logo Kompas.id
NusantaraTingginya Biaya Politik Masih ...
Iklan

Tingginya Biaya Politik Masih Jadi Sumber Masalah

Tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah mendorong banyak kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat.

Oleh
ERWIN EDHI PRASETYA
· 3 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/zi9HYOq6kvZQO-S5dS8yc2a0hWY=/1024x576/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FIlustrasi-pajak_1562417349.jpg
DIDIE SW

Ilustrasi

SOLO, KOMPAS — Tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah mendorong banyak kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat. Setelah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, dikhawatirkan akan banyak kepala daerah juga melakukan tindak pidana korupsi. Aparat pengawasan intern pemerintah diharapkan menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi di daerah.

”Tahun 2020 akan ada 270 pilkada (pemilihan kepala daerah). Saya khawatir, kalau sistemnya masih seperti sekarang, biaya politik masih tinggi, ya, nanti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kerjanya hanya nangkap-nangkap,” kata komisioner KPK, Alexander Marwata. Ia membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2019 di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9/2019).

Editor:
Mohamad Final Daeng
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000