Minat Warga Kalbar Bekerja di Luar Negeri Masih Tinggi
Minat warga Kalimantan Barat untuk bekerja di luar negeri tahun ini tetap tinggi. Negara tujuan utama masih didominasi Malaysia, yakni 84 persen.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·4 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Minat warga Kalimantan Barat untuk bekerja di luar negeri tahun ini tetap tinggi. Negara tujuan utama masih didominasi Malaysia, yakni 84 persen. Penempatan tenaga kerja di luar negeri dianggap menjadi salah satu solusi atas minimnya kesempatan kerja di daerah.
Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak Ajun Komisaris Besar Erwin Rachmat, Jumat (11/10/2019), menuturkan, selama periode Januari-September 2019, warga Kalbar yang bekerja di luar negeri melalui jalur prosedural sebanyak 1.042 orang.
Pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kalbar itu paling banyak bertujuan ke Malaysia, yakni 873 orang. Kemudian, disusul Brunei Darussalam (135 orang), Kongo (14 orang), Kepulauan Solomon (11 orang), dan Papua Niugini (9 orang).
Penempatan PMI itu setidaknya bisa mengurangi angka pengangguran.
Jika dilihat dari daerah asalnya, PMI yang terbanyak berasal dari Kabupaten Sambas, yakni 820 orang. Kemudian, Kota Pontianak (63 orang), Kubu Raya (50 orang), Mempawah (34 orang), Kota Singkawang (26 orang), Bengkayang (25 orang), dan Landak (13 orang). Ada pula dari Sanggau (5 orang), Melawi (4 orang), serta Ketapang dan Sintang masing-masing 1 orang.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018, jumlah PMI asal Kalbar yang bekerja di luar negeri sebanyak 1.058 orang. Dari jumlah itu, Malaysia juga menjadi negara tujuan terbanyak, yakni 961 orang.
”Penempatan PMI ke luar negeri merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang masih cukup tinggi karena keterbatasan kesempatan kerja. Penempatan PMI itu setidaknya bisa mengurangi angka pengangguran,” ujar Erwin.
Untuk melayani PMI, di Kalbar terdapat dua Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), yaitu di Sambas dan Entikong (Kabupaten Sanggau). LTSA menjadi garda terdepan dalam memberikan kemudahan pelayanan terhadap PMI.
”Dalam LTSA, sudah terintegrasi semua layanan pemerintah yang terkait dengan proses penempatan PMI ke luar negeri, yaitu layanan kependudukan, ketenagakerjaan, paspor, surat keterangan catatan kepolisian, dan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi, PMI cukup datang ke LTSA, semua persyaratan dan prosedur menjadi PMI bisa selesai dalam satu tempat,” papar Erwin.
Kepala Seksi Penyiapan Penempatan BP3TKI Pontianak As Syafii menambahkan, BP3TKI Pontianak juga melibatkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di desa-desa untuk memberikan informasi penempatan dan perlindungan PMI. Sosialisasi menyasar langsung ke daerah asal PMI sehingga warga mendapat informasi yang komprehensif soal segala hal yang terkait bekerja di luar negeri.
Dengan demikian, calon PMI terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuat masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang melalui modus pengiriman tenaga kerja. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan berangkat melalui jalur resmi.
Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Pontianak Andi Kusuma Irfandi menuturkan, guna menghindari penempatan PMI nonprosedural, BP3TKI Pontianak melakukan langkah pencegahan bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI, keimigrasian, dan instansi lain. Tahun ini, terdapat 35 calon PMI nonprosedural yang berhasil dicegah keberangkatannya ke Malaysia.
Tahun 2019, Crisis Center BP3TKI Pontianak menerima 18 pengaduan dari PMI maupun keluarganya yang terdiri dari 10 PMI prosedural dan delapan PMI nonprosedural. Pengaduan mereka mulai dari gaji tidak dibayar, klaim asuransi, telantar, putus komunikasi, hingga gagal berangkat.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman menilai, pekerja Indonesia juga hendaknya diarahkan bekerja di dalam negeri. Apalagi, lapangan kerja, khususnya di Kalbar, sebetulnya memadai dengan adanya perkebunan dan pertambangan. Hanya, menurut dia, perlu ada peningkatan kapasitas pekerja yang sesuai dengan perkembangan investasi.
Jika keahlian pekerja disiapkan atau ditingkatkan, ada lapangan kerja yang menjanjikan. Namun, sayangnya, Eddy melihat latihan-latihan kerja di daerah-daerah sudah ketinggalan zaman. Ada yang masih berkutat pada pelatihan menjahit dan membuat kue. Sementara upaya menyiapkan pekerja untuk bisa masuk ke lapangan investasi strategis tidak dilakukan.
Pemerintah pun diharapkan menyiapkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan investasi. Dengan demikian, warga Kalbar tidak lagi harus bekerja ke luar negeri, khususnya Malaysia. Tenaga kerja di dalam negeri diharapkan terserap oleh investasi strategis daerah.