Pemerintah menyiapkan Rp 72 triliun dana desa bagi desa dan Rp 2 triliun dana desa bagi kelurahan untuk tahun 2020.
Oleh
·2 menit baca
MALANG, KOMPAS— Pemerintah menyiapkan Rp 72 triliun dana desa bagi desa dan Rp 2 triliun dana desa bagi kelurahan untuk tahun 2020. Berbeda dengan tahun sebelumnya, skema penyaluran dana desa kali ini 40 persen, 40 persen, 20 persen.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan hal itu dalam kunjungan kerja ke Ekowisata Boonpring, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (28/12/2019).
Hadir dalam acara itu antara lain Bupati Malang M Sanusi, anggota Komisi XI DPR Ali Ahmad, dan para kepala desa se-Kabupaten Malang.
Menurut Halim, dalam rapat penyaluran dana desa, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Keuangan untuk mencairkan dana dengan skema 40:40:20 persen, bukan lagi 20:40:40 persen. Skema ini kembali seperti tahun 2015.
Target pengentasan dalam lima tahun ke depan adalah 22.000 desa dari total 27.000 desa tertinggal di Indonesia. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target Kemendesa PDTT sebelumnya, yakni 10.000 desa.
Mulai 2020, Kemendesa PDTT mengusulkan agar dana desa langsung dicairkan ke desa, tidak melalui kepala daerah atau bupati. Tujuannya agar dana tidak terhenti di pemerintah kabupaten/kota.
Terkait peningkatan pembangunan desa, fokus Kemendesa PDTT pada 2020 adalah meningkatkan kapasitas sumber daya pendamping desa. Dengan demikian, pendampingan dan kerja sama dengan kepala desa bisa semakin maksimal.
Obyek wisata
Tempat yang dikunjungi Menteri Desa PDTT, yakni ekowisata Boonpring, telah
menjadi obyek wisata dalam empat tahun terakhir. Jumlah wisatawan yang berkunjung 200.000 orang per tahun. Sebelum tahun 2014, tempat itu hanya didatangi warga yang mencari rumput dan kayu bakar.
Pihak desa menetapkan daerah itu sebagai kawasan konservasi dengan koleksi 72 varietas bambu.
Sebelum menjadi obyek wisata, Boonpring merupakan hutan bambu dengan sejumlah mata air di dalamnya. Tahun 1970-an pemerintah daerah membangun embung di tempat itu. Luas awal hutan bambu 10 hektar, saat ini luasnya
berkembang menjadi 36,8 hektar. Pihak desa menetapkan daerah itu sebagai kawasan konservasi dengan koleksi 72 varietas bambu.
Kepala Desa Sanankerto M Subur mengatakan, omzet badan usaha milik desa (BUMDes) di Sanankerto, salah satunya dari Ekowisata Boonpring, sampai akhir 2019, mencapai Rp 5 miliar. Pendapatan asli desa dari Ekowisata Boonpring Rp 700 juta per tahun.
”BUMDes punya posisi strategis dalam memberikan pemasukan desa,” kata Subur. Menurut dia, proses untuk bisa menjadi seperti sekarang perlu usaha keras dan waktu panjang. (WER)