Bali-Nusra Perlu Tingkatkan Konektivitas Antardaerah
Konektivitas Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur perlu ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang, terutama pemenuhan bahan pangan.
Oleh
KHAERUL ANWAR
·2 menit baca
MATARAM, KOMPAS — Konektivitas Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur perlu ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang, terutama pemenuhan bahan pangan. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.
”Pada dasarnya, hampir tidak ada daerah yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Bali, misalnya, karena tingginya kedatangan wisatawan, dan keterbatasan lahan pertanian, harus memenuhi hampir seluruh kebutuhan pangan dari luar daerah,” ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali Rizki Ernadi Wimanda dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Bali dan Nusa Tenggara, Jumat (1/11/2019), di Lombok Barat, NTB.
Keterbatasan itulah, kata Rizki, seharusnya bisa mendorong sejumlah daerah untuk bekerja sama menjalin perdagangan antardaerah. Oleh karena itu, semua pihak terkait diharapkan bisa menemukan solusi dan kerja sama untuk mengatasi persoalan ini.
Pada dasarnya, hampir tidak ada daerah yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Bali, misalnya, karena tingginya kedatangan wisatawan, dan keterbatasan lahan pertanian, harus memenuhi hampir seluruh kebutuhan pangan dari luar daerah.
Kepala Dinas Perhubungan NTB Bayu Windia mengatakan, pihaknya sudah berupaya meningkatkan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara. Misalnya, transportasi laut rute Tanjung Perak Surabaya (Jawa Timur)-Pelabuhan Lembar (Lombok Barat) dilayani satu unit feri. Selain itu, ada juga satu unit feri yang melayani rute Tanjung Perak-Pelabuhan Badas (Kabupaten Sumbawa).
Ke depan, lanjut Bayu Windia, rute kapal dalam konsep tol laut perlu dipersingkat. Kapal yang mengangkut logistik tidak perlu singgah ke beberapa pelabuhan, tetapi langsung menuju tujuan. Harapannya, agar barang yang diangkut lebih cepat sampai tujuan dan pengusaha bisa segera merencanakan aktivitas bisnisnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pemprov NTB Wahyu Ari Wibowo mengatakan, pengelolaan dan pengembangan potensi antardaerah bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut data BI NTB, jika pertumbuhan ekonomi NTB saat ini 2,5 persen dengan pendapatan domestik regional bruto Rp 120 triliun, untuk mengangkatnya menjadi 5 persen, dibutuhkan waktu 30 tahun. ”Kalau pertumbuhan ekonomi 7 persen, dibutuhkan lima tahun-enam tahun. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menjadikan pengentasan kemiskinan lebih cepat, konsumsi masyarakat naik, dan penciptaan lapangan kerja lebih luas,” tutur Wahyu.