Hutan Pesugulan di Lombok Timur Berpotensi Picu Bencana

Kawasan Hutan Pesugulan di Nusa Tenggara Barat yang semakin gundul akibat perambahan hutan berpotensi menjadi sumber bencana di sejumlah desa di sekitarnya.

DOKUMENTASI BALAI TNGR

Petugas Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok. Nusa Tenggara Barat, berdialog dengan masyarakat saat melakukan demonstrasi di kawasan Hutan Pesugulan, Desa Bebidas., Lombok Timur. Warga ingin menempati lagi hutan yang merupakan kawasan lindung untuk bercocok tanam.

MATARAM, KOMPAS - Kawasan Hutan Pesugulan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang semakin gundul akibat perambahan hutan berpotensi menjadi sumber bencana di sejumlah desa di sekitarnya. Pohon-pohon berusia puluhan tahun di Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Rinjani tersebut dibabat habis untuk dijadikan tempat bercocok tanam.

"Kawasan Hutan Pesugulan sudah gundul dirambah dan warga melakukan pemanfaatan kawasan Tanpa Izin. Kawaasan itu harus dipulihkan, karena berisiko memicu banjir dan tanah longsor bagi desa-desa di bawahnya," ujar Dani Mukarrom, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Selasa (8/10/2019) di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Hal itu diungkapkan menyusul masih ada warga yang ingin tetap menggarap lahan di kawasan Hutan Pesunggulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Sebelumnya sekitar 100 warga telah keluar dari kawasan melalui penertiban secara simpatik oleh tim gabungan Taman Nasional GUnung Rinjani (TNGR) dan TNI/Polri September lalu.

Sebagai bentuk protes, Jumat pekan lalu, sekitar 60 orang terutama ibu rumah tangga, mendatangi dan merusak kemah pos jaga TNGR di kawasan itu. Namun, dengan pendekatan persuasif dan dialog, aksi warga itu bisa dihentikan.

"Kami sarankan warga mengomunikasikan keinginan dan keluhannya kepada Bupati (Lombok Timur, Sukiman Azmy)," kata Rio Wibawanto, kepala seksi Wilayah II TNGR.

Hasil dialog itu, kawasan tersebut tetap harus dikosongkan. Warga diajak sebagai mitra dengan membentuk kelompok sadar lingkungan, yang selain bisa memanfaatkan hasil hutan, sekaligus berupaya melakukan konservasi terhadap sumber air, satwa, iklim, dan lingkungan kawasan itu.

"Hari ini tidak ada aktivitas warga di kawasan. Sebelumnya, beberapa ibu rumah tangga datang memanen kacang panjang dan tanaman sayuran lainnya untuk kepentingan sehari-hari," tutur Rio.

Upaya pengosongan itu ditempuh mengingat selama lima belas tahun terakhir, Hutan Pesugulan itu sudah gundul. Lahan kawasan menjadi gersang berdebu. Terdapat sisa tebangan tegakan. Adapun beberapa titik sumber air hilang dan bendung kecil terus menyusut airnya.

Dengan kemiringan lahan lebih 40 persen, kondisi eksosistem hutan di timur Gunung Rinjani itu berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor pada musim hujan. Terlebih, di kawasan itu terdapat lembah-lembah yang membentang ke berbagai arah yang secara alami berfungsi sebagai saluran air menuju sungai ke beberapa kecamatan. Menurut Dani, ada puluhan dusun yang berdekatan dengan Hutan Pesugulan, namun yang terdekat antara lain Dusun Burne dan Dusun Erot di Desa Bebidas.

Oleh sebab itu, Dani mendorong kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat di kawasan itu. Untuk jangka pendek, Dinas LHK NTB dan Balai TNGR mulai menanami kembali kawasan seluas 113 hektar bekas perambahan. Lahan kawasan hutan yang rusak itu ditanami tanaman konservasi seperti pohon beringin. Dari total luas lahan yang rusak itu ditaksir memerlukan 120.000 batang beragam jenis benih kayu.

Hutan adat

Hutan Pesugulan adalah bagian dari Kawasan lindung TNGR seluas 41.330 ha yang ditetapkan tahun 2005. Dari luas areal itu, sekitar 1.000 ha masuk Hutan Pesugulan. Hubungan Balai TNBR dengan masyarakat sekitar Hutan Pesugulan cukup baik, malah masyarakat seputar desa penyangga dilibatkan dalam Gerakan Rehabilitasi Nasional tahun 2006 dan  program pemberdayaan lewat Hutan Kemasyarakatan/HKM.

Konflik muncul tahun 2015 saat masyarakat mengklaim kawasan itu merupakan hutan adat dan peninggalan nenek moyang (papuq-baloq). Namun, klaim itu berdasarkan cerita dan keyakinan yang sulit dibuktikan kebenarannya. Di pihak lain Menteri LHK menyebut luas hutan adat di Indonesia sekitar 472.981 ha dan tidak ada di wilayah NTB.

Berdasarkan pantauan citra satelit, perambahan meningkat secara masif pada 2012 dari 50 ha-70 ha menjadi 110 ha pada 2018. "Awal tahun ini (2019) ada warga yang membuka lahan baru seluas sekitar tiga hektar," tutur Dani.

DOKUMENTASI BALAI TNGR

Warga melakukan demonstrasi ke kemah Pos TNGR di Desa Bebidas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk menguasai kembali kawasan Hutan Pesugulan. Tim Penerbitatan sebelumnya dengan pendekatan persuasif minta mereka keluar, karena lahan telah dirambah pouplasi kayunya merupakan kawasan hutan lindung.