Proyek Infrastruktur di DIY Mesti Diikuti Investasi

Pembangunan sejumlah infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sejumlah pekerja melaksanakan pekerjaan konstruksi di Bandara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (24/4/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pembangunan sejumlah infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta belum cukup mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk itu, setiap proyek infrastruktur mesti diikuti investasi untuk memacu aktivitas ekonomi yang berdampak pada masyarakat luas.

”Pemda harus berupaya agar pembangunan infrastruktur itu bisa mendatangkan investasi. Kalau infrastruktur tidak mendatangkan investasi, pembangunan infrastruktur itu sia-sia sebenarnya,” kata dosen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta, Murti Lestari,  Jumat (6/12/2019), di Yogyakarta.

Selama beberapa tahun terakhir, ada sejumlah proyek infrastruktur besar di DIY. Salah satunya adalah pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) DIY, pembangunan bandara itu telah mendorong pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2018 dan 2019.

Pemda harus berupaya agar pembangunan infrastruktur itu bisa mendatangkan investasi. Kalau infrastruktur tidak mendatangkan investasi, pembangunan infrastruktur itu sia-sia sebenarnya.

Pada 2018, pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,2 persen atau naik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya 5,3 persen. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan 6,3-6,7 persen. Namun, berdasarkan perkiraan BI DIY, pertumbuhan ekonomi DIY tahun depan akan menurun menjadi 5,3-5,7 persen karena pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta bakal selesai akhir tahun ini.

Baca juga : Pemantauan Lalu Lintas Udara di Bandara Internasional Yogyakarta

Murti memaparkan, dalam jangka pendek, pembangunan konstruksi proyek infrastruktur memang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun, setelah pembangunan konstruksi itu selesai, pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut bakal menurun.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Presiden Joko Widodo (rompi merah), didampingi Ibu Negara Ny Iriana Joko Widodo dan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, meninjau pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, DIY, Kamis (29/8/2019).

”Pada proses konstruksi, proyek infrastruktur akan menimbulkan multiplier effect (efek berganda) yang akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ketika proses konstruksi selesai, pertumbuhan ekonomi akan anjlok lagi,” kata Murti yang juga merupakan Tenaga Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY.

Oleh karena itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan masuknya investasi. Murti menyatakan, berbeda dengan pembangunan konstruksi infrastruktur yang dampaknya bersifat jangka pendek, aliran investasi yang masuk ke suatu wilayah bisa menghasilkan aktivitas ekonomi yang memiliki dampak jangka panjang.

Sebab, saat menanamkan modalnya di suatu wilayah, investor akan membangun perusahaan yang kemudian membuka lapangan kerja. Di sisi lain, karyawan perusahaan itu juga akan melakukan konsumsi sehingga menumbuhkan usaha baru di sekitar lokasi investasi.

Baca juga : Presiden: Bandara Internasional Yogyakarta Terkoneksi Tol dan Kereta Api

”Kalau investasi masuk, akan ada perusahaan yang beroperasi sehingga menyerap tenaga kerja dan tenaga kerja itu akan melakukan konsumsi,” ujar Murti.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Warga melintas di dekat lokasi pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) segmen Jerukwudel-Baran-Duwet di Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Rabu (27/11/2019). JJLS di DIY dibangun sepanjang 116,07 kilometer dan melewati tiga kabupaten, yakni Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Pembangunan JJLS di DIY yang terdiri atas dua lajur ditargetkan selesai tahun 2021.

Murti menambahkan, keberadaan proyek-proyek infrastruktur di DIY bisa menjadi daya tarik bagi investor. Oleh karena itu, setelah adanya proyek-proyek infrastruktur itu, Pemda DIY harus berupaya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di provinsi tersebut.

”Kalau Pemda DIY mau melestarikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, harus berupaya mendatangkan investasi menggunakan infrastruktur yang sudah dibangun itu. Maksudnya pemerintah pusat memberikan infrastruktur itu, ya, itu tujuannya (untuk menarik investasi),” tuturnya.

Menurut Murti, Pemda DIY sebenarnya sudah memiliki rencana untuk menggaet investasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Salah satu rencana itu adalah pengembangan kawasan aerotropolis di dekat Bandara Internasional Yogyakarta. Aerotropolis adalah kota dengan tata letak, infrastruktur, dan perekonomian yang berpusat pada bandara.

Pengembangan kawasan aerotropolis harus segera dilakukan agar keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta bisa memberi dampak ekonomi yang berkelanjutan. ”Kalau Bandara Internasional Yogyakarta tidak segera diikuti dengan pengembangan aerotropolis, bandara kurang memberi dampak,” lanjutnya.

Peluang investasi

Dalam kesempatan sebelumnya, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, ada sejumlah proyek infrastruktur di DIY yang bisa menjadi daya tarik investasi. Selain Bandara Internasional Yogyakarta, ada proyek Tol Bawen-Yogyakarta dan Tol Yogyakarta-Solo, pembangunan rel kereta api menuju Bandara Internasional Yogyakarta, proyek jalur jalan lintas selatan, dan sebagainya.

Baca juga : Bandara Internasional Yogyakarta Beroperasi Penuh Desember 2019

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Nelayan mengantar wisatawan menyeberangi muara sungai dengan perahu di Pantai Baron, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Minggu (30/6/2019). Pantai Baron menjadi salah satu obyek wisata favorit di Gunung Kidul.

Sultan menambahkan, Pemda DIY juga berencana mengembangkan sejumlah proyek yang bisa menjadi peluang investasi bagi investor. Selain pengembangan kawasan aerotropolis, Pemda DIY juga berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parangtritis di Kabupaten Bantul.

Upaya lain menggarap kawasan wisata air di Embung Tambakboyo di Kabupaten Sleman serta pantai terintegrasi yang mencakup tiga pantai di Gunung Kidul, yakni  Baron, Krakal, dan Drini.

”Jadi, ada banyak peluang investasi untuk swasta yang ditawarkan,” kata Sultan yang juga merupakan Raja Keraton Yogyakarta.

Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo menambahkan, Pemda DIY siap membantu dan memberikan kemudahan untuk investor yang ingin menanamkan modalnya di provinsi tersebut. Ia menyebutkan, kemudahan yang diberikan itu mencakup masalah perizinan dan pembebasan tanah. ”Kita harus merespons mereka (investor) secara cepat dan membantu proses izin dan pembebasan tanah,” ucapnya.

Baca juga : Bandara Baru Yogyakarta Terkoneksi Tol Cilacap-Yogyakarta