OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Bakal Perluas Fokus Rencana Obligasi Daerah

Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY memperluas fokus rencana penerbitan surat utang atau obligasi daerah. Kini obligasi juga terbuka bagi kabupaten/kota.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Aman Santosa, di Kota Semarang, Jateng, Jumat (6/12/2019).

SEMARANG, KOMPAS — Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY memperluas fokus rencana penerbitan surat utang atau obligasi daerah. Setelah Provinsi Jawa Tengah yang telah lama mempersiapkan hal ini, kini obligasi juga terbuka bagi kabupaten/kota.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Aman Santosa, di sela-sela jumpa pers Jateng Financial Expo, di Kota Semarang, Jumat (6/12/2019), mengatakan, Kota Semarang, Kota Tegal, dan Kabupaten Cilacap sudah menyatakan minat untuk menerbitkan obligasi daerah. Harapannya, rencana itu bakal tercapai tahun 2020.

Sebelumnya, Jateng menjadi provinsi terdepan dalam penerbitan obligasi daerah. Pemerintah provinsi lain yang juga meminati penerbitan surat utang itu yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.

”Ada kemungkinan kabupaten/kota lebih dulu ketimbang provinsi, apalagi kalau ada proyek di kabupaten/kota itu yang feasible dan cashflow-nya oke,” ujar Aman.

Baca juga : Obligasi Daerah Pertama Siap Diterbitkan Tahun Depan

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana konferensi pers Jateng Financial Expo di Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Kota Semarang, Jateng, Jumat (6/12/2019). Pada konferensi itu juga disampaikan terkait perkembangan Gerakan Indonesia Menabung.

Obligasi atau surat utang daerah merupakan instrumen efek yang bisa diterbitkan pemda. Penerbitannya hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dalam mata uang rupiah. Hingga kini, belum ada pemda yang menerbitkan produk pendanaan alternatif itu.

Aman mengatakan, pada 2019, pembahasan obligasi daerah Jateng belum tuntas karena pergantian periode keanggotaan DPRD. ”Kami maklumi karena mungkin DPRD sebelumnya tak bisa bahas masalah strategis jangka panjang. Jadi, menunggu periode baru, 2019-2024,” ujarnya.

Kini, anggota DPRD Jateng periode 2019-2024 telah dilantik. Aman menyebutkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan sekretaris DPRD. Diharapkan dapat segera diagendakan pertemuan untuk persiapan selanjutnya terkait penerbitan obligasi daerah.

Ia pun berharap, obligasi daerah Jateng bisa segera ”pecah telur”. ”Biasanya, kalau ada satu saja berhasil, yang lain mengikuti. Saat ini, DKI dan Jabar juga antre, tetapi saling tunggu. Namun, insya Allah, Jateng akan jadi yang pertama,” tutur Aman.

Baca juga : Ridwan Kamil Percepat Pembangunan Jawa Barat Melalui Obligasi Daerah

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sebagian jalan yang telah selesai pembetonan di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jateng, Selasa (16/7/2019). Pelebaran jalan dan jembatan dilakukan di sejumlah titik jalur utama Semarang-Yogyakarta. Rencana pembangunan akses jalan tol juga mulai direncanakan untuk mengurangi beban kepadatan lalu-lintas di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan kesiapannya. ”Tinggal dari Dewan karena ketentuannya mesti perda. Kemarin (periode 2014-2019) waktunya tak terkejar, padahal kami ingin pecah telur karena OJK sudah bantu dari awal,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sebelumnya mengatakan, substansi pentingnya obligasi daerah tidak perlu lagi dipertanyakan, terlebih sudah ada dasar hukumnya di undang-undang, tinggal bagaimana pemda merinci proyek-proyek yang akan dibiayai.

Ia mencontohkan, obligasi daerah bisa diterapkan di Kanada. ”Tinggal pemda yang menentukan, mana yang bisa membawa multiplier effect paling besar. Efeknya bisa terhadap serapan tenaga kerja, orientasi ekspor, lingkungan, dan lainnya,” kata Wimboh.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berfoto bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan sejumlah pemimpin Bank di Jateng, di Kota Semarang, Jumat (13/9/2019).