Masyarakat Berharap MK Kabulkan Uji Materi

Sejumlah akademisi dan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal menggelar aksi penolakan UU KPK hasil revisi yang dinilai tidak prosedural. Mereka berharap, hakim MK mengabulkan permohonan uji formil dan materiil UU itu.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Sejumlah mahasiswa dan akademisi di Universitas Pancasakti Tegal melakukan aksi menolak disahkannya hasil revisi UU KPK. Aksi tersebut dilakukan di UPS Tegal, Kamis (19/9/2019).

TEGAL, KOMPAS -- Dua hari setelah disahkan, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi masih ditolak sejumlah elemen masyarakat. Di Kota Tegal, Jawa Tengah misalnya, Kamis (19/9/2019), sejumlah akademisi dan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal menggelar aksi penolakan terhadap UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 hasil revisi yang dinilai tidak prosedural. Mereka berharap, ikhitar terakhir menghentikan upaya pelemahan KPK yakni permohonan uji formil dan materiil dikabulkan Mahkamah Konsitusi.

Dosen Faktultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Himawan Sugiharto mengatakan, Universitas Pancasakti (UPS) Tegal mengaku prihatin dengan pengesahan UU KPK hasil revisi. Menurut Himawan, proses revisi hingga pengesahan UU KPK tersebut terkesan terburu-buru dan tidak sesuai prosedur.

"Jika mengacu UU Nomor 12 Tahun 2011, revisi ini tidak prosedural. Sebab, revisi ini tidak diusulkan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terlebih dahulu. Beberapa revisi UU yang diusulkan lewat Prolegnas saja belum selesai ditangani, masak revisi UU KPK yang baru diusulkan dua pekan belakangan langsung bisa disahkan," kata Himawan, Kamis, di UPS Tegal.

Himawan juga menyayangkan proses revisi yang tidak melibatkan KPK dan tidak mendengarkan aspirasi publik. Padahal, UU yang akan direvisi ini menentukan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Baru Disahkan, Sejumlah Kelompok Bersiap Ajukan Uji Materi UU KPK

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas menyerahkan laporan hasil pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoli dalam rapat paripurna DPR ke-9 Masa Sidang Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Dalam rapat itu, DPR bersama Pemerintah setuju rancangan UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Himawan menuturkan, salah satu ikhitar terakhir yang dapat ditempuh masyarakat adalah mengajukan permohonan uji formil dan materiil terhadap UU KPK hasil revisi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Himawan berharap MK mengabulkan permohonan perwakilan masyarakat dikabulkan.

"Harapan terakhir ada pada para hakim MK. Semoga hati nurahi para hakim MK masih terbuka dan mereka benar-benar melaksanakan janjinya untuk menjaga konstitusi," imbuh Himawan.

Baca juga: Berkas Uji Materi Diverifikasi

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Akademisi dan mahasiswa UPS berharap, ikhtiar terakhir masyarakt yakni pengajuan permohonan uji materiil dan uji formil dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

MK telah menerima berkas permohonan uji formil dan materiil UU KPK hasil revisi. Permohonan pengujian UU KPK diperkirakan akan bertambah, mengingat sejumlah kelompok bersiap mengajukan pengujian yang sama. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, permohonan pengujian UU KPK yang pertama diterima MK diajukan oleh 17 pemohon yang sebagian besar adalah mahasiswa (Kompas, 19/9/2019).

Secara terpisah, Koordinator Badan Pekerja Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Jawa Tengah Darwanto mengatakan, hingga saat ini, masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di wilayah pantura barat belum mengajukan permohonan uji formil dan uji materiil terhadap UU KPK hasil revisi. Meski begitu, Gebrak mendukung upaya pengajuan permohonan yang sudah diajukan kelompok masyarakat dari daerah lain.

Darwanto optimistis, pengajuan permohonan uji formil dan materiil yang diajukan masyarakat dikabulkan. Sebab, revisi UU KPK itu dinilai cacat secara prosedur, tidak melibatkan KPK, dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.

Baca juga: Pengajuan Uji Materi Dikaji

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama para aktivis antikorupsi menggelar teatrikal yang menyimbolkan "matinya" KPK dalam aksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2019) malam. Aksi tersebut menyikapi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR.KOMPAS/RADITYA HELABUMI17-09-2019

Mosi tidak percaya

Darwanto menambahkan, jika upaya permohonan uji materiil dan uji formil tidak dikabulkan, pihaknya akan melakukan kajian terkait upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Jika tidak ada, besar kemungkinan masyarakat akan menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

"Kami akan menunggu hasil pengajuan permohonan uji materi dan uji formil. Kalau masih tidak berhasil, bukan tidak mungkin kami akan menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintah," ucap Darwanto.

Menurut Darwanto mosi tidak percaya layak dinyatakan masyarakat kepada DPR RI dan pemerintah karena lembaga eksekutif dan legislatif tersebut mengabaikan aspirasi masyarakat dalam proses revisi UU KPK.