UGM Fasilitasi Prajurit TNI AD Lanjut Kuliah Tanpa Lepas Jabatan
Prajurit Tentara Nasional Indonesia bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 dan S-3 tanpa melepaskan jabatan. Hal itu diwujudkan lewat kerja sama antara TNI Angkatan Darat dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·3 menit baca
YOGYAKARTA, KOMPAS — Prajurit TNI bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 dan S-3 tanpa melepaskan jabatan. Hal itu diwujudkan lewat kerja sama antara TNI Angkatan Darat dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman di Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/1/2020). Penandatanganan dilakukan Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa dan Rektor UGM Panut Mulyono.
”Kebutuhan peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) di Angkatan Darat memang sangat mendesak. Kami memerlukan perwira, bintara, hingga tamtama yang harus punya wawasan lebih bagus karena kompleksitas tugas,” kata Andika.
Ia mengungkapkan, sebelumnya prajurit kerap enggan melanjutkan pendidikan karena harus melepaskan jabatannya terlebih dahulu. Sebab, pelepasan jabatan disertai penghapusan sejumlah tunjangan untuk jabatan tertentu. Ia meyakini, tanpa lepas jabatan, minat prajurit melanjutkan kuliah lebih tinggi.
”Menurut saya, program untuk meningkatkan SDM ini (niatnya) memang harus datang dari diri sendiri, bukan karena perintah. Keinginan menempuh pendidikan lanjutan harus datang dari perwiranya,” kata Andika.
Program kuliah pascasarjana itu diikuti 46 prajurit TNI AD. Sebanyak 42 prajurit menempuh pendidikan S-2, sedangkan 4 prajurit mengambil S-3. Pangkat para prajurit mulai dari sersan satu hingga letnan jenderal. Mereka bakal tersebar di sejumlah program studi, mulai dari ketahanan nasional, hukum, ilmu sosial dan politik, cyber security, hingga kepemimpinandan inovasi kebijakan.
Menurut Andika, pembiayaan kuliah tersebut sebesar 75 persen ditanggung TNI AD, sedangkan 25 persen sisanya ditanggung prajurit yang menempuh pendidikan lanjutan. Skema ini dianggap mampu mendorong prajurit untuk berkomitmen menyelesaikan kuliahnya.
Rektor UGM Panut Mulyono menyatakan, perkuliahan akan dimulai pada Februari 2020. Program kuliah pascasarjana yang bakal ditempuh para prajurit itu berbasis penelitian. Mereka tidak harus meninggalkan tempatnya bertugas untuk menempuh pendidikan. Penelitian yang akan ditulis menjadi tesis ataupun disertasi itu dapat mengambil topik sesuai bidang pekerjaannya.
”Kami memiliki program pascasarjana by research. Penekanannya adalah penelitian atau riset-riset. Kuliah yang diperlukan jumlahnya terbatas, hanya satu atau dua mata kuliah. Risetnya bisa dilakukan di mana saja,” ujar Panut.
Ia berharap para prajurit tersebut dapat melakukan penelitian di bidang masing-masing. Mereka diyakini sudah mempunyai segudang masalah yang dapat diteliti dan dikaji secara akademis. Hasil kajian itu nantinya juga semakin bermanfaat setelah mereka merampungkan studinya masing-masing.
”Kami mendambakan TNI itu juga kuat di bidang-bidang keilmuan. Bukan hanya dalam persenjataan, melainkan juga wawasan sosial, teknologi, dan pengetahuan masa kini di era yang berubah begitu cepat. Mudah-mudahan hasilnya baik,” kata Panut.
Menurut Panut, program studi ketahanan nasional untuk sementara ini baru tersedia untuk jenjang S-2. Pihaknya segera mengurus agar program studi tersebut bisa segera dibuka bagi jenjang S-3. Sebab, sebagian besar prajurit yang mengikuti program kerja sama tersebut mengambil program studi ketahanan nasional.