Masyarakat Perlu Disiapkan Lebih Adaptif terhadap Tanah Ambles

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Akses jalan menuju Desa Timbulsloko yang mulai ditinggikan agar tidak terendam pasang air laut di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019). Setiap tahun, warga harus mengeluarkan biaya untuk merenovasi rumah. Mereka menguruk dan meninggikan lantai agar dapat bertahan dari genangan yang terus mengancam.

SEMARANG, KOMPAS — Seiring berkurangnya daya dukung lingkungan, penurunan muka tanah atau tanah ambles terus terjadi di sejumlah daerah di pesisir utara Jateng, seperti Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kendal, dan Pekalongan. Masyarakat perlu tahu akan risiko itu, juga adaptif.

Berdasarkan pemantauan intensif tim Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2017-2018, penurunan muka tanah di Kota Semarang berkisar 2-10 sentimeter (cm) per tahun. Bahkan, di wilayah utara, penurunan lebih dari 10 cm per tahun.

Bagi masyarakat, mereka perlu mengetahui potensi tanah ambles di daerah yang mereka tempati. Kesiapsiagaan ini penting. Jangan sampai menunggu kejadian baru bergerak. Tentu, sulit untuk langsung memindahkan ke tempat lain. Maka. yang diperlukan ialah adaptasi.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudy Suhendar di sela-sela bincang ”Kesiapsiagaan Masyarakat Pantura Jateng Menghadapi Amblesan Tanah”, di Kota Semarang, Rabu (20/11/2019), mengatakan, penurunan muka tanah terjadi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu lama.

Baca juga: Penurunan Tanah Bisa Mencapai 60 Sentimeter

”Bagi masyarakat, mereka perlu mengetahui potensi tanah ambles di daerah yang mereka tempati. Kesiapsiagaan ini penting. Jangan sampai menunggu kejadian baru bergerak. Tentu, sulit untuk langsung memindahkan ke tempat lain. Maka, yang diperlukan ialah adaptasi,” tutur Rudy.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Penyerahan Atlas Sebaran Batu Lempung dan Tanah Lunak Bermasalah oleh Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019). Pada atlas itu diinformasikan peta batu lempung dan tanah lunak bermasalah di 34 provinsi di Indonesia.

Fungsional penyelidik geologi Badan Geologi Kementerian ESDM, Taufiq Wirabuana, menambahkan, terkait mitigasi, persoalan sosial menjadi hal paling sulit. ”Yang penting, masyarakat tahu risikonya. Maka, mereka sadar akan konsekuensinya. Mereka harus adaptif dengan alamnya,” ujarnya.

Baca juga: Penurunan Tanah Dampak Eksploitasi Air Tanah Berlebihan

Taufiq menuturkan, pihaknya memiliki kewenangan dalam menyampaikan hal-hal teknis kepada masyarakat secara detail. Berikutnya, yang menjadi kunci ialah adanya koordinasi yang matang antarseluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Tak menyadari

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Sudaryanto mengatakan, sebagian warga tak tahu dan menyadari risiko tinggal di daerah rawan tanah ambles. Mereka pun umumnya enggan pindah karena berkaitan dengan mata pencarian, seperti nelayan.

Karena itu, pihaknya dan BPBD kabupaten/kota terus menyosialisasikan potensi bencana yang ada. ”Juga melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, serta menyiapkan logistik dan peralatan. Maka, apabila terjadi sesuatu, kebutuhan siap, sehingga akan lebih ringan menghadapinya,” kata Sudaryanto.

Baca juga: Penurunan Permukaan Air Tanah Makin Luas

Gustari (61), warga Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, mengatakan, enam tahun lalu, ia mesti meninggikan lantai rumahnya sekitar 1 meter. Selain penurunan muka tanah, rumahnya juga diserang rob atau limpasan air laut. Kini, ia terbantu dengan adanya rumah pompa pada sistem Kali Sringin.

Riyono (55), warga Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menuturkan, dalam sembilan tahun terakhir, ia sudah tiga kali meninggikan rumah. ”Setiap meninggikan sekitar 1 meter butuh sekitar Rp 10 juta. Kalau tak ada uang, ditinggikan yang utama dulu, seperti ruang tidur,” katanya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sebuah rumah yang berada di antara genangan rawa di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019). Sebagian warga memilih bertahan dengan meninggikan rumah agar tidak terendam pasang air laut.

Pemanfaatan ruang

Rudy menuturkan, penyebab penurunan muka tanah di pantura Jawa terbagi atas faktor alamiah (natural) dan faktor manusia (antropogenik). Faktor alamiah antara lain akibat sifat konsolidasi tanah dan pengaruh teknonik, sementara faktor manusia antara lain akibat pengambilan air tanah yang tak terkontrol dan pembebanan dari infrastruktur.

Setiap meninggikan sekitar 1 meter butuh sekitar Rp 10 juta. Kalau tak ada uang, ditinggikan yang utama dulu, seperti ruang tidur.

Karena itu, kata Rudy, adaptasi juga diperlukan terkait pembangunan infrastruktur. Maka, pemerintah daerah perlu memerhatikan betul penataan dan pemanfaatan ruang. Proses perizinan pembangunan, seperti perumahan atau bangunan bertingkat, di daerah-daerah rawan ambles harus diperhatikan.

Sejak 2010, Badan Geologi memantau amblesan tanah di Kota Semarang secara intensif, dengan pengukuran patok tetap serta pengukuran geodetik berkala. Pemantauan juga dilakukan di sejumlah daerah lainnya di pesisir utara Jateng, yakni Demak, Kendal, dan Pekalongan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Dinding rumah yang bersebelahan langsung dengan laut lepas di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019). Hilangnya garis pantai dan rusaknya kawasan mangrove menjadi salah satu penyebab abrasi di pesisir utara jawa.