Persoalan kesehatan di Indonesia terutama di wilayah terpencil, terluar, dan terjauh, harus ditangani lintas sektor. Sebagus apa pun program layanan kesehatan bagi masyarakat, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai akan sulit berhasil.
Oleh
RENY SRI AYU
·4 menit baca
MAKASSAR, KOMPAS — Persoalan kesehatan di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, terluar, dan terjauh, harus ditangani lintas sektor. Sebagus apa pun program layanan kesehatan bagi masyarakat, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, akan sulit berhasil.
Hal ini mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi Tim Nusantara Sehat Regional Timur di Makassar, Selasa (13/8/2019) malam. Acara dihadiri Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Wakil Menteri ESDM Archandra Taher, Direktur Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan, Kemendes Mulyadi Malik, dan Direktur Layanan TI Untuk Masyarakat dan Pemerintah Kemenkominfo Danny Januar Ismawan. Turut hadir Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden Bimo Wijayanto.
”Itulah mengapa dalam pertemuan ini kami mengundang kementerian lain. Kemenkes banyak program terkait kesehatan, tetapi program kami saja tidak cukup karena harus dikeroyok lintas sektor,” kata Nila.
Dia mencontohkan peran puskesmas harus ditunjang sambungan listrik untuk bisa menyimpan vaksin dan obat-obatan dengan baik. Selain itu, harus ada akses jalan yang bagus dan juga jaringan komunikasi. Tanpa dukungan infrastruktur, program dan pembangunan fisik di sektor kesehatan tak ada artinya.
Nila mencontohkan, sulitnya petugas kesehatan di pelosok Papua yang harus menempuh perjalanan dengan jalan darat, sungai, atau laut untuk memberikan layanan kesehatan. Dengan kondisi seperti ini dan harga BBM yang mahal, layanan kesehatan pun terkendala.
Vaksin dan obat-obatan yang dikirim, misalnya, kerap menumpuk di ibu kota provinsi atau kabupaten akibat sulitnya akses ke pelosok. Pada program jamban sehat untuk warga, banyak daerah terkendala ketersediaan air bersih. Akibatnya, banyak pembangunan jamban telantar.
Vaksin dan obat-obatan yang dikirim, misalnya, kerap menumpuk di ibu kota provinsi atau kabupaten akibat sulitnya akses ke pelosok.
Nusantara Sehat (NS) merupakan program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memeratakan penyebaran tenaga tim kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Saat ini, NS merupakan ujung tombak bahkan penggerak penguatan pelayanan kesehatan di puskesmas.
Namun, perjuangan tim NS memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, tidak bisa dilaksanakan hanya dari sektor kesehatan. Sarana dan prasarana masih menjadi kendala sekaligus tantangan. Akses jalan, listrik, sinyal telekomunikasi, transportasi, merupakan persoalan yang harus dikerjakan bersama-sama.
Archandra Taher mengatakan, program energi berkeadilan menjadi salah satu program utama Kementerian ESDM, terutama untuk wilayah pelosok, terluar, maupun kepulauan. Beragam upaya dilakukan mengatasi soal listrik di antaranya pemanfaatan tenaga surya.
Soal air, program pembuatan sumur bor air tanah juga dilakukan di banyak tempat. Hingga 2018, sebanyak 656 titik sumur bor sudah dibuat. Untuk 2019, target sumur bor mencapai 650 titik dengan anggaran Rp 382 miliar.
”Terkait BBM, kami akui di banyak daerah masih mahal. Bahkan, Papua hingga Rp 100.000 per liter. Namun, ini sudah kami upayakan solusinya dengan BBM satu harga. Sejak dimulai 2017, hingga semester I-2019, BBM satu harga sudah terealisasi di 163 titik. Ke depan, program ini akan terus dilanjutkan hingga bisa mencapai 500 titik,” katanya.
Sementara itu, Danny Januar Ismawan mengungkapkan, pemerintah terus mengupayakan jaringan internet cepat yang menjangkau puskesmas. Saat ini, sekitar 10 persen desa belum terjangkau sinyal telepon seluler. Di Indonesia terdapat 83.219 desa/kelurahan.
”Tahun depan, kami akan tuntaskan sekitar 5.000 desa agar terjangkau sinyal. Di KTI (Kawasan Timur Indonesia) sebanyak 1.000 dari 5.000 daerah yang tak ada sinyal sudah dilayani,” terangnya.
Kemenkominfo menargetkan, pada 2022, semua puskesmas sudah bisa dilayani dengan internet berkecepatan tinggi.
Menurut Danny, Kemenkominfo menargetkan, pada 2022, semua puskesmas sudah bisa dilayani dengan internet berkecepatan tinggi. Dia mengakui, sejauh ini umumnya program internet ke desa-desa masih menjangkau sekolah, tetapi ke depan akan diperluas hingga puskesmas.
Nila berharap, kerja sama lintas sektoral dalam pelayanan kesehatan akan memudahkan tenaga kesehatan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Ketersediaan akses serta sarana dan prasarana juga diharapkan membuat tenaga kesehatan yang ditugaskan ke daerah bisa bertahan. Di banyak tempat, tenaga kesehatan yang ditempatkan akhirnya meninggalkan lokasi akibat keterbatasan akses dan infrastruktur.