Rancangan Transportasi Harus Pertimbangkan Kota Penyangga

Pemerintah daerah berharap, rancangan transportasi dan jalan calon ibu kota baru negara di Kalimantan Timur menjadi kesatuan perencanaan pembangunan dengan kota-kota penyangga di sekitarnya.

KOMPAS/SUCIPTO

Mobil truk melintasi Jalan Samboja-Sepaku di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019), salah satu lokasi calon ibu kota baru negara. Kerusakan terjadi di banyak titik dengan lebar jalan sekitar 6 meter.

BALIKPAPAN, KOMPAS - Rancangan transportasi dan jalan calon ibu kota baru negara di Kalimantan Timur tengah disiapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap, rancangan itu menjadi kesatuan perencanaan pembangunan dengan kota-kota penyangga di sekitarnya. Pembagian wewenang yang jelas terkait transportasi juga dibutuhkan sebelum pembangunan ibu kota dimulai.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam lawatannya ke Balikpapan minggu lalu, menyebutan, pilihan utama transportasi di calon ibu kota adalah transportasi massal sehingga orang tidak terlalu banyak menggunakan alat transportasi pribadi. Selain itu, penggunaan energi ramah lingkungan, seperti tenaga listrik atau panel surya, menjadi opsi utama untuk transportasi di calon ibu kota baru (Kompas, 20/9/2019).

Jangan sampai setelah 5 tahun ibu kota pindah, ada kesenjangan (transportasi) yang hebat.

Sedangkan pembangunan infrastruktur transportasi akan menyesuaikan rencana pembangunan gedung yang tidak lebih dari 35 persen. Artinya, sekitar 65 persen dari kawasan ibu kota baru adalah kawasan terbuka hijau. Lahan yang digunakan pada tahap awal pembangunan adalah 40.000 hektar dari total rencana 180.000 hektar.

Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Salman Lumoindong mengatakan, kota penyangga ibu kota baru juga perlu dipikirkan. Saat ini, kondisi jalan dan transportasi massal di Kalimantan Timur belum sepenuhnya baik. "Kota penyangga, seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Jangan sampai setelah 5 tahun ibu kota pindah, ada kesenjangan (transportasi) yang hebat," katanya, saat dihubungi, Selasa (24/9/2019).

KOMPAS/SUCIPTO

Kondisi Jembatan Mahkota II di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (8/9/2019). Jembatan ini menghubungkan Kota Samarinda dengan pintu tol Balikpapan-Samarinda.

Diperkirakan, sebanyak 1,5 juta aparatur sipil negara akan dipindahkan ke ibu kota baru. Jika ditambah keluarga, ditaksir mencapai 3 juta orang. Mobilitas orang dan barang juga diperkirakan akan meningkat. Agar mobilitas berjalan baik, Salman berharap kualitas dan desain transportasi serta jalan di kota penyangga tidak terpaut jauh dengan di lokasi ibu kota baru.

Selain itu, transportasi massal dan lebar jalan juga perlu diperhitungkan. Saat ini, belum semua tempat bisa dijangkau dengan transportasi massal di Kalimantan Timur. Lebar jalan yang ada di Kalimantan Timur saat ini hanya sekitar 6-7 meter. Kondisi ini juga perlu dipertimbangkan mengingat banyak orang dari kota-kota penyangga akan menuju ibu kota dengan berbagai kendaraan.

Baca juga: Pemerintah Daerah Menunggu Arahan Pusat

Selain konsep transportasi dan jalan yang matang, pembagian wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga diharapkan sudah jelas sebelum pembangunan dimulai. Pemerintah pusat berencana membangun pelabuhan tambahan untuk orang dan barang di sekitar Teluk Balikpapan sebagai penunjang ibu kota baru.

"Untuk pelabuhan, kewenangannya kami harap sudah jelas juga agar tidak tumpang tindih. Soal perencanaan, itu ada di pemerintah pusat, nanti kami akan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," ujar Salman.

KOMPAS/SUCIPTO

Kapal Feri menepi ke Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (29/8/2019). Selain pelabuhan ini, pemerintah berencana membangun pelabuhan baru untuk mempermudah mobilitas menuju ibu kota baru negara di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, jaringan transportasi juga perlu terintegrasi antara kawasan inti pusat pemerintahan hingga kabupaten/kota di sekitarnya.

"Penataan transportasi secara keseluruhan di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara harus dilakukan untuk mendukung aktivitas ibu kota negara yang baru," ujar Djoko.

Saat ini, tengah dibangun Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,3 kilometer yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. Sementara itu, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan konsep jaringan transportasi berbasis rel Balikpapan-Samarinda.

Kereta api direncanakan akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, yang berbatasan dengan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. "Dari Samboja, bisa menuju ke pusat ibu kota dengan moda raya terpadu (MRT)," ujar Sugihardjo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan.

Dia menambahkan, pada lapis pertama dan kedua ibu kota baru akan ada bus elektrik. "Di pusat pemerintahan juga diutamakan berjalan kaki dan bersepeda karena bangunannya berdekatan," ujar Sugihardjo.

Baca juga: Optimisme Sambut Pemindahan Ibu Kota