Pelaku industri jasa logistik di dalam negeri mendorong pemerintah meningkatkan konektivitas jalan tol dengan kawasan industri dan pariwisata.
Oleh
VINA OKTAVIA
·3 menit baca
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Pelaku industri jasa logistik di dalam negeri mendorong pemerintah meningkatkan konektivitas jalan tol dengan kawasan industri dan pariwisata. Selain menurunkan biaya logistik, konektivitas juga dapat meningkatkan daya saing investasi.
”Jalan tol ini harus dioptimalkan untuk menunjang sektor industri dan pariwisata,” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi di sela-sela acara Konferensi Logistik Nasional dan Musyawarah Wilayah DPW ALFI Lampung di Bandar Lampung, Kamis (6/2/2020).
Jalan tol ini harus dioptimalkan untuk menunjang sektor industri dan pariwisata.
Acara itu dihadiri 300 pelaku industri jasa logistik di Indonesia. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah instansi terkait dari pusat ataupun daerah.
Selain kemudahan izin usaha, pemerintah juga perlu menjamin efektivitas pengiriman logistik untuk mendorong investasi. Untuk itu, jalan tol yang sudah dibangun perlu dioptimalkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di kawasan industri dan pariwisata. Jalan penghubung menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah juga harus siapkan.
Dia menambahkan, pemerintah harus bergerak karena saat ini sektor perdagangan dan logistik berkembang pesat. Sejumlah negara tetangga juga terus memperbaiki sistem logistiknya agar mampu bersaing.
Selain itu, Indonesia juga perlu melompat memperbaiki logistik dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di era digital, pelaku industri jasa logistik harus berinovasi karena bisnis ini semakin berkembang.
Saat ini, tren belanja daring menuntut pengiriman logistik semakin cepat dan murah. Untuk itu, pelaku industri jasa logistik ditantang mampu memanfaatkan teknologi digital agar kinerjanya lebih efisien dan efektif.
Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rusli Rahim mengatakan, biaya logistik di Indonesia masih mencapai 24 persen dari PDB. Indonesia kalah bersaing dengan sejumlah negera di Asia yang biaya logistiknya di bawah 10 persen, antara lain Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan.
Pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menunjang konektivitas, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, penambahan trayek, serta pengendalian monopoli terhadap pasokan barang. Pemerintah juga akan terus memacu pembangunan tol laut agar Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia.
Untuk mendorong investasi, omnibus law yang sedang dirancang pemerintah diharapkan dapat menyederhanakan peraturan di tingkat pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih. Dengan demikian, investasi bisa lebih cepat masuk dan lapangan kerja bisa tersedia seluas-luasnya.
Menurut Ketua DPW ALFI Lampung Zamzani Yasin, Lampung memiliki posisi strategis regional logistik di wilayah Sumatera bagian Selatan. Sebagai gerbang Sumatera, Lampung memiliki sejumlah infrastruktur strategis, seperti jalan tol dan pelabuhan internasional Panjang. Selain itu, Lampung juga memiliki Bandara Internasional Radin Inten II dan Pelabuhan Bakauheni.
Menurut dia, ketersediaan infrastruktur ini mendukung proses pengiriman komoditas unggulan Lampung, seperti kopi, pisang, dan kakao. Ke depan, pihaknya mendorong agar komoditas unggulan itu diolah di Lampung sehingga memiliki nilai tambah.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan, pemerintah daerah akan memperbaiki infrastruktur dari jalan keluar Tol Trans-Sumatera menuju Pelabuhan Panjang sepanjang 5 kilometer. Hal ini agar waktu tempuh ke Pelabuhan Panjang bisa lebih cepat dan efisien.
Selain itu, Pemprov Lampung juga merancang pembangunan kawasan industri Way Pisang untuk mendorong investasi masuk ke Lampung. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada 2019, nilai investasi di Lampung mencapai Rp 2,4 triliun. Lampung berada pada urutan ke-28 dari 34 provinsi di Indonesia.