Kalbar Targetkan Miliki 159 Desa Mandiri pada 2020

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (baju putih) menghadiri Rapat Koordinasi Inovasi Desa di Pontianak, Senin (4/11/2019). Dalam rapat itu, Kalbar menargetkan memiliki 425 desa mandiri selama empat tahun ke depan.

PONTIANAK, KOMPAS —  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020. Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar. Pada 2020, ditargetkan ada 72 desa mandiri baru.

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Desa disebut mandiri diukur dari kemajuan beberapa dimensi, yakni dimensi ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Gubernur Kalbar Sutarmidji, dalam paparannya kepada wartawan di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (23/12/2019), menuturkan, selama empat tahun ke depan Kalbar ditargetkan memiliki 425 desa mandiri. Untuk mencapai itu, secara bertahap setiap tahun jumlah desa mandiri terus ditambah.

”Dari semula hanya memiliki satu desa mandiri, pada 2019 sudah ada 87 desa mandiri. Di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara, sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Upaya itu diperluas,” ujarnya.

Namun, untuk mencapai target desa mandiri itu, terdapat tantangan dari aspek ketahanan ekologis, yakni pertambangan ilegal yang marak terutama di sungai. Daerah aliran Sungai Kapuas, misalnya, kekritisan lahannya sudah mencapai 70-80 persen.

Baca juga : Empat Tahun ke Depan Kalbar Ditargetkan Memiliki 425 Desa Mandiri

”Selama wilayah pertambangan rakyat tidak ditetapkan, sulit ditindak,” kata Gubernur. Namun, lanjutnya, perlu dipahami bahwa pertambangan rakyat itu terkait erat dengan masalah ekonomi dan kehidupan rakyat. ”Kami sudah ajukan kepada pusat penetapan pertambangan rakyat, tetapi belum ada respons,” paparnya.

Saat ini ada sekitar 834 desa mandiri dari 79.934 total jumlah desa di Indonesia. Kalbar menyumbang 87 desa mandiri.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Daftar status desa di Kalimantan Barat, 2019.

Untuk mencapai target desa mandiri itu, tidak hanya mengandalkan dana desa.  Untuk mengangkat status desa dari desa sangat tertinggal ke desa mandiri, diperlukan biaya berkisar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar. Jika mengandalkan dana desa, perlu puluhan tahun status desa bisa naik.

Oleh karena itu, Kalbar melibatkan pemangku kebijakan lainnya, khususnya TNI-Polri, untuk ambil bagian di beberapa indikator desa mandiri dari 52 total indikator yang ada. Indikator yang ditangani TNI adalah bidang yang relevan dengan tugasnya.

Baca juga : Presiden: Dana Desa untuk Kegiatan Produktif di Pedesaan

Selain itu, ada pembagian tugas dan penganggaran yang ditanggung desa, kabupaten, dan provinsi. Dari 52 indikator, sebanyak 17 indikator yang relatif ringan ditangani dengan dana desa, 15 indikator oleh kabupaten, dan sisanya ditangani dengan dana provinsi.

Pembangunan desa terus didorong agar masyarakat tidak berbondong-bondong bermigrasi ke kota.

Pembangunan desa terus didorong agar masyarakat tidak berbondong-bondong bermigrasi ke kota. Para sarjana juga didorong untuk ke desa membangun desa dan memberikan kontribusi untuk pembangunan desa.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalbar Syarif Kamaruzaman menambahkan, selain sudah memiliki 87 desa mandiri, Kalbar juga sudah memiliki 188 desa maju. Maka, jika desa maju itu didorong menjadi desa mandiri, target yang ditetapkan itu sangat memungkinkan untuk dicapai.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Air terjun Saray Brunyau di Desa Riam Piyang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Jumat (16/11/2018). Pemerintah desa setempat menggunakan dana desa untuk mengembangkan destinasi wisata tersebut.

Apalagi, sudah ada intervensi pemerintah ke desa-desa. Namun, lanjut Syarif, hakikat desa mandiri ini bukan hanya sebatas target kuantitas, yang lebih  substansial adalah mewujudkan pembangunan masyarakat dari pinggiran. Masyarakat diharapkan benar-benar merasakan kehadiran pemerintah.

”Jadi, secara riil desa harus maju. Sebab, jajaran pemerintah dari provinsi hingga desa sudah melakukan intervensi melalui dana desa. Begitu pembangunan dimulai dari desa, maka desa berperan dalam pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan indeks pembangunan manusia,” paparnya.

Data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Kalbar menunjukkan, sejauh ini ada beberapa desa yang inovasinya masuk bursa inovasi desa. Desa Melana di Kabupaten Melawi, misalnya, membuat inovasi berupa sarana olahraga terintegrasi taman bacaan dan pendidikan anak usia dini. Kemudian, Desa Tri Gadu di Kabupaten Sambas merintis jalan baru ekonomi perempuan tani melalui pelatihan membuat bola kaki.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pengunjung menggunakan bebek engkol melintasi parit di Rajati Flower Garden, Desa Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (28/1/2019).

Selain itu, Desa Benua Kencana di Kabupten Sintang mengintegrasikan rumah tinggal anak dengan sanggar kreatif dan perpustakaan yang diberi nama Anak Pedalaman Mengejar Mimpi.

Adapun Desa Rasau Jaya III, Kabupaten Kubu Raya, membuat inovasi merevitalisasi parit menjadi sebuah taman dengan taman bunga di sekitarnya. Taman yang disebut Rajati Garden itu berdampak pada ekonomi masyarakat di sekitarnya karena memunculkan usaha warung warga di sekitarnya.