Ratusan Ribu Warga Pedesaan Papua Terjerat Kemiskinan

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, angka kemiskinan di Provinsi Papua mencapai 26,55 persen per September 2019. Mayoritas penduduk miskin tersebut berada di daerah pedesaan.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Anak-anak bermain di kawasan perkampungan nelayan di Kelurahan Tanjung Ria, Kota Jayapura, Papua, Rabu (15/1/2019).

JAYAPURA, KOMPAS - Data Badan Pusat Statistik, yang dirilis Rabu (15/1/2020), menunjukkan, angka kemiskinan di Provinsi Papua mencapai 26,55 persen per September 2019. Mayoritas penduduk miskin tersebut berada di daerah pedesaan. Warga pun berharap pemerintah memberi sentuhan melalui bantuan produktif agar mereka bisa terlepas dari jerat kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, sebanyak 900.095 warga berada di garis kemiskinan atau 26,55 persen dari total penduduk. Dari jumlah itu, sebanyak 857.020 warga atau 95 persen berada di daerah pedesaan sedangkan sisanya tersebar di wilayah perkotaan.

Angka kemiskinan ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan data pada Maret 2019 yang mencapai 27,53 persen. Namun, secara nasional, Papua masih menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi.

Di sisi lain, pemerintah pusat mengucurkan dana otonomi khusus bagi Papua sejak tahun 2001. Total anggaran yang telah diterima pemerintah daerah di Papua hingga tahun 2019 mencapai Rp 67 triliun. Ada pula Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang digulirkan sejak 2006 hingga 2019 senilai Rp 17,1 triliun.

Kondisi kemiskinan itu salah satunya terlihat di Kelurahan Tanjung Ria, Kota Jayapura. Dari pantauan Kompas, Rabu (15/1), sekitar 200 rumah warga di daerah itu masih nonpermanen. Mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan tradisional dan penjual sirih pinang.

Yan Inggeni, tokoh masyarakat di Tanjung Ria, menuturkan, warga membutuhkan bantuan modal untuk sektor usaha mikro. Misalnya, untuk usaha menjual ikan, barang kebutuhan pokok, dan sirih pinang.

Baca juga: Penanggulangan Kemiskinan Perlu Dikaji secara Multidimensi

"Dengan bantuan dari pemerintah daerah setempat, taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Selain itu, diperlukan adanya pembinaan sehingga warga benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut," tutur Yan.

Meski masih tertinggi secara nasional, Kepala BPS Provinsi Papua Simon Sapari memaparkan, angka kemiskinan di Papua terus menurun selama 19 tahun terakhir. Pada Maret 1999, persentase penduduk miskin Papua mencapai 54,75 persen.

Secara terpisah, Kepala Subbidang Kawasan Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Alva Kapisa mengatakan, Pemprov Papua memiliki program khusus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Di antaranya yakni Program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbang Mas Hasrat Papua) serta Program Bangun Generasi dan Keluarga (Bangga) Papua.

Program Gerbangmas Hasrat Papua fokus di tiga sektor, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mikro sejak tahun 2014 hingga 2018 dengan total anggaran sekitar Rp 700 miliar. Sementara, Program Bangga Papua terlaksana di tiga kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp 60 miliar.

"Program Gerbangmas terlaksana di 60 kampung di 15 kabupaten. Dari hasil evaluasi Universitas Cenderawasih Jayapura, program ini berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 3 persen," papar Alva. Ia pun berharap, pemda di 28 kabupaten/kota di Papua turut aktif dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah-daerah.

Baca juga: Pemberantasan Kemiskinan Jadi Tema