Penting, Peningkatan Kapasitas Perempuan di Perdesaan

Peningkatan kapasitas perempuan di perdesaan sangat penting untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Para perempuan di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, sedang menenun, Kamis (25/7/2019) siang. Desa Setanggor, yang berada sekitar 9 kilometer dari Bandara Internasional Lombok, saat ini menjadi salah satu desa wisata di Lombok Tengah.

MATARAM, KOMPAS — Peningkatan kapasitas perempuan di desa sangat penting untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan. Selama ini, minimnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan program membuat program-program untuk mereka dibuat berdasarkan asumsi. Saat dilaksanakan, program tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan.

”Pemangku kepentingan sering mengasumsikan kebutuhan perempuan tanpa melibatkan mereka, baik untuk berdiskusi dan mendengar aspirasinya,” kata Direktur Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) Muh Taqiuddin seusai kampanye memperingati 16 Hari Anti-kekerasan terhadap Perempuan, di Mataram, Senin (9/12/2019).

Kondisi itu, lanjut Taqiuddin, mendorong pemangku kepentingan di desa melahirkan program-program yang justru tidak dibutuhkan perempuan. Akibatnya, ketika dijalankan, perempuan tidak mendapatkan kualitas layanan yang maksimal.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Para aktivis perempuan Foto bersama saat Peluncuran Program ”Women’s Voice and Leadership (WVL) Indonesia dan Be at the Forefront for Women Empowerment” di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Taqiuddin, dalam forum-forum perencanaan pembangunan, meski ada keterwakilan perempuan, jumlahnya masih jauh dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan masih jarang dilibatkan.

Baca juga: Peran Perempuan agar Lebih Substantif

”Oleh karena itu, perempuan harus diberikan ruang untuk bicara dan menyampaikan keinginan. Dengan begitu, akan lebih baik bagi perempuan karena mereka yang lebih paham apa yang dibutuhkan,” kata Taqiuddin.

Perempuan harus diberikan ruang untuk bicara dan menyampaikan keinginan.

Berbagai kegiatan

Sejauh ini, kata Taqiuddin, upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar semakin memiliki peran terus dilakukan sejumlah pihak. Bekerja sama dengan Oxfam, Konsepsi mengadakan program Power Up.

Power Up adalah program untuk meningkatkan kapasitas perempuan di desa supaya mereka mampu mengakses dan memahami berbagai informasi, kemudian mengetahui skema perencanaan pembangunan di desa. ”Harapannya, mereka bisa menyuarakan aspirasi dan mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di desa,” kata Taqiuddin.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengunjungi salah satu posyandu di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/12/2019). Desa Kuripan merupakan salah satu desa yang menjadi perhatian pemerintah untuk menekan angka tengkes.

Program itu, kata Taqiuddin, dilaksanakan di 52 desa di Lombok, yakni 16 desa di Lombok Timur, 16 desa di Lombok Tengah, 14 desa di Lombok Barat, dan sisanya di Lombok Utara.

Baca juga: Penguatan Ekonomi Perempuan untuk Kesejahteraan Keluarga

Selain perencanaan pembangunan desa, lewat program itu para perempuan juga diajak memahami isu-isu kesehatan reproduksi. Tujuannya agar perempuan di desa bisa memahami kebutuhan mereka, merawat kesehatan, dan memberi saran kepada pemerintah desa terkait dengan aspek kesehatan reproduksi perempuan.

Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Andi Pramaria mengatakan, pemerintah saat ini mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui wirausaha. Hal itu penting karena berbagai persoalan yang terjadi terkait perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO), bermula dari masalah ekonomi.

DOKUMENTASI BIDANG HUMAS POLDA NTB

Sejumlah tersangka dihadirkan dalam konferensi pers terkait kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa (18/6/2019).

Sejauh ini, TPPO merupakan salah satu kasus yang masih marak terjadi di NTB dengan kedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Sepanjang 2019, menurut Kepala Subdirektorat IV Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah NTB Ajun Komisaris Besar Ni Made Pujewati, sepanjang 2019, mereka berhasil mengungkap enam kasus. Dari enam kasus itu, tercatat ada 9 tersangka dan 14 korban dengan tujuan pengiriman adalah Suriah dan Mekkah.

Andi menambahkan, program kewirausahaan tersebut terutama untuk perempuan kepala keluarga, misalnya, karena ditinggal suami sebagai pekerja migran. Mereka menjadi prioritas, kata Andi, karena termasuk kelompok yang rentan.