Ribuan Mahasiswa di Lampung Demo Tolak Aturan Kontroversial

Gerakan menolak sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial terus bergulir, termasuk di Lampung.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Ribuan mahasiwa dan masyarakat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menuntut perubahan, Selasa (24/9/2019), di Bandar Lampung.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Gerakan menolak sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial terus bergulir. Di Lampung, Selasa (24/9/2019), ribuan mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menuntut perubahan.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung mulai memadati jalan protokol di sekitar kantor DPRD Provinsi Lampung sekitar pukul 10.00 WIB. Selain mahasiswa, ratusan buruh, dan petani juga bergabung dalam unjuk rasa tersebut.

Mereka berkumpul di depan Hotel Sheraton yang berjarak sekitar 200 meter dari gedung DPRD Lampung. Ribuan pendemo lalu berjalan kaki ke depan kantor DPRD Lampung.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Ribuan mahasiwa dan masyarakat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menuntut perubahan, Selasa (24/9/2019), di Bandar Lampung.

Di depan kantor DPRD Lampung, mahasiswa berorasi menolak pengesahan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakat, dan RUU Minerba. Massa juga mendesak pemerintah membatalkan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Massa juga menuntut pemerintah menghentikan perampasan lahan masyarakat. Aspirasi ini disampaikan oleh petani yang bergabung dalam unjuk rasa yang bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Pemerintah juga didesak untuk mengatasi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Mereka membentangkan berbagai spanduk dam poster yang berisi kecaman terhadap kinerja DPR. Mereka juga menyanyikan lagu kebangsaan untuk membakar semangat. Massa menyatakan kecewa terhadap kinerja DPR yang dinilai tidak pro rakyat.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Ribuan mahasiwa dan masyarakat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menuntut perubahan, Selasa (24/9/2019), di Bandar Lampung.

Dalam aksi tersebut, pendemo meminta bertemu dengan pempinan DPRD Lampung. Setelah berorasi selama lebih dari empat jam, sejumlah anggota DPRD Lampung keluar untuk bertemu dengan mahasiswa.

Perwakilan mahasiswa juga mendapat kesempatan bermediasi dengan anggota dewan untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi demonstrasi di Lampung berlangsung aman. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasinya.

Mahasiwa bergerak turun ke jalan karena resah dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Untuk itu, mahasiwa turun ke jalan untuk menuntut perubahan.

Kordinador Aksi Arga Wijaya Hadi menyatakan, mahasiwa bergerak turun ke jalan karena resah dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Untuk itu, mahasiwa turun ke jalan untuk menuntut perubahan.

"Gerakan ini masif karena mahasiswa dan masyarakat luas merasakan keresahan terhadap kondisi Indonesia," ujar Arga.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Ribuan mahasiwa dan masyarakat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menuntut perubahan, Selasa (24/9/2019), di Bandar Lampung.

Dalam pertemuan dengan mahasiswa, anggota dewan telah menandatangani 14 poin aspirasi yang disampaikan. Arga menyatakan, pihaknya memberikan waktu selama tiga hari kepada pemerintah memenuhi tuntutan.

"Kalau suara kami tidak didengar, kami akan kembali ke sini dengan massa dua kali lebih besar," kata Arga.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Mufti Salim berjanji, akan segera menindaklanjuti tuntutan pendemo. "Tuntutan ini kami terima dan akan kami tindaklanjuti secepatnya, sesuai aturan," kata Mufti.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Ribuan mahasiwa dan masyarakat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menuntut perubahan, Selasa (24/9/2019), di Bandar Lampung.