Lima Kabupaten Pemekaran di NTT Akhirnya Memiliki Polres Definitif
Kehadiran Polres barudi lima daerah pemekaran diharapkan dapat menekan dan mengatasi kasus-kasus kriminal di wilayah itu. Selain itu dilantik pula empat pejabat baru di jajaran Polda NTT.
Oleh
KORNELIUS KEWA AMA
·3 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Lima kabupaten pemekaran di Nusa Tenggara Timur akhirnya memiliki Markas Kepolisian Resor, lepas dari Polres induk, menyusul pelantikan lima pejabat sementara Kepala Polres. Kehadiran Polres baru diharapkan dapat menekan dan mengatasi kasus-kasus kriminalitas di wilayah itu. Selain itu dilantik pula empat pejabat baru di jajaran Polda NTT.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Hamidin ketika melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat Polda NTT di Markas Polda NTT di Kupang, Selasa (18/12/2019), mengatakan, mutasi jabatan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan prestasi di bidang tugas yang diemban. Jabatan yang baru ditempati harus menjadi pemacu untuk bekerja lebih efektif dan efisien.
”Setiap hari di setiap tempat dan di setiap penempatan jabatan harus selalu ada sesuatu yang baru, yang berubah dengan inovasi dan kreasi yang dikerjakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di jajaran kepolisian,” kata Hamidin.
Kelima Pejabat Sementara Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) baru dilantik dan diambil sumpah oleh Kapolda disaksikan Gubernur NTT Viktor Laiskodat, kelima bupati, kelima Ketua DPRD dari wilayah polres bersangkutan. Pelantikan sebelum Natal dan Tahun Baru guna meningkatkan pengamanan di kabupaten pemekaran itu.
Polres Malaka dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Albertus Neno, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Operasional Direktorat Resor Narkoba Polda NTT.
Pejabat Sementara AKBP Nugroho Ari Siswanto memimpin Polres Manggarai Timur. Nugroho Siswanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda NTT. Polres Nagekeo dijabat oleh AKBP Agustinus Hendrik Fai, sebelumnya ia menjabat sebagai Tenaga Pendidik Sekolah Kepolisian Negara Polda NTT.
Pejabat Sementara AKBP Jacob Seubelan sebagai Kepala Polres Sabu Raijua. Sebelumya ia menjabat Kepala Subdit I Ditrenarkoba Polda NTT. Polres Sumba Barat Daya dijabat oleh AKBP Joseph Mandagi, yang sebelumnya sebagai Kasubdit Pembinaan Satuan Pengamanan Kepolisian Khusus Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda NTT.
Menurut Hamidin, tugas Polri ke depan makin berat, kompleks, dan beragam. Ini butuh pengamatan, analisis, dan tindakan yang cepat dan tepat dengan komitmen tinggi untuk menciptakan suasana kondusif di semua tingkatan masyarakat. Pejabat polres terus belajar dan membangun kerja sama dengan semua pihak guna mendukung tugas-tugas Polri ke depan.
”Selain sebagai pemimpin kesatuan wilayah, Kapolres juga sebagai pemimpin kesatuan dasar, kemampuan manajerial, identifikasi soal-soal di masyarakat, peka terhadap masalah masyarakat, dan memahami adat serta tradisi lokal sehingga mampu menjabarkan grand design Polri dengan melakukan inovasi-inovasi yang membangun,” katanya.
Ia mengatakan, jumlah personel di setiap polres baru sekitar 200 orang, dialihkan dari polres induk, polda, dan dari polres lain. Secara bertahap, personel yang ada akan ditambah menjadi 300 orang. Sarana dan prasarana akan disiapkan Polri dengan dukungan pemda setempat.
Kapolres Malaka AKBP Albertus Neno, seusai pelantikan didampingi istri, mengatakan, Malaka sebagai daerah perbatasan dengan Timor Leste. Kasus dugaan penyelundupan bahan bakar minyak dan bahan pangan lain dari Malaka melalui jalan tikus, menghubungan Malaka dengan Timor Leste ini akan ditelusuri. Para kepala polsek dan anggota akan dikerahkan melakukan kerja sama dengan aparat desa di setiap titik perbatasan untuk menutupi jalan-jalan itu.
”Akan ditempatkan aparat kepolisian di jalan-jalan tikus yang selama ini dinilai rawan terjadi penyelundupan. Kami akan serius menolak setiap ternak babi dan daging babi dari Timor Leste yang sudah terinfeksi virus demam babi Afrika masuk Malaka, NTT,” kata Neno.
Akan ditempatkan aparat kepolisian di jalan-jalan tikus yang selama ini dinilai rawan terjadi penyelundupan. Kita akan serius menolak setiap ternak babi dan daging babi dari Timor Leste yang sudah terinfeksi virus demam babi Afrika masuk Malaka, NTT.
Sementara itu, Kapolres Sumba Barat Daya (SBD) Joseph Mandagi mengatakan, dirinya akan melakukan pendekatan kepada pemda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat guna mengatasi kasus-kasus kriminalitas di wilayah itu. Kasus paling mencolok di SBD, yakni pencurian ternak dan terakhir penculikan perempuan untuk dijadikan istri.