Kopitu Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Pengiriman ke Jepang
Komite Pengusaha UMKM Indonesia Bersatu (Kopitu) menilai respons pemerintah menanggapi permintaan tenaga kerja terlatih ke Jepang masih lambat.
Oleh
AYU SULISTYOWATI
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Komite Pengusaha UMKM Indonesia Bersatu atau Kopitu menilai respons pemerintah menanggapi permintaan tenaga kerja terlatih ke Jepang masih lambat. Sejak Indonesia menyanggupi mampu memenuhi permintaan tenaga kerja berketerampilan khusus kepada Jepang pada 2019 lalu sebanyak 345.150 orang, hal itu belum terpenuhi hingga Jumat (24/1/2020).
Japan Halal Commerce Propulsion Organization (JHCPO) telah menanyakan kepada Kopitu mengenai keseriusan pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga kerja berketerampilan spesifik tersebut.
Potensi calon pekerja yang minat ada. Akan tetapi, jalur untuk menuju ke arah itu belum disediakan oleh pemerintah. Sementara Jepang menanyakan hal tersebut karena kebutuhan mereka mendesak untuk mengisi kekosongan pekerja.
Ketua Umum Kopitu Yoyok Pitoyo mengharapkan pemerintah dapat segera menindaklanjuti janji pemenuhan kuota tersebut. Ia menyayangkan, enam bulan berjalan sejak komitmen tersebut disanggupi, Kementerian Ketenagakerjaan justru terkesan tidak serius.
”Potensi calon pekerja yang minat ada. Akan tetapi, jalur untuk menuju ke arah itu belum disediakan oleh pemerintah. Sementara Jepang menanyakan hal tersebut karena kebutuhan mereka mendesak untuk mengisi kekosongan pekerja,” katanya.
Ia menambahkan, tenaga kerja asal Indonesia, termasuk Bali, berpotensi diminati untuk memenuhi kekosongan atau kekurangan pekerja di luar negeri. ”Jepang dan Australia sangat berminat pada kemampuan pekerja Indonesia. Untuk itu, kedua negara ini serius dan bahkan bekerja sama dalam hal pelatihan-pelatihan kerja sesuai kebutuhan,” kata Yoyok.
Menurut dia, tenaga kerja asal Bali memiliki potensi di bidang hospitality. Selain itu, keramahan menjadi salah satu keunggulannya pula.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali, untuk 2019 tercatat warga Bali yang bekerja di luar negeri sebanyak 24.809 orang. Tenaga kerja asing yang bekerja di Bali mencapai 3.739 orang.
Karena itu, lanjut Yoyok, pemerintah diharapkan segera menyiapkan petunjuk teknisnya. Alasannya, pemilik usaha pelatihan kerja ke luar negeri ini belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut secara lengkap, seperti bagaimana cara pendataran.
Vice President JHCPO Kato Yosuke berharap komitmen kemampuan mengirimkan tenaga kerja berketerampilan dari Indonesia ke Jepang dapat terwujud. Jepang, lanjutnya, membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi kekurangan.
”Indonesia itu memiliki perilaku yang baik, ramah, dan terampil. Maka, Jepang sangat berterima kasih jika kuota yang disanggupi Pemerintah Indonesia dapat segara diwujudkan,” ujarnya ketika ditemui di Denpasar.
Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang ditandatangani di Jakarta pada 25 Juni 2019 lalu. Penandatanganan MoU itu dilakukan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishil.
Selain Jepang, Australia juga tertarik bekerja sama bidang ketenagakerjaan tersebut. New Era Institute dari Sydney, Australia, menandatangani kerja sama bidang vokasi dengan LPK Lumbung Deso di Kantor Kopitu, Kota Denpasar, pada Kamis (23/1/2020).
Diploma dua
Kerja sama berupa penyelenggaraan pendidikan keahlian setara diploma dua (D-2). Keahlian itu di bidang early childhood education and care berstandar internasional yang diakui di Australia dengan kualifikasi para lulusan adalah Certificate III.
Business Development Director Khaled Hammad menjelaskan, sistem pelatihan dilakukan dengan standar Australia. Para lulusan dari program tersebut berkesempatan mengikuti training di lembaga-lembaga seperti family care atau children care di Australia atau di negara-negara lain.
Pitoyo mewakili LPK Lumbung Deso mengapresiasi New Era Institute dari Australia yang bersedia bekerja sama. Selama ini, beberapa calon pelajar yang berminat ke Australia masih terkendala dengan informasi serta kemampuan untuk bisa bekerja formal di Australia.
Galang Purnama (20), warga Bali, berminat bekerja ke Australia untuk memperbanyak pengalaman. Ia memiliki kemampuan di bidang teknik sipil. Namun, ia belum memiliki banyak informasi mengenai persyaratan, termasuk apakah kemampuannya itu bisa diterima di Australia.