Pakai Sistem Bongkar Pasang, 8.700 Huntap Diyakini Rampung 2020
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimistis merampungkan pembangunan 8.700 hunian tetap di Sulteng selambatnya tahun 2020. Pembangunan tak akan butuh waktu lama karena menggunakan sistem bongkar pasang.
Oleh
VIDELIS JEMALI
·3 menit baca
PALU, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimistis merampungkan pembangunan 8.700 hunian tetap atau huntap di Sulawesi Tengah selambatnya pada 2020. Pembangunan diperkirakan tak membutuhkan waktu lama karena menggunakan sistem bongkar pasang yang relatif lebih mudah.
Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Arie Setiadi Moerwanto menyatakan target tersebut realistis untuk tercapai.
”Untuk pengerjaan tahap pertama sebanyak 1.600 unit, kalau tidak disanggah terkait lelang bisa dimulai Desember 2019, dengan target rampung April 2020. Sebanyak 7.100 unit sisanya dikerjakan setelah itu hingga akhir tahun,” tutur Arie seusai bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola untuk rapat koordinasi terkait perkembangan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah setahun gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sulteng, Sabtu (28/9/2019).
Pembangunan huntap tahap pertama tersebut dilakukan di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu; Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi; dan Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Lahan telah disiapkan untuk pembangunan huntap.
Arie menyebutkan, sistem pengerjaan dengan cara bongkar pasang atau knock-down membuat proses pengerjaan tak butuh waktu lama. Untuk pengerjaan tahap kedua, lelang sudah mulai dilakukan akhir tahun ini sehingga pada April 2020 pembangunan fisik diharapkan sudah mulai berjalan.
Gempa disusul tsunami dan likuefaksi melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Sebanyak 4.700 jiwa meninggal serta 110.000 rumah rusak dan hilang. Pemerintah membangun 8.700 huntap untuk penyintas yang rumahnya rusak berat atau hilang dan lokasinya ditetapkan sebagai zona terlarang untuk pembangunan hunian baru. Lokasi-lokasi itu merupakan bekas likuefaksi, bekas landaan tsunami, dan jalur Sesar Palu-Koro.
Selain Kementerian PUPR, sejumlah lembaga atau yayasan juga ikut membangun huntap bagi penyintas. Yayasan Buddha Tzu Chi, misalnya, untuk sementara telah mengerjakan pembangunan 400 unit huntap di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Yayasan itu akan membangun 1.500 huntap di Palu dan Sigi.
Arie menyebutkan, untuk memenuhi target penempatan huntap pada 2020, pihaknya akan menalangi sementara sejumlah fasilitas dasar, terutama air minum dengan air tanah (sumur). Strategi itu dilakukan karena pengerjaan sistem air minum diperkirakan membutuhkan waktu agak lama.
Terkait kelambatan proses pembangunan huntap, Arie mengatakan justru banyak terobosan yang dilakukan pemerintah. Ia mencontohkan, penyediaan lahan terhitung cepat, termasuk di lokasi yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi. Ada juga paket pekerjaan yang dilakukan dengan lelang dini.
Sementara itu, Longki Djanggola menegaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi akan jelas terlihat pada 2020. Semua pihak terus berkoordinasi untuk percepatan pembangunan.
Adapun sejumlah penyintas mempertanyakan komitmen pemerintah merampungkan pembangunan huntap pada 2020. ”Baru sedikit yang mulai dibangun, sementara yang butuh huntap banyak orang. Apakah bisa nanti sampai 2020,” kata Linda (42), seorang penyintas, di kompleks huntara Mamboro, Kecamatan Palu Barat, Palu.