Tim Gabungan Telusuri Hulu Sungai Berpotensi Bencana di Batipuh Selatan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menurunkan tim gabungan untuk menelusuri hulu sungai yang berpotensi memicu banjir bandang di Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar, Senin (20/1/2020).

KOMPAS/YOLA SASTRA

Air kembali mengalir ke Sungai Muaro Buluah atau Sungai Ampu, Sabtu (18/1/2020), setelah banjir bandang melanda permukiman warga di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar, Sumbar, Jumat (17/1). Aliran sungai menuju Danau Singkarak sempat beralih ke samping rumah warga dan melewati badan jalan karena Sungai Muaro Buluah tersumbat material lumpur, batu, dan kayu.

PADANG, KOMPAS-Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menurunkan tim gabungan untuk menelusuri hulu sungai yang berpotensi memicu banjir bandang di Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Senin (20/1/2020). Penelusuran terhadap sungai-sungai yang mengalir ke Danau Singkarak itu juga dilakukan untuk mencegah banjir bandang susulan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Datar Thamrin Basroel, Senin (20/1), mengatakan, tim terdiri atas anggota BPBD, TNI, Polri, komunitas pecinta alam, dan masyarakat setempat. Untuk hari ini, baru dua sungai yang mulai ditelusuri secara menyeluruh dari sembilan sungai di Batipuh Selatan.

“Dua sungai sudah mulai ditelusuri tetapi belum ada laporan temuan. Mudahan-mudahan sampai akhir masa tanggap darurat sudah ada hasilnya. Apakah kondisi sungai berpotensi memiliki ancaman banjir bandang dengan kondisi iklim seperti sekarang,” kata Thamrin, ketika dihubungi dari Padang.

Baca Juga : Sumbar Siaga Darurat Bencana

Di hari yang sama, ketika banjir bandang terjadi di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Jumat (17/1), BPBD juga menurunkan tim gabungan. Namun, penelusuran ke hulu Sungai Muaro Buluah/Ampu di Bukit Patah Gigi, sumber banjir bandang, belum menyeluruh.

Thamrin, Sabtu (18/1), mengatakan, penelusuruan waktu itu baru sampai jarak 2,8 kilometer dari lokasi banjir bandang. Tim tidak menemukan tampungan air, tetapi kondisi tanah di hulu masih labil akibat curah hujan tinggi.

Wali Nagari Padang Laweh Malalo Akhyari mengatakan, dari penelusuran ke hulu Sungai Muaro Buluah/Ampu hari ini, tim menemukan bebatuan besar yang menghambat aliran air. “Temuan di sungai ada yang (berpotensi) membahayakan. Butuh alat berat untuk mengangkat batu besar,” kata Akhyari.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga mengamati sisa material banjir bandang di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Jumat (17/1/2020) siang. Banjir bandang diduga dipicu adanya embung alami di sekitar Sungai Ampu dan jebol akibat curah hujan tinggi.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, seusai rapat mitigasi bencana, di Padang mengatakan, meminta pemerintah kabupaten untuk menelusuri sungai dan membersihkan material yang menghambat aliran air. Hal ini perlu dilakukan agar banjir bandang tidak kembali terjadi.

“Kemarin kami minta TNI, Polri, Satpol PP, pecinta alam menelusuri kondisi di hulu (di Batipuh Selatan). Kalau ada kayu hampir rebah, jatuhkan; bukit-bukit yang sudah hampir runtuh batunya, jatuhkan juga; ada batu di tengah sungai, singkirkan. Material ini yang bakal memicu banjir bandang,” kata Irwan.

Relokasi

Banjir bandang di Tanjung Sawah menyebabkan kerusakan dua belas bangunan. Sebanyak empat rumah rusak berat, tiga rumah rusak ringan, satu bengkel rusak berat, dan satu warung rusak berat. Selain itu, satu toko perabot rusak berat, satu kantor PDAM rusak berat, dan kantor jorong rusak sedang. Sebanyak empat keluarga dengan delapan jiwa mengungsi ke rumah sanak saudara akibat kejadian ini.

