Ibu Kota Baru Jangan Jadi Tempat Penampungan Masalah Serupa

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Presiden RI Joko Widodo mengunjungi salah satu wilayah yang disiapkan untuk menjadi lokasi pemindahan ibu kota, yakni Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS—Rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan dinilai tepat. Upaya itu diharapkan tidak sekadar memindahkan beragam masalah di DKI Jakarta ke ibu kota baru nanti.

Hal itu dibahas dalam jumpa pers yang digelar Perkumpulan Profesional Lingkungan Indonesia, di Yogyakarta, Jumat (9/8/2019). Perkumpulan itu terdiri dari akademisi dan ahli yang fokus mendalami persoalan lingkungan.

Ketua Umum Perkumpulan Profesional Lingkungan Indonesia Tasdiyanto Rohadi mengatakan, pihaknya sudah membahas kelaikan lingkungan sebuah ibu kota negara dalam sebuah seminar pada tahun 2010. Saat itu, salah satu bahasan yang muncul tentang perlunya pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa akibat kualitas lingkungan yang buruk.

Baca Juga : Memindahkan Ibu Kota

“Kondisi lingkungan di Pulau Jawa tidak bisa lagi mendukung kehidupan yang baik. Ini sangat tampak di Jakarta. Sebagai ibu kota, kualitas lingkungan hidup, di kota tersebut terus turun,” ujar Tasdiyanto.

KOMPAS/NINO ICITRA ANUGRAHANTO

Ketua Umum Perkumpulan Profesional Lingkungan Indonesia Tasdiyanto Rohadi membicarakan tentang pemindahan ibu kota negara baru, di Yogyakarta. Jumat (9/8/2019).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pilihan ibu kota negara baru sudah mengerucut. Pilihannya jatuh ke Kalimantan. Terdapat tiga provinsi yang sedang ditinjau yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Keputusan akhir mengenai ibu kota baru masih menunggu detil hasil pengkajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (Kompas, 7/8/2019)

Terkait hal itu, Tasdiyanto menyatakan, pilihan itu cukup tepat. Pulau Kalimantan merupakan titik tengah wilayah Indonesia. Kondisi itu diyakini bisa memberikan efek akses seimbang dan mendorong upaya pemerataan.

Kalimantan merupakan titik tengah wilayah Indonesia. Kondisi itu diyakini bisa memberikan efek akses seimbang dan mendorong upaya pemerataan

“Ini akan memberikan keseimbangan dan kondisi yang adil bagi seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Tasdiyanto menyatakan, Pulau Kalimantan juga lebih aman dari ancaman gempa bumi. Namun, ada ancaman lainnya berupa kebakaran lahan dan hutan. Kondisi itu harus menjadi catatan sendiri. Penindakan terhadap kasus seperti itu perlu ditangani dengan sangat serius.

“Tentu tidak ingin ibu kota negara baru bakal terdampak kebakaran hutan,” kata Tasdiyanto.

KOMPAS/NINO ICITRA ANUGRAHANTO

Esrom H Panjaitan, ahli lingkungan dari Perkumpulan Profesional Lingkungan Indonesia, saat membicarakan tentang pemindahan ibu kota negara baru, di Yogyakarta. Jumat (9/8/2019).

Sementara itu, Esrom H Panjaitan, ahli lingkungan dari Perkumpulan Profesi Lingkungan Indonesia, mengatakan, pemindahan ibu kota negara akan mengurangi beban polusi lingkungan di Jakarta. Tetapi, ia yakin, pemindahan itu tidak serta merta memindahkan polusi dari ibu kota saat ini.

“Yang harus dilakukan adalah merencanakan sebaik mungkin. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan di ibu kota negara yang baru tetap terjaga,” ujar Esrom.

Esrom menambahkan, ibu kota negara baru itu harus dipastikan dibangun berbasis lingkungan. Salah satu yang harus dijaga adalah menjaga sedikitnya 30 persen kawasan ibu kota baru itu tetap berupa hutan. Kawasan hijau dalam ibu kota dinilai akan menjaga kelestarian lingkungan.