KPK Geledah Dinas PUBM SDA Sidoarjo, Wabup Minta ASN Kooperatif

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Polisi berjaga di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo saat penyidik KPK lakukan penggeledahan, Jumat (10/1/2019)

SIDOARJO,KOMPAS — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, Jumat (10/1/2020). Penggeledahan itu diduga terkait dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang saat ini tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Rombongan penyidik KPK tiba sejak pagi dan langsung masuk ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBM SDA) yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Magersari, Sidoarjo. Mereka memeriksa sejumlah ruang termasuk ruang Kepala Dinas PUBM SDA Sunarti Setyaningsih.

Proses penggeledahan itu berlangsung sekitar 5 jam. Selama penggeledahan, tim penyidik KPK mendapat pengamanan dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang dipimpin Kepala Subbagian Pengendalian Operasi (Kasubbagdalops) Ajun Komisaris I Gusti Made Merta. Personel pengamanan itu berseragam coklat dan dilengkapi senjata api laras panjang.

Baca juga : KPK Geledah Kantor Dinas PUBM SDA Sidoarjo

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petugas memasukkan sejumlah barang ke dalam mobil seusai penggeledahan oleh KPK di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA), Sidoarjo, Jumat (10/1/2020). Penyidik KPK melakukan penggeledahan yang merupakan tindak lanjut dari OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada Selasa (7/1/2020) malam.

Selama pemeriksaan berlangsung, aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas PUBM SDA tetap bekerja seperti biasa. Namun, sejumlah pelayanan yang terkait dengan masyarakat tidak berjalan semestinya. Sejumlah rekanan yang ingin mengurus surat tertentu dilarang masuk.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Saifuddin mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sidoarjo dan pejabat daerah agar bersikap kooperatif terhadap upaya penyidikan yang dilakukan KPK. Mereka tidak perlu resah apalagi takut, tetapi perlu menyampaikan secara jujur informasi yang diketahui.

”Tetap bekerja seperti biasa. Biarkan penyidik KPK bekerja karena mereka itu profesional,” ujar Nur Achmad.

Baca juga : Dugaan Korupsi Bupati Sidoarjo

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Polisi berjaga di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo saat penyidik KPK lakukan penggeledahan, Jumat.

Nur Achmad juga memastikan pemerintahan tetap berjalan normal meski sejumlah pejabat tersangkut masalah hukum. Pihaknya telah meminta kepada seluruh pegawai agar melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Penggeledahan kantor DPUBM SDA ini terkait erat dengan kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Selasa (7/1/2020) malam di Sidoarjo. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan 11 orang, yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kepala Dinas PUBM SDA Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUBM SDA Judi Tetrahastoto, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji.

Tetap bekerja seperti biasa. Biarkan penyidik KPK bekerja karena mereka itu profesional.

Selain itu, KPK juga menangkap pengusaha rekanan Pemkab Sidoarjo, yakni Ibnu Ghofur dan Totok Sumedi beserta karyawan mereka, yakni Iwan, Siti, dan Suparmi. Kepala Bagian Protokol Pemkab Sidoarjo Budiman dan ajudan Bupati Saiful Ilah, Novianto, juga turut ditangkap.

Sehari pasca-penangkapan tersebut, Rabu (8/1/2020), KPK menetapkan Saiful Ilah dan tiga pejabat daerah sebagai tersangka penerima suap. Mereka adalah Sunarti, Judi, dan Sanadjihitu. Adapun dua pengusaha rekanan, yakni Ibnu Ghofur dan Totok Sumedi, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga : Bupati Dibawa KPK, Perubahan Perda Pilkades Sidoarjo Batal Diputuskan

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Sejumlah jurnalis menunggu di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo saat penyidik KPK lakukan penggeledahan, Jumat.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, Saiful ditangkap karena diduga menerima suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di Sidoarjo. Total uang yang disita dalam kegiatan ini mencapai Rp 1,8 miliar yang diberikan dan disita dari sejumlah pihak (Kompas, 9/1/2020).

Proses penyidikan kasus suap di Sidoarjo dimulai sejak 2019. Kasus ini bermula dari permintaan swasta, yakni Ibnu kepada Saiful, untuk memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek Jalan Candi-Prasung Rp 21,5 miliar. Pada Agustus-September 2019, beberapa perusahaan Ibnu memenangi sejumlah proyek, di antaranya Pembangunan Wisma Atlet senilai Rp 13,4 miliar, pembangunan Pasar Porong senilai Rp 17,5 miliar, dan peningkatan afoer Karang Pucang Desa Pagerwojo senilai Rp 5,5 miliar.

Setelah menerima termin pembayaran, Ibnu dan Totok diduga memberikan sejumlah fee kepada beberapa pihak di Pemkab Sidoarjo. Ini merupakan penerimaan yang terjadi sebelum kegiatan tangkap tangan. Sanadjihitu selaku Kabag ULP menerima Rp 300 juta pada akhir September dengan rincian sebanyak Rp 200 juta di antaranya diberikan kepada Bupati Saiful Ilah pada Oktober, sisanya disimpan sendiri.

Baca juga : Operasi Tangkap Tangan Bupati Sidoarjo Rawan Timbulkan Gugatan

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Mobil yang digunakan penyidik untuk mengangkut barang bukti yang diamankan pergi seusai penggeledahan oleh KPK di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA), Sidoarjo, Jumat (10/1/2020). Penyidik KPK melakukan penggeledahan yang merupakan tindak lanjut dari OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada Selasa (7/1/2020) malam.

Judi Tetrahastoto selaku PPK menerima Rp 240 juta dan Sunarti selaku kepala dinas menerima Rp 200 juta pada 3 Januari lalu. Beberapa jam sebelum kegiatan tangkap tangan di Pendopo Delta Wibawa, Ibnu diduga menyerahkan fee proyek kepada Saiful Ilah sebesar Rp 350 juta dalam tas ransel melalui Novianto di rumah dinas.

Dalam perkara ini, Saiful dan anak buahnya disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. Sementara itu, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

Baca juga : Tangkap Tangan KPK Tak Ganggu Pelayanan Publik di Sidoarjo