Akhyari mengatakan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan keluarga korban. Mereka bersedia direlokasi ke tempat lebih aman di Tanjung Sawah. “Sudah ada lokasi yang disediakan keluarga korban. Tanahnya milik korban. Pemerintah yang membuatkan hunian,” ujar Akhyari.

Hal senada diungkapkan Thamrin. Laporan Camat Batipuh Selatan ke Posko, warga yang terdampak bencana bersedia direlokasi. “BNPB dan provinsi siap bantu menyediakan hunian sementara atau tetap. Lokasi hasil rapat sudah sepakat lokasi. Tetap di Tanjung Sawah, tetapi di kawasan yang lebih aman,” ujar Thamrin.

Dilanjutkan Thamrin, pada hari ketiga masa tanggap darurat, petugas terus membersihkan rumah dan infrastruktur serta memulihkan lingkungan yang dilanda banjir bandang. Sekitar rumah, jalan, dan Sungai Ampu yang sempat tersumbat material tanah, batu, dan kayu sudah mulai kembali bersih.

Terkait taksiran jumlah kerugian, kata Thamrin, belum ada laporan final. Dinas Pertanian, masih mengumpulkan data kerugian lahan pertanian dan ternak warga yang rusak atau hilang akibat banjir bandang.

Gubernur Irwan mengatakan, dengan kesediaan warga untuk direlokasi, pemerintah provinsi tinggal membangunkan hunian tetap. BNPB bisa membantu dari segi pendanaan. Adapun untuk bantuan selama masa tanggap darurat bencana pada 18-24 Januari 2020, BNPB dan pemerintah provinsi telah memberikan bantuan masing-masing sebesar Rp 250 juta.

Baca Juga : Tujuh Kabupaten dan Kota di Sumbar Dilanda Banjir dan Longsor

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga lewat di depan rumah yang dilanda banjir bandang di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Jumat (17/1/2020) sore. Banjir bandang yang melanda permukiman warga di Jorong Tanjung Sawah pada Juma pagi menyebabkan empat keluarga dengan delapan jiwa mengungsi ke rumah sanak saudara.

Alih profesi

Irwan melanjutkan, dalam rapat mitigasi bencana bersama kepala dinas dan jajarannya serta instansi terkait, dibahas rencana alih profesi bagi warga yang terdampak penindakan aktivitas ilegal, seperti tambang ilegal, pembalakan liar, dan penangkapan ikan ilegal. Aktivitas ilegal tersebut diduga turut menjadi pemicu berbagai bencana di Sumbar.

Menurut Irwan, alih profesi tersebut perlu dilakukan agar warga terdampak tidak kembali melakukan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan berpotensi memicu bencana. Irwan sudah menginstruksikan dinas untuk mendata warga terdampak.

Sejumlah dinas, menawarkan program untuk membatu warga. Dinas Sosial, misalnya, menawarkan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sementara itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat bisa menggunakan tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur di desa dengan menggunakan dana desa.

Sementara itu, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan menawarkan bantuan benih, seperti jengkol, durian, manggis, dan lain-lain. Adapun Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Sumbar dan BAZNAS Sumbar bisa membantu dana zakat untuk Sumbar makmur.

“Rapat tadi baru mengumpulkan informasi program apa yang diberikan. Rabu depan kami melanjutkan rapat teknis sekaligus sudah mendapatkan data siapa terdampak nama dan alamatnya,” kata Irwan.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Suasana rapat mitigasi bencana yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Padang, Sumbar, Senin (20/1/2020). Rapat membahas terkait alih profesi warga yang terdampak penindakan aktivitas tambang ilegal, pembalakan liar, dan penangkapan ikan ilegal di Sumbar.