Perhatian Pemerintahan Jokowi terhadap Papua Relatif Tinggi
Perhatian pemerintahan Jokowi terhadap masyarakat Papua – Papua Barat relatif tinggi. Hal ini terbukti dengan pembangunan infrastruktur jalan dan penyatuan harga bahan bakar minyak di Papua sama dengan di Jawa.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·3 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat selama ini relatif tinggi. Hal ini terbukti dengan pembangunan infrastruktur jalan dan penyatuan harga bahan bakar minyak di Papua sama dengan di Jawa. Pemda Papua dan Papua Barat pun perlu bekerja keras membangun daerah itu.
Tokoh agama Papua, Pendeta Thomas Ateta, padaacara hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (14/9/2019), mengatakan, masalah di Papua sangat kompleks. Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status Papua sama dengan provinsi lain di Indonesia.
”Perhatian Jokowi terhadap masyarakat Papua sangat tinggi. Presiden membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan beberapa kabupaten di Papua, termasuk pembangunan Jembatan Youteva yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Holtekam untuk mempersingkat perjalanan ke Distrik Arso dan perbatasan Papua Niugini,” tutur Thomas.
Infrastruktur jalan dan jembatan itu mulai dinikmati masyarakat Papua. Pemerintah terus membangun di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni, pertanian, dan perkebunan.
Perhatian Jokowi terhadap masyarakat Papua sangat tinggi. Presiden membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan beberapa kabupaten di Papua.
Pendeta Gereja Kristen Injili di Timor itu mengatakan, sejarah bergabungnya Papua ke dalam NKRI sudah final, tetapi proses masuknya Papua ke dalam NKRI itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat Papua terutama generasi muda.
Untuk itu, perlu ada buku sejarah tentang hal tersebut untuk diajarkan di sekolah-sekolah guna membangkitkan semangat NKRI di dalam hati dan pikiran generasi muda dan masyarakat Papua.
Ia mengakui, masih banyak persoalan terjadi di Papua. Namun, hal itu hampir terjadi juga di seluruh wilayah Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Persoalan-persoalan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi perhatian Pemda Papua dan Papua Barat serta para bupati dan wali kota setempat. Jangan sampai semua kasus dialihkan ke pemerintah pusat. Kehadiran gubernur, bupati, dan wali kota merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.
Pemerintah juga telah memberikan dana otonomi khusus bagi Papua sejak 2002 hingga 2019 dengan nilai triliunan rupiah per tahun selain dana APBD dan dana alokasi khusus. Tahun 2020 pemerintah menaikkan dana otonomi khusus dari Rp 19 triliun menjadi Rp 21 triliun.
Kepala Badan Kesbangpol NTT Yohanna Lisapaly mengatakan, membangun Papua secara adil dan beradab sama dengan merangkum Papua dan Papua Barat erat-erat ke dalam pangkuan NKRI. Seluruh masyarakat Indonesia sayang Papua.
”Keberagaman itu indah. Ada yang memiliki warga kulit sawo, kuning langsat, ada putih, ada yang hitam, dan ada pula berambut keriting dan ombak. Itu kelihatan lebih indah dibanding satu warna kulit saja,” ujar Lisapaly.
Wakil Wali Kota Kupang Herman Man mengatakan, kampanye sosial mempererat NKRI oleh masyarakat Kota Kupang merupakan gerakan kepedulian masyarakat NTT bagi keutuhan bangsa ini. Papua bagian tak terpisahkan dari Indonesia untuk selama-lamanya.