Aspek Budaya Lokal Kaltim Tak Akan Ditinggalkan

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana diskusi ”Pertimbangan Aspek Sosial Budaya dan Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kawasan Ibu Kota Negara” yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (14/11/2019).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Aspek budaya lokal akan dimasukkan dalam desain, pengembangan, dan tata ruang calon ibu kota baru di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemerintah membuka diskusi dengan sejumlah tokoh seni, adat, dan budaya Kaltim untuk menampung masukan dan pertimbangan dalam perencanaan dan perancangan kawasan ibu kota baru.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat diskusi kelompok terarah bertajuk ”Pertimbangan Aspek Sosial Budaya dan Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kawasan Ibu Kota Negara” di Balikpapan, Kamis (14/11/2019). Kegiatan dihadiri berbagai tokoh suku Dayak, Paser, dan Kutai. Hadir pula para peneliti budaya, ahli tata kota, dan seniman.

Arsitek dan ahli perancang kota Daliana Suryawinata mengatakan, kota yang baik adalah kota yang punya tempat bagi semua orang dari berbagai kalangan. Untuk itu, ruang budaya perlu ada di dalam rancangan pembangunan ibu kota baru. Ruang budaya itu sebagai pusat dokumentasi dan informasi seputar budaya di Indonesia.

Ini upaya kami agar ibu kota baru nanti bisa menjadi ibu kota terbaik, setidaknya di Asia Tenggara.

”Selain itu, aspek fisik kota dan kultural tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan ibu kota nanti. Dalam desain berbagai bangunannya, tidak tertutup kemungkinan menginterpretasi arsitektur tradisional di Kaltim menjadi lebih modern,” katanya.

Menurut seniman Nyoman Nuarta, pemerintah juga perlu memberdayakan berbagai elemen masyarakat di Kaltim. Itu penting agar pembangunan bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar.

Selain itu, dalam pembangunan kota perlu disiapkan konsep seni dan budaya yang baik. Itu akan membuat kebudayaan tumbuh baik dan kota lebih hidup.

”Bagaimana budaya di seluruh Nusantara bisa diakomodasi dan tentunya budaya lokal. Pemuda dan masyarakat lokal juga perlu dilibatkan membahas konsepnya,” ujarnya.

Tata kawasan

Pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur juga diharapkan tetap menjaga tradisi yang sudah lama berkembang. Pemerintah diminta memikirkan juga bagaimana wilayah-wilayah adat semakin berdaya.

KOMPAS/SUCIPTO

Kondisi salah satu ruas jalan raya di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang menjadi calon lokasi ibu kota baru, Rabu (28/8/2019).

Antropolog Universitas Mulawarman, Martinus Nanang, mengatakan, desa budaya perlu juga dipetakan agar bisa dikembangkan. Desa budaya itu bisa menjadi ikon sekaligus menjadi pusat kebudayaan lokal yang turut menjaga nilai-nilai dalam menjaga alam di Kaltim.

”Kearifan lokal bisa menjadi pertimbangan untuk konsep pembangunan sebuah kota. Kearifan lokal melingkupi nilai, pengetahuan, dan praktik dari masyarakat sekitar,” kata Nanang.

Dalam diskusi tersebut, perwakilan suku Dayak Basab meminta pemerintah menyelesaikan lebih dulu masalah tanah adat yang tumpang tindih dengan konsesi hutan industri di Kaltim. Kuasa Hukum Dayak Basab, Ardianson, mengatakan, pemerintah perlu membahas khusus masalah itu.

”Jika itu sudah selesai, pembangunan ibu kota negara bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, pembahasan khusus mengenai itu perlu dilakukan terlebih dahulu dan dicari solusinya,” kata Ardianson.

Suku daya Basab merupakan salah satu rumpun suku Dayak di Kaltim.

KOMPAS/SUCIPTO

Perwakilan tokoh Dayak Basab berfoto bersama dengan Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (14/11/2019).

Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti mengatakan, diskusi terarah ini upaya awal mewujudkan ibu kota negara baru. Berbagai pemikiran ditampung agar pembangunan ibu kota negara ini bisa berjalan baik tanpa merusak budaya yang sudah ada.

”Ini merupakan diskusi keempat dari serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan di Jakarta. Ini upaya kami agar ibu kota baru nanti bisa menjadi ibu kota terbaik, setidaknya di Asia Tenggara,” kata Diana.

Ia juga mengatakan akan ada kajian lanjutan mulai 18 November 2019 untuk merangkum berbagai masalah di sekitar calon lokasi ibu kota negara baru. Saat ini pemerintah masih menunggu pembahasan undang-undang pemindahan ibu kota di DPR. Sambil menunggu itu, berbagai kajian terus dilakukan agar pembangunan bisa dilakukan sesuai rencana, yakni mulai 2020 sampai 2024.