Polres Cirebon Jadi Polresta, Pelayanan Publik Diharapkan Meningkat
Kenaikan tipe Kepolisian Resor Cirebon menjadi Polres Kota Cirebon diharapkan meningkatkan pelayanan publik. Masalah di Cirebon, Jawa Barat, kian kompleks sementara jumlah personel, sarana, anggaran, terbatas.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·2 menit baca
CIREBON, KOMPAS - Kenaikan tipe Kepolisian Resor Cirebon menjadi Polres Kota Cirebon diharapkan meningkatkan pelayanan publik. Selama ini, masalah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kian kompleks sementara jumlah personel, sarana, hingga anggaran terbatas.
Perubahan tipe itu tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor: KEP/1890/2019 tanggal 2 Oktober 2019. Kepala Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi mengukuhkan kenaikan tipe tersebut di Markas Polresta Cirebon, Rabu (4/12/2019) siang. Turut hadir pejabat Polda Jabar dan kapolres wilayah hukum Polda Jabar.
Rudy mengatakan, kenaikan tipe akan diikuti penambahan jumlah personel, anggaran, organisasi, serta sarana dan prasarana. Saat ini, jumlah personel di Polresta Cirebon sebanyak 1.383 orang yang membawahkan 34 kecamatan dengan penduduk hampir 2 juta jiwa.
Artinya, rasio polisi dengan masyarakat adalah 1 banding lebih dari 1.300 jiwa. "Akibatnya, pelayanan polisi belum maksimal. Dengan kenaikan tipe ini, semoga pelayanan publik dan situasi keamanan Cirebon semakin meningkat," ungkapnya.
Semoga pelayanan publik dan situasi keamanan Cirebon semakin meningkat. (Rudy Sufahriadi)
Kepala Polresta Cirebon Ajun Komisaris Besar M Syahduddi mengatakan, jumlah ideal personel di wilayah hukum Polresta Cirebon mencapai sekitar 2.300 orang. Untuk itu, pihaknya segera berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk penambahan personel. Begitupun kepolisian sektor yang jumlahnya 27 masih bisa bertambah.
Kenaikan tipe juga berimbas pada peningkatan pangkat para pejabat Polresta Cirebon satu tingkat di atasnya. Pangkat Kapolresta, misalnya, naik dari ajun komisaris besar menjadi komisaris besar.
Syahduddi mengatakan, kenaikan tipe tersebut berdasarkan kajian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Polri. Sejumlah penghargaan pun telah diperoleh Polresta Cirebon, seperti Wilayah Bebas Korupsi 2018 serta Pelayanan Prima dari dari Kemenpan dan RB.
"Pertimbangan lainnya, tingkat kriminalitas dan ditemukannya pelaku teroris di Cirebon. Artinya, kriminalitasnya yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain," lanjutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Lutfi berharap, kenaikan tipe tersebut membuat polisi lebih profesional dan menjamin rasa aman masyarakat Cirebon. Apalagi, jalan nasional pantura dan sebagian jalan tol termasuk dalam wilayah hukum Polresta Cirebon.
"Cirebon harus bebas begal. Masyarakat Cirebon harus merasa aman, tidak hanya siang hari. Kami sadar personel polisi sedikit sehingga bantuan masyarakat diperlukan," katanya.