Jambi Dinilai Terlambat Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan

Provinsi Jambi dinilai lambat menetapkan status Siaga Darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Padahal, peringatan mengenai ancaman kabut asap pada kemarau ini sudah terus menerus disampaikan berbagai pihak sejak jauh-jauh hari.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kebakaran meluas hingga lebih dari 50 hektar di wilayah Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Minggu (4/8/2019). Bara api yang muncul sepekan terakhir diperkirakan telah merambat jauh di balik permukaan gambut, sehingga sulit dikendalikan.

JAMBI, KOMPAS-Provinsi Jambi dinilai terlambat menetapkan status Siaga Darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Padahal, peringatan mengenai ancaman kabut asap pada kemarau ini sudah terus menerus disampaikan berbagai pihak sejak jauh-jauh hari.

"Provinsi Jambi paling akhir (menetapkan status Siaga Darurat). Saya tidak tahu kenapa. Persoalan apa yang membuat Jambi lambat ?” kata Wakil Ketua Tim Pembekalan Karhutla Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Edison Simanjuntak , dalam acara Pembekalan Kesiapan Menghadapi Karhutla Provinsi Jambi 2019, di Jambi, Selasa (6/8/2019).

Baca Juga : Api Sulit Dipadamkan

Mestinya, lanjut Edison, sebelum memasuki kondisi kering akibat kemarau, setiap provinsi yang wilayahnya rawan kebakaran lahan sudah harus menetapkan status Siaga Darurat. Dengan demikian, pasukan pencegahan dapat bergerak cepat. Dia mengingatkan, pemda jangan menunggu sampai kebakaran terlanjur meluas.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kebakaran meluas hingga lebih dari 50 hektar di wilayah Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Minggu (4/8/2019). Bara api yang muncul sepekan terakhir diperkirakan telah merambat jauh di balik permukaan gambut, sehingga sulit dikendalikan. Tampak petugas pemadam di lokasi.

Sejak Februari, lanjutnya, Provinsi Riau sudah lebih dahulu menaikkan status  Siaga Darurat dan diikuti Kalimantan Barat. Setelah itu, Sumatera Selatan melakukan langkah yang sama pada April, Kalimantan Tengah (Mei), dan Kalimantan Selatan (Juni). Namun, Jambi baru menetapkan status Siaga Darurat pada bulan Juli.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto mengatakan, status Siaga Darurat ditetapkan 23 Juli lalu. Dia beralasan, harus menunggu pemerintah di kabupaten terlebih dahulu menaikkan status kedaruratan itu.

Dugaan kesengajaan

Dalam kesempatan yang sama, Edison juga berharap penetapan status Siaga Darurat diikuti pengalokasian dana. Dia mengingatkan, jangan sampai tim tak dapat bekerja di lapangan karena tidak memiliki dana.

Selain itu, Edison juga mendorong aparat penegak hukum cermat menelusuri di balik fenomena kebakaran lahan. Ia kerap mendapati di sejumlah lokasi kebakaran terjadi di lahan-lahan yang masih bersemak dan berhutan yang berbatasan kebun sawit perusahaan. Dari peristiwa-peristiwa itu, diduga ada faktor kesengajaan yang sangat besar di balik munculnya titik api.

Penetapan status Siaga Darurat harus diikuti pengalokasian dana. Jangan sampai tim tak dapat bekerja di lapangan karena tidak memiliki dana.

Direktur Perbaikan Darurat BNPB Medi Herlianto juga meminta satuan tugas pencegahan karhutla di Jambi lebih sering masuk ke lapangan untuk dapat melakukan pemetaan dan pencegahan. “Petakan resikonya. Siapa saja yang punya lahan ?” ujarnya.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kebakaran meluas hingga lebih dari 50 hektar di wilayah Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Minggu (4/8/2019). Bara api yang muncul sepekan terakhir diperkirakan telah merambat jauh di balik permukaan gambut, sehingga sulit dikendalikan. Tampak garis polisi dipasang pada salah satu pondok warga di lokasi kebakaran.