Pemerintah Provinsi Maluku berharap, perekrutan tenaga kerja dalam proyek eksploitasi Blok Masela agar mengutamakan masyarakat lokal yang memenuhi kualifikasi.
Oleh
Fransiskus Pati Herin
·3 menit baca
AMBON, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Maluku berharap, perekrutan tenaga kerja dalam proyek eksploitasi Blok Masela agar mengutamakan masyarakat lokal yang memenuhi kualifikasi. Untuk menjamin itu, perlu persetujuan tertulis dari pihak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta investor, yakni Inpex asal Jepang dan Shell dari Belanda.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Melky Lohy, di Ambon, Kamis (21/11/2019). Adapun lokasi eksploitasi gas dengan cadangan terbesar di Indonesia itu berada di wilayah bagian selatan Maluku yang berdekatan dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Untuk jangka pendek, dilakukan pelatihan. Balai latihan kerja akan memfasilitasinya.
Kegiatan konstruksi menurut rencana mulai dikerjakan tahun 2022 dengan produksi pertama diperkirakan pada 2027. Khusus untuk konstruksi, dibutuhkan sekitar 40.000 pekerja. Secara keseluruhan, tenaga kerja yang terlibat sekitar 73.000 orang. Sebagaimana keputusan Presiden Joko Widodo, pengolahan gas dilakukan di darat atau on shore.
Menurut Melky, Pemprov Maluku telah menyurati Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta pihak investor untuk mendapatkan gambaran mengenai posisi yang ditawarkan bagi tenaga kerja. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengaturnya lewat kebijakan.
”Untuk jangka pendek, dilakukan pelatihan. Balai latihan kerja akan memfasilitasinya,” kata Melky.
Adapun untuk jangka panjang, pemerintah provinsi menyekolahkan anak-anak Maluku guna mengisi peluang pada eksploitasi ataupun industri turunan yang bakal dibangun di sana.
”Sudah tiga tahun kami menyekolahkan puluhan anak-anak Maluku untuk persiapan Blok Masela. Tiga sampai empat tahun lagi, mereka sudah bisa bergabung,” ucapnya.
Melky juga berharap masyarakat Maluku mempersiapkan diri dengan baik sehingga benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Status sebagai anak daerah tidak menjamin akan mendapat posisi di dunia kerja jika tidak kompeten.
Sarwono Satrio, CEO Petrotekno, berjanji akan membantu pemerintah Maluku dalam menyiapkan tenaga kerja lokal. Perusahaan tersebut telah banyak terlibat dalam usaha pengelolaan gas, seperti di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kamis siang tadi, Sarwono bersama rombongan menggelar pertemuan dengan perwakilan Pemprov Maluku di Ambon.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah akhirnya menyetujui revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) Blok Masela pada Juli 2019. Pembangunan kilang gas alam cair (LNG) Masela akan dilakukan di lepas pantai dan di darat. Kilang lepas pantai akan memproses pemisahan minyak dan gas. Gas dikirim menggunakan pipa sepanjang 170-180 kilometer ke kilang di darat.
Kontrak Blok Masela, atau dikenal dengan proyek Lapangan Abadi itu, ditandatangani tahun 1998 dan berlaku hingga 2028. PoD diajukan sejak tahun 2001 dan dinegosiasikan beberapa kali hingga disetujui Juli 2019. Investasi itu bernilai 19,8 miliar dollar AS, sementara tingkat pengembalian modal (IRR) 15,1-15,5 persen.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan yang akan dijadikan basis penyimpanan logistik untuk pembangunan konstruksi. Lokasi itu berada di Pulau Yamdena, tak jauh dari Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar.