Maluku Berharap Pembangunan Wilayah Pinggiran Dituntaskan

Pemprov Maluku mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada duet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang membangun Maluku dalam periode kepemimpinan lima tahun terakhir. Maluku berharap, pembangunan yang telah dimulai dapat dituntaskan Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya nanti.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Jalan mulus dengan jaringan listrik di sisi jalan Trans-Selaru di Pulau Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, Sabtu (12/5/2018). Pembangunan infrastruktur di salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Australia itu berjalan pesat dalam tiga tahun terakhir.

AMBON, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada duet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang membangun Maluku dalam periode kepemimpinan lima tahun terakhir. Maluku berharap, pembangunan yang telah dimulai dapat dituntaskan Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya nanti.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Djalaludin Salampessy, di Ambon, Kamis (25/7/2019). Menurut dia, kendati masih banyak ketertinggalan, termasuk sebagai penghuni urutan keempat tertinggi tingkat kemiskinan nasional, Maluku cukup mendapatkan perhatian lewat sejumlah kebijakan pemerintah pusat.

Sejumlah proyek strategis nasional yang dikerjakan selama kepemimpinan Jokowi-Kalla adalah Jembatan Wear Arafura yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jembatan sepanjang 323 meter di wilayah perbatasan negara itu menelan anggaran Rp 123 miliar.

Selain itu, ada pula sejumlah proyek irigasi di Pulau Buru dan Pulau Seram, yang merupakan lumbung beras di Maluku. Presiden Jokowi pada Mei 2015 datang ke Pulau Buru dan melakukan penanaman padi di sana. Jokowi juga terbang dengan helikopter dari Ambon untuk bertemu dengan petani di Pulau Seram.

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo (kiri) mengunjungi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 15 megawatt yang mangkrak di Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kamis (9/2/2017).

Djalaludin meyakini, Jokowi yang didampingi Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024, masih tetap fokus membangun wilayah timur Indonesia dan daerah pinggiran seperti Maluku. Ia berharap agar sektor perikanan dan pariwisata menjadi perhatian pemerintah pusat ke depan.

Maluku memiliki potensi perikanan sekitar 3 juta ton per tahun atau setara dengan 30 persen potensi nasional. Sayangnya, potensi itu belum banyak digarap selama lima tahun terakhir. Sebelum Jokowi memimpin, perairan Maluku, terutama Laut Arafura, Laut Seram, dan Laut Banda, menjadi surga bagi pelaku penangkapan ilegal. Khusus di Arafura, negara kehilangan pendapatan hingga Rp 20 triliun per tahun.

Baca juga : Ribuan Kapal Penangkap Ikan Ilegal Masih Berlayar

Begitu pula potensi wisata di Kepulauan Banda yang minim infrastruktur. Pulau yang kaya rempah pala itu tidak diunggulkan seperti halnya 10 destinasi wisata yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Banda, yang dulu mendunia, kini seolah tenggelam dari perhatian pemerintah pusat.

”Kalau pariwisata Banda mendapat prioritas, sektor lain akan ikut berpengaruh,” ujar Djalaludin.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Benteng Belgica di Pulau Banda Naira, Kepulauan Banda, Maluku, menjadi saksi sejarah atas kejayaan VOC di pulau penghasil pala tersebut. Belgica, dengan latar belakang Pulau Gunung Api, dibangun VOC tahun 1602.

Menurut dia, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengelola potensi sumber daya alam di Maluku. Pembangunan infrastruktur pariwisata ataupun perikanan memerlukan anggaran besar, sementara APBD Maluku hanya Rp 3 triliun. Anggaran itu pun sebagian besar habis untuk belanja pegawai.

Tokoh agama di Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Frets Salakan, juga mengapresiasi pembangunan jalan trans di Pulau Selaru, pulau yang berbatasan dengan Australia. ”Listrik juga sudah masuk ke semua desa,” kata Frets. Di pulau itu terdapat tujuh desa.

Harus kreatif

Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Pattimura, Ambon, Ruslan Tawari berpendapat, pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, harus inovatif tanpa perlu menunggu sepenuhnya bantuan dari pemerintah. Dari sekitar 115.000 rumah tangga nelayan, baru 10 persen yang mendapat sentuhan dari pemerintah.

Kompas/Fransiskus Pati Herin

Yadi Bustan (42), nelayan asal Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, memancing anak tuna dan cakalang di Laut Seram, sekitar 22 mil laut (40,74 kilometer) dari Kawa, Sabtu (14/1/2017). Nelayan lokal di daerah itu minim sarana prasarana perikanan.

”Pemerintah di daerah ini perlu banyak belajar dari pemerintah di daerah lain tentang bagaimana memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan. Semua itu bisa dilakukan kalau ada kemauan yang kuat. Mengapa dari dulu tidak banyak yang berubah? Nelayan lokal kita masih banyak yang miskin,” kata Ruslan.

Dia juga mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Perbedaan pandangan dan arah politik terkadang membuat para kepala daerah tidak saling mendengar. Gubernur Maluku, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, diharapkan dapat merangkul dan mengoordinasikan semua bupati dan wali kota agar satu irama membangun Maluku.

Baca juga : Peluang Perikanan 2024