Ombudsman: Malaadministrasi, Puluhan Ribu Anak Papua Belum Diimunisasi
Ombudsman RI Perwakilan Papua menyatakan, belum tuntasnya imunisasi puluhan ribu anak di Papua merupakan pelanggaran malaadministrasi.
Oleh
Fabio Costa
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua menyatakan, belum tuntasnya imunisasi puluhan ribu anak di Papua merupakan pelanggaran malaadministrasi. Peran negara untuk memastikan kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak pun dipertanyakan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Sabar Iwanggin, saat ditemui di Jayapura, Jumat (31/1/2020), mengatakan, imunisasi dasar lengkap merupakan salah satu pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan anak-anak di Papua. Tanpa imunisasi, anak-anak terancam mudah terserang penyakit.
Namun, hingga akhir tahun 2019, sebanyak 21.577 anak di Papua belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, cakupan imunisasi dasar lengkap di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua baru mencapai 68,4 persen. Sebanyak 12 kabupaten di Papua cakupan imunisasinya masih berada di bawah angka 50 persen.
Kehadiran negara untuk anak-anak ini dipertanyakan.
Ke-12 kabupaten itu adalah Puncak, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Paniai, Puncak Jaya, Dogiyai, Intan Jaya, Nduga, dan Deiyai. Dogiyai dan Paniai memiliki jumlah anak terbanyak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap, yakni 2.289 anak di Dogiyai dan 2.234 anak di Paniai.
”Masalah ini pelanggaran malaadministrasi karena tidak memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Kehadiran negara untuk anak-anak ini dipertanyakan,” kata Sabar.
Sabar menuturkan, pemerintah telah menganggarkan uang untuk program imunisasi tersebut, baik bersumber dari APBN maupun APBD. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, puluhan ribu anak belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
”Kami berharap, aparat kepolisian dan kejaksaan dapat mengungkap dugaan penyalahgunaan dana untuk program imunisasi,” ucap Sabar.
Seharusnya, petugas kesehatan dapat menggunakan dana ini untuk kegiatan imunisasi dasar lengkap untuk setiap anak.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Togu Sihombing mengatakan, setiap puskesmas telah menerima dana bantuan operasional kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Total terdapat sekitar 300 puskesmas di seluruh Papua.
”Satu puskesmas bisa mendapatkan anggaran sebesar Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar. Seharusnya, petugas kesehatan dapat menggunakan dana ini untuk kegiatan imunisasi dasar lengkap untuk setiap anak,” tutur Togu.
Ia menambahkan, anak-anak yang tidak mengikuti imunisasi dasar lengkap dari usia 0 bulan hingga 1 tahun rentan terkena sejumlah penyakit, seperti rubela, campak, polio, dan tuberkulosis. Kesehatan anak masih menjadi persoalan besar di Papua.
Pada 2018, sebanyak 670 anak terkena wabah campak dan 80 anak di antaranya meninggal di Kabupaten Asmat. Selain itu, tiga kasus polio ditemukan di Yahukimo pada November 2018 hingga Maret 2019. Seorang anak mengalami kelumpuhan akibat penyakit itu.