Fokus pengendalian banjir aliran Sungai Citarum bergeser ke hilir. Sejumlah infrastruktur penahan banjir di daerah hilir mulai dikebut pemerintah pusat dan ditargetkan rampung setidaknya tahun 2024.
Oleh
MACHRADIN WAHYUDI RITONGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS – Fokus pengendalian banjir aliran Sungai Citarum bergeser ke hilir. Sejumlah infrastruktur penahan banjir di daerah hilir mulai dikebut pemerintah pusat dan ditargetkan rampung setidaknya tahun 2024.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Rapat Evaluasi dan Preventif Banjir di Kawasan Jawa Barat di Bandung, Kamis (16/1/2020) menyatakan, banjir di kawasan cekungan bandung sudah bisa dikendalikan.
Curah hujan tertinggi tanggal 17 Desember lalu tidak menyisakan banjir yang bertahan lama karena Curug Jompong. Di samping itu, proyek sodetan Cisangkuy juga sedang dikerjakan, jadi aliran dari hulu sebagai penyebab banjir bisa dikendalikan (Basuki Hadimuljono)
Beberapa infrastruktur seperti embung dan terowongan Curug Jompong dianggap berhasil mengurangi dampak banjir yang kerap melanda beberapa daerah di Kabupaten Bandung saat musim hujan.
“Curah hujan tertinggi tanggal 17 Desember lalu tidak menyisakan banjir yang bertahan lama karena Curug Jompong. Di samping itu, proyek sodetan Cisangkuy juga sedang dikerjakan, jadi aliran dari hulu sebagai penyebab banjir bisa dikendalikan,” tuturnya.
Di sisi lain, daerah hilir Citarum seperti Kecamatan Muaragembong dan Cimalaya di Kabupaten Karawang masih terancam banjir di musim hujan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Basuki menyatakan, Pemerintah mulai menggeser proyek pengendalian banjir ke hilir Citarum.
Bendungan Cibeet adalah proyek yang diprioritaskan tahun 2021. Basuki menjelaskan, dengan daya tampung mencapai 60 juta meter kubik, infrastruktur ini akan menampung air yang mengalir berlebihan sewaktu hujan intenstias tinggi melanda kawasan hulu.
“Tahun 2021 kami akan fokus di hilir. Daerah Karawang seperti Cimalaya masih terkena banjir besar. Tahun depan ada usulan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray. Keduanya penting, namun kami akan lihat mana yang lebih dibutuhkan dalam mengendalikan banjir. Itu yang akan dibangun lebih dulu,” ujarnya di hadapan sembilan kepala daerah se Jawa Barat dan pejabat lainnya.
Sembilan pimpinan daerah ini terdiri dari Kabupaten Bandung Barat, Karawang, Indramayu, Subang, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Depok. Sembilan daerah tersebut diarahkan untuk bersiap dalam menghadapi musim hujan yang berpotensi banjir dan longsor.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menambahkan, dari rapat tersebut, pemerintah pusat dan daerah akan melaksanakan rencana aksi dalam menanggulangi banjir di Jabar ke depan. Dalam pembangunan infrastruktur, dia meminta pemerintah pusat tidak hanya mengkaji dari tataran teknis saja, tetapi juga aspek sosial sehingga tidak ada warga yang merasa dirugikan.
“Aspek yang akan kami lihat adalah bagaimana bentuk pembangunan yang akan dilakukan, seperti pembangunan bendungan sungai, normalisasi, hingga pengerukan,” tuturnya.
Tanggap bencana
Dalam rapat tersebut, Basuki Hadimuljono juga membahas penanganan bencana di Kabupaten Bogor. Dia menyatakan, pemerintah pusat tetap memberikan bantuan alat berat hingga seluruh kawasan terdampak bisa diakses kemabali.
Bupati Bogor Ade Yasin yang turut hadir dalam rapat menuturkan, pihaknya memperpanjang status tanggap bencana hingga akhir Januari. Setidaknya terdapat lebih kurang 19.821 jiwa pengungsi di empat kecamatan, di antaranya Kecamatan Sukajaya sebanyak 14.233 jiwa, Jasinga 159 jiwa, Nanggung 4217 jiwa, dan Cigudeg 1212. Selain itu, masih ada dua desa yang belum bisa diakses akibat longsor, yaitu desa Cileuksa dan Cisarua di Kecamatan Sukajaya. (RTG)