Kejahatan Pangan Menyasar Perdesaan

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Petugas memeriksa tanggal kedaluwarsa pada bahan pangan olahan bersumber dari daging di sebuah jaringan toko ritel modern, Jakarta Utara, Senin (24/6/2018).

AMBON, KOMPAS — Warga perdesaan di Maluku diingatkan agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh sebelum membeli barang di pasar. Di tengah tingginya kebutuhan menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, terbuka peluang kejahatan pangan, seperti peredaran barang kedaluwarsa dan barang yang mengandung bahan berbahaya. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dan minimnya pengawasan aparat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku M Pontoh, di Ambon, Selasa (17/12/2019), mengatakan, pengawasan makanan di Maluku belum optimal. Hal itu ditandai dengan temuan barang kedaluwarsa di Kota Ambon. ”Kalau Kota Ambon saja begini, bagaimana dengan wilayah kabupaten hingga perdesaan? Ini yang sangat dikhawatirkan,” ujarnya.

Kondisi ini sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat Maluku.

Pontoh mengatakan, indeks pengawasan obat dan makanan di Maluku pada angka 73,7 persen. Di sisi lain, catatan indeks kepatuhan masyarakat hanya 77,27 persen dan indeks pengetahuan masyarakat juga rendah, yakni 51,82 persen.

Menurut dia, kondisi ini sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat Maluku. Makanan yang tidak sehat akan menyebabkan berbagai penyakit pada masyarakat. Bayi yang lahir dari kandungan ibu yang mengonsumsi makanan tidak sehat berpotensi mengalami gangguan kesehatan, bahkan mental. Masyarakat menjadi korban praktik kejahatan pangan.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana rapat evaluasi pengawasan obat dan makanan di Maluku yang digelar di Ambon pada Selasa (17/12/2019).

Masa menjelang hari besar keagamaan dianggap rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan. Demi meraup untung, mereka menjual barang-barang kedaluwarsa atau mencampur zat kimia pada barang-barang tertentu. Misalnya, di Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada 2016. Saat itu, ditemukan kasus pedagang yang mencampur zat pemutih pada beras busuk sebelum dijual.

Di Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru, banyak toko menjual makanan ringan yang telah kedaluwarsa. Kondisi serupa ditemukan di wilayah kepulauan lainnya. Diduga, banyak kasus yang belum mencuat. Terkait sejumlah temuan di daerah itu, pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tingkat kabupaten/kota diundang ke Ambon untuk mengevaluasi tingkat pengawasan.

Baca juga: Keamanan Pangan Butuh Kesadaran Setiap Individu

Kepala BPOM di Ambon Hariani mengatakan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab jajarannya. Ia berharap semua pihak, termasuk aparat keamanan dan pemerintah daerah, juga proaktif mengawasi obat dan makanan. Menurut penilaiannya, tidak semua pemerintah kabupaten/kota di Maluku memiliki kepedulian terhadap masalah tersebut. ”Jangan mengira pengawasan itu hanya tugas BPOM,” ujarnya.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kepala BPOM di Ambon Hariani

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Maluku Komisaris Besar M Roem Ohoirat mengatakan, mulai dari polda hingga polres telah dibentuk satuan tugas pangan. Salah satu tugas mereka adalah mengawasi keamanan pangan. Satuan tersebut terus bekerja tanpa menunggu musim menjelang hari besar keagamaan. ”Banyak pelaku yang sudah kami penjarakan,” katanya.

Pasar murah

Menjelang Natal, Pemerintah Provinsi Maluku menggelar pasar murah di sejumlah titik di Pulau Ambon. Pasar murah yang dimulai pada Selasa siang itu menjual berbagai barang kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah ketimbang di pasar. Sebagai contoh, telur ayam dijual Rp 1.000 per butir. Di pasar umum, harga telur ayam mencapai Rp 1.300 per butir.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Elvis Pattiselano mengatakan, pasar murah juga akan dibuka di sejumlah titik pengungsian. Saat ini, ribuan warga Pulau Ambon masih mengungsi di tenda darurat pascagempa bermagnitudo 6,5 pada 26 September 2019 yang diikuti lebih dari 2.000 kali gempa susulan.

Baca juga: Operasi Pasar Patahkan Ulah Spekulan