Kalbar Gencarkan Program Paket Penyetaraan Pendidikan

Pemprov Kalbar berupaya memperbaiki indeks pembangunan manusia yang masih rendah. Salah satunya karena rata-rata lama sekolah masih 7,12 tahun. Untuk itu, program paket atau pendidikan penyetaraan digencarkan.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Proses belajar di SDN 03 Nanga Dua, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu.

PONTIANAK, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya memperbaiki indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM Kalbar masih berada di posisi 30 dari 34 provinsi karena rata-rata lama sekolah masih 7,12 tahun. Untuk mengatasi itu, program paket atau pendidikan penyetaraan digencarkan.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Senin (20/1/2020), menuturkan, daya saing Kalbar meningkat dari urutan 28 menjadi urutan 23, tetapi IPM masih perlu ditingkatkan. Untuk memperbaiki IPM Kalbar, perlu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Upaya itu melalui program paket atau penyetaraan.

”Paket sedang disiapkan di seluruh wilayah. Saya sudah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar mematangkan itu. Kalau bisa dilaksanakan di perubahan anggaran, laksanakan secepatnya,” ujar Sutarmidji.

Peningkatan kualitas paket, misalnya, dengan proses belajar yang dimonitor dengan baik.

Sutarmidji berharap, dengan program itu, tak ada lagi anak-anak putus sekolah di daerah. Jika rata-rata lama sekolah bisa meningkat menjadi, misalnya, sembilan tahun, IPM akan ikut terdongkrak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Suprianus Herman menuturkan, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan 14 wakil bupati/wakil wali kota. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah meminta kabupaten meningkatkan kualitas paket, kuantitas, dan menjaring anak-anak putus sekolah.

”Peningkatan kualitas paket, misalnya, dengan proses belajar yang dimonitor dengan baik. Provinsi membantu peralatan sarana atau media pembelajaran. Tahun ini juga sudah berjalan program tersebut. Tenaga pendidiknya dari kabupaten,” papar Suprianus.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT/SUPRIANUS HERMAN

Data peserta didik program paket penyetaraan tahun 2019/2020 di Kalimantan Barat.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, peserta didik kesetaraan tahun 2019/2020 sebanyak 11.391 orang. Total tersebut untuk Paket A, B, dan C di 14 kabupaten/kota. Peserta terbanyak ada di Kabupaten Ketapang, yakni sebanyak 1.991 orang.

Pentingnya kualitas

Pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, Aswandi, menuturkan, program paket bisa menjadi jalan untuk meningkatkan IPM. Namun, program itu jangan hanya terpaku pada cepatnya peserta lulus demi mempercepat kenaikan IPM.

”Program paket atau penyetaraan itu hendaknya mempertimbangkan pula aspek kualitas. Jadi, jangan asal cepat selesai supaya peserta didiknya setelah lulus benar-benar memiliki kemampuan memadai. Jangan sampai asal terima ijazah,” tuturnya.

Baca juga: Pendidikan Jadi Tulang Punggung Pembangunan Manusia Indonesia

Pentingnya peningkatan kualitas paket itu juga mengingat berdasarkan uji Programme for International Student Assesment (PISA) Indonesia yang masih rendah. Catatan Kompas, berdasarkan uji PISA dari OECD 2018 yang meriset 600.000 anak usia 15 tahun di 79 negara, skor pelajar Indonesia merosot dalam tiga kompetensi utama: membaca (literasi), penguasaan matematika, dan sains.

Rata-rata skor dunia untuk literasi adalah 487, matematika (489), dan sains (498). Sementara skor penguasaan siswa Indonesia untuk literasi adalah 371 (peringkat 74), matematika 379 (peringkat 73), dan sains 391 (peringkat 71).

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Kondisi rumah penduduk di sekitar wilayah investasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, awal Mei 2019.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Eddy Suratman menuturkan, indikator pembentuk IPM dari sisi ekonomi dan kesehatan relatif sudah baik di Kalbar. Namun, sisi pendidikan memang perlu ditingkatkan.

Jika paket menjadi jalan yang dipilih untuk mengatasi itu, kualitas paket kesetaraan perlu ditingkatkan. ”Peserta tidak boleh hanya ikut saat menjelang ujian demi mendapatkan ijazah. Perlu diatur peserta didik hadir setidaknya dua kali sebulan,” kata Eddy.

Pelaksanaan paket penyetaraan pendidikan itu bisa juga bekerja sama dengan desa. Bahkan, menurut dia, bisa juga dengan format dana desa turut ambil bagian dalam pelaksanaan program tersebut. Kepala desa menjadi koordinator di desa.

Baca juga: Program Pendidikan Kejar Paket Daring Diterapkan di Banyuwangi