Reformasi Birokrasi di Jateng Manfaatkan Media Sosial

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Dynamic Governance : Wajah Baru Reformasi Birokrasi Indonesia di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Senin (4/11/2019).

SOLO, KOMPAS - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, reformasi birokrasi terus dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini dilakukan dengan berbagai macam upaya, termasuk memanfaatkan media sosial.

Ganjar mengatakan, reformasi birokrasi yang konkrit adalah memberikan layanan prima kepada masyarakat. Birokrasi harus bisa memberikan pelayanan mudah, murah, cepat dan tuntas. “Murah itu kalau tidak bayar ya jangan bayar. Mudah itu cepat dan mudah tidak hanya sekedar cepat tapi mudah itu juga bisa membayar dari rumah,” katanya dalam seminar nasional bertema Dynamic Governance : Wajah Baru Reformasi Birokrasi Indonesia di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Senin (4/11/2019).

Ganjar mengatakan, mudah, murah, cepat dan tuntas adalah  nilai pelayanan publik yang diterapkan. Untuk itu, Pemprov Jateng menerapkan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) yaitu melayani dengan mengikuti perubahan perkembangan zaman. Pihaknya memanfaatkan media sosial untuk mendinamisasi organisasi pemerintah daerah.

Birokrasi kami digitalisasi. (Ganjar Pranowo)

Selain tidak perlu membuat aplikasi baru,  masyarakat umumnya memiliki akun medsos sehingga dapat dengan mudah menyampaikan masalah yang mereka hadapi langsung kepada gubernur. Persoalan itu kemudian diteruskan kepada dinas-dinas terkait.

Jika dinas terkait tidak bisa segera menyelesaikan persoalan dalam batas waktu tertentu, kepala dinas akan diminta mundur. “Birokrasi kami digitalisasi. Kami kawinkan antara program yang kita miliki dengan medsos,” katanya.

Baca juga : Pemangkasan Eselon III dan IV Direncanakan Rampung Setahun

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berswafoto saat halal bihalal yang diadakan di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (10/6/2019). Halal-bihalal tersebut telah sebagai sebuah tradisi untuk saling bersilaturahim. Aktivitas perkantoran, layanan publik dan kegiatan perekonmian masyarakat kembali normal setelah hampir sepekan libur.

Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng juga membuat aplikasi e-office yang didalamnya berisi berbagai fungsi,  mulai dari tanda tangan digital, verifikasi online, disposisi dan tracking surat, arsip surat daring, notifikasi dan mobile yang berisi notifikasi jika ada surat-srat masuk yang perlu ditandatangani. Aplikasi ini untuk mendorong efektivitas kerja dan hemat kertas.

Menurut Ganjar, tindakan tegas juga diterapkan yaitu memecat aparatur sipil negara (ASN) yang ketahuan menerima pungutan liar. Namun, proses pemecatan diakuinya tidak mudah. Untuk menyiasatinya, ASN yang bersangkutan diminta mengundurkan diri sukarela atau akan diteruskan ke proses hukum. “Terakhir baru saja ada satu yang mundur, eselon dua,” katanya.

Reformasi mental

Ganjar mengatakan, yang paling penting dalam reformasi birokrasi adalah revolusi mental. Mental ASN harus diubah.

Saat ini, perubahan itu sudah terjadi. Pemprov Jawa Tengah dinobatkan menjadi pemerintah provinsi paling berintegritas dengan nilai 78,26 berdasarkan Survei Penilaian Integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018 yang dirilis tahun 2019. “Merubah perilaku melayani tidak mudah tetapi harus terus menerus dan harus ada contoh,” katanya di sela-sela seminar.

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Rektor UNS Jamal Wiwoho

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jamal Wiwoho mengatakan, reformasi birokrasi harus bisa mewujudkan birokrasi yang miskin struktur namun kaya fungsi. Saat ini, birokrasi pemerintahan di Indonesia masih kaya struktur dan fungsi.

Reformasi birokrasi harus bisa mewujudkan birokrasi yang miskin struktur namun kaya fungsi. (Jamal Wiwoho)

Jamal mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang ingin memangkas jabatan eselon III dan IV. Saat ini, ada sekitar 280.000 orang menduduki jabatan eselon III dan IV di Indonesia.

Jabatan eselon III dan IV tersebut bisa dilebur menjadi jabatan-jabatan fungsional tertentu. “Kalau jabatan fungsional tertentu itu dikembangkan maka sebetulnya profesionalisme ASN akan lebih meningkat,” katanya.

Baca juga : Memangkas Birokrasi Pemerintah