Anggaran Pengamanan Pilkada di Papua Telah Diajukan

Baru empat dari tujuh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada di Papua menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dengan polres setempat untuk mengamankan pilkada.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Biro Operasi Polda Papua Komisaris Besar Gatot Hariwobowo

JAYAPURA, KOMPAS — Kepolisian resor di 11 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada telah mengajukan anggaran pengamanan ke pemerintah daerah dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Namun, hingga kini, belum semua pemda menandatangani.

”Hingga bulan ini, baru empat jajaran polres yang telah menandatangani NPHD dengan pemda setempat, yakni Kabupaten Supiori, Yalimo, Asmat, dan Mamberamo Raya. Sementara tujuh polres lainnya belum,” kata Kepala Biro Operasi Polda Papua Komisaris Besar Gatot Hariwobowo saat ditemui di Jayapura, Papua, Selasa (21/1/2020). Untuk mengamankan pilkada di 11 kabupaten di Papua itu, ungkap Gatot, Kepolisian Daerah Papua menyiapkan sebanyak 1.300 personel.

Menurut Gatot, setiap polres di daerah yang melaksanakan pilkada telah memasukkan pengajuan anggaran pengamanan ke pemda dalam bentuk NPHD. Anggaran ini digunakan untuk menyiapkan dan mengerahkan pasukan pengamanan pilkada dari tahapan awal, seleksi Panitia Pemilihan Distrik (PPD), pemungutan suara, rekapitulasi, penetapan pemenang pilkada hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Namun, Gatot tidak menyebutkan berapa besar anggaran yang diajukan.

DOKUMENTASI KPU YAHUKIMO

Sejumlah logistik Pilkada Papua masih berada di gudang KPU Yahukimo di Distrik Deikai, Yahukimo, Senin (18/6/2018).

Gatot berharap pemda di tujuh daerah lainnya yang menggelar pilkada agar segera mengurus NPHD dengan pihak kepolisian sehingga persiapan keamanan lebih cepat. ”Kami telah memetakan daerah yang rawan gangguan kelompok kriminal dan konflik antarwarga,” ujarnya. Saat ini situasi keamanan di 11 daerah itu masih kondusif.

Saat ini situasi keamanan di 11 daerah itu masih kondusif.

Adapun 11 kabupaten yang menggelar Pilkada di Papua pada September tahun ini adalah Kabupaten Asmat, Supiori, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Waropen, Nabire, Yalimo, Yahukimo, Keerom, Merauke, dan Boven Digul.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Papua, Sandra Mambrasar, mengatakan,  proses pelaksanaan NPHD dari 11 Pemda ke setiap KPUD berjalan lancar hingga kini. KPU Papua terus menjalin komunikasi dengan KPUD di 11 daerah agar menuntaskan segala hal teknis terkait NPHD.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Anggota KPU Papua, Sandra Mambrasar

”Kami terus memantau persiapan Pilkada di 11 kabupaten ini. Saat ini tahapannya adalah perekrutan panitia pemilihan distrik dan pemutakhiran data pemilih,” kata Sandra.

Anggota Bawaslu Papua, Ronald Manoach, mengungkapkan, dari hasil analisis Bawaslu Papua terdapat sekitar tujuh daerah yang rawan gangguan dari sisi teknis pelaksanaan pemilu dan gangguan keamanan. Tujuh daerah yang rawan gangguan itu adalah Pegunungan Bintang, Yahukimo, Waropen,  Nabire, Asmat, Mamberamo Raya, dan Yalimo.

”Gangguan berupa konflik dalam seleksi PPD, tahapan distribusi yang terlambat dan konflik antara kandidat yang melibatkan simpatisannya,” ujar Ronald.

Baca juga: Pilkada Papua di Yahukimo Terancam Terlambat