bisa saling memajukan diri bersama.
”Koperasi nanti membuat para anggotanya bekerja bersama-sama. Itu akan kami bangun. Kami sudah masuk ke 40 desa. Itu kebanyakan punya kerajinan tangan. Nanti akan kami bantu akses mereka (terhadap modal dan pasar),” kata Budi.
Terkait hal itu, Rully menyebutkan, koperasi memang bisa menjadi penghubung bagi UMKM ke pasar. Koperasi sekaligus menjadi pemodal bagi UMKM tersebut. Modalnya juga tidak berbunga tinggi karena tujuan koperasi itu untuk memajukan anggotanya.