Presiden dan Wapres Diingatkan Berpihak pada Rakyat

Menyambut pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Minggu (20/10/2019), Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta mengingatkan presiden dan wapres untuk selalu berpihak pada rakyat.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa di Bundaran UGM, Yogyakarta, Minggu (20/10/2019). Aksi itu untuk mengingatkan agar kepala negara terpilih tetap menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat usai terpilih.

YOGYAKARTA, KOMPAS—Menyambut pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Minggu (20/10/2019) mahasiswa dan organisasi masyarakat yang menamakan diri  Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta berunjuk rasa di  Bundaran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Unjuk rasa ingin mengingatkan presiden dan wakil presiden terpilih agar tetap berpihak kepada rakyat.

Unjuk rasa diikuti sekitar 20-30 orang dimulai sekitar pukul 11.00, setelah sebelumnya peserta berkumpul sekitar pukul 10.00.

Koordinator Aksi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Yogyakarta Airlangga Hikmah Budiatna mengatakan, aksi dilakukan untuk merespon pelantikan presiden dan wakil presiden yang digelar, Minggu siang ini. Ia menilai selama ini ada keberpihakan yang kurang pada rakyat sehingga pemimpin negara yang akan memulai kerjanya itu harus terus diingatkan.

“Masih banyak tuntutan rakyat yang belum dipenuhi. Ini yang kami  kampanyekan di momentum kali ini,” kata Airlangga.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa di Bundaran UGM, Yogyakarta, Minggu (20/10/2019). Aksi itu untuk mengingatkan agar kepala negara terpilih tetap menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat usai terpilih.

Tuntutan yang diminta dalam aksi itu tidak jauh berbeda dengan beragam aksi mahasiswa yang digelar sebelumnya, seperti penolakan pada kabut asap yang terus terjadi, dorongan untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,  penolakan kriminalisasi pada aktivis dan tuntutan kebebasan berdemokrasi bagi pelajar.

Airlangga menyatakan, pihaknya juga mengkritisi rencana revisi 74 aturan perundang-undangan demi memperlancar investasi. Bagi dia, upaya itu kurang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan dinilainya hanya akan menguntungkan investor.

Kita mengingatkan kepada yang dilantik untuk hati-hati pada setiap kebijakan dan selalu mengingatkan keberpihakannya kepada rakyat. (Sandi Adi Pristantyo)

Sementara itu, Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HMI FH UMY) Sandi Adi Pristantyo mengatakan, pihaknya melihat masih banyak terjadi ketimpangan baik sosial maupun ekonomi di masyarakat. Itu yang mendasari keterlibatannya dalam aksi tersebut.

“Kita mengingatkan kepada yang dilantik untuk hati-hati pada setiap kebijakan dan selalu mengingatkan keberpihakannya kepada rakyat,” kata Sandi.

Baca juga : Unjuk Rasa di Yogyakarta akan Terus Digelar Hingga Tuntutan Dipenuhi

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa di Bundaran UGM, Yogyakarta, Minggu (20/10/2019). Aksi itu untuk mengingatkan agar kepala negara terpilih tetap menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat usai terpilih.

Sandi mengamati masih terjadi politik transaksional yang terjadi di kalangan elit. Itu hanya urusan elit yang mementingkan keinginannya sendiri. Hal yang paling utama adalah bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat itu harus dihapuskan.

Pihaknya menampik bahwa aksi ini ditunggangi kepentingan kelompok tertentu. “Ada isu berkembang bahwa kami diboncengi. Kami tetap berpihak kepada rakyat,” katanya.

Rencananya, unjuk rasa juga akan digelar di Bundaran UGM, Yogyakarta, Minggu sore dalam kelompok yang bernama “Gerakan Pelajar Yogyakarta”. Aksi itu ingin menyatakan penolakan larangan bagi pelajar untuk mengungkapkan ekspresinya di tempat umum.

Baca juga : Cerita Mahasiswa di Balik Unjuk Rasa