Ketangguhan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Jatim Ditingkatkan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang mengancam selama musim hujan.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·3 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang mengancam selama musim hujan. Hal itu dilakukan karena kecepatan dan ketepatan penanganan bencana menjadi kunci menurunkan resiko jatuhnya korban dan mengendalikan dampak bencana.
Data Badan Penanggulangan Bencana Jatim, Selasa (7/1/2020), menyebutkan sebanyak 18 kabupaten dan kota di Jatim dilanda bencana angin kencang, banjir, dan longsor. Dari 18 kabupaten dan kota itu, sebanyak 15 diantaranya mengalami bencana angin kencang, dua daerah dilanda banjir (Gresik dan Mojokerto), serta longsor di Magetan. Dampak angin kencang terparah terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.
Langkah lainnya, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, salah satunya terkait upaya modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca ini untuk menyiasati curah hujan ekstrem (prediksi 300-400 milimeter per hari) yang berpotensi terjadi di wilayah Jatim, ujar Heru
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono saat meninjau kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mengatakan upaya meningkatkan ketangguhan bencana ditempuh dengan menetapkan status siaga bencana dan menyurati 38 kabupaten dan kota agar bersiapsiaga menanggulangi bencana.
“Langkah lainnya, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, salah satunya terkait upaya modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca ini untuk menyiasati curah hujan ekstrem (prediksi 300-400 milimeter per hari) yang berpotensi terjadi di wilayah Jatim,” ujar Heru.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Subhan Wahyudiono menambahkan pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana penanganan bencana seperti perahu karet, tenda pengungsian, genset, hingga fasilitas dapur umum untuk relawan maupun korban bencana. Sarana dan prasarana itu terus diperiksa dan diujicoba supaya siap digunakan saat terjadi bencana.
“BPBD Jatim juga sudah mendirikan pusat informasi dan pengaduan masyarakat untuk menghimpun laporan bencana dari berbagai daerah secara kekinian. Kecepatan pelaporan menentukan kecepatan dalam penanganan bencana,” kata Subhan Wahyudiono.
Berdasarkan laporan prakiraan cuaca yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Jatim, hujan deras disertai angin kencang akan terus mengguyur hingga dua pekan ke depan. Hujan dan angin kencang yang terjadi sejak Minggu (5/1/2020) telah mengakibatkan ratusan pohon tumbang, 94 tiang listrik roboh, dan belasan rumah warga rusak.
Di Surabaya, pohon tumbang menimpa warga dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Sementara itu di Sidoarjo, seorang pengemudi mobil terjepit kakinya setelah kendaraan yang ditumpangi tertimpa pohon tumbang.
Kelola pintu air
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jatim Abduh Mattaliti mengatakan antisipasi bencana banjir dilakukan dengan mengawasi sungai-sungai terutama sungai besar seperti Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Pengawasan dilakukan secara terpadu mulai dari bagian hulu hingga hilir.
Selain itu, pihaknya telah menempatkan petugas untuk mengawasi dan menjaga seluruh pintu air, menguatkan tanggul sungai, dan menyiapkan tanggul darurat untuk mengantisipasi tanggul yang rawan ambrol. Para penjaga pintu air sudah dilatih untuk menganalisa ketinggian air agar mereka bisa menentukan waktu yang tepat untuk membuka atau menutup pintu.
Sementara itu, Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dan BPBD Sidoarjo membuka posko tanggap darurat bencana di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi banjir di Desa Candi Pari, Desa Sawahan, dan Desa Wunut. Tiga desa ini dilanda banjir setiap tahun.
Posko tanggap darurat itu dilengkapi dengan fasilitas penanganan bencana seperti lampu penerangan darurat, tenda pengungsian, perahu karet dan dapur umum. Selain di Candi Pari, posko tanggap darurat bencana banjir juga telah didirikan di Desa Porong.
Kepala BPBD Sidoarjo Dwijo Prawito mengatakan pihaknya berharap pendirian posko bisa dilakukan di tiap kecamatan. Hal itu untuk memudahkan penanganan saat terjadi bencana. Salah satunya mempercepat mobilisasi alat untuk evakuasi dan penanganan tanggap darurat.