Optimalisasi Pencegahan Tengkes Dapat Dimulai dari Desa

Ketersediaan dana desa juga memadai. Selama lima tahun ke depan, total dana desa diproyeksikan sebanyak Rp 400 triliun sehingga sangat potensial dalam upaya untuk menurunkan angka tengkes.

Kompas/Priyombodo

Ibu-ibu mendaftarkan anak balita mereka di Posyandu Bougenvile, Larangan Selatan, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (11/1/2020). Posyandu adalah garda terdepan pelayanan kesehatan bayi dan anak balita di Indonesia, termasuk penanggulangan tengkes (stunting).

BANJARMASIN, KOMPAS — Penurunan angka tengkes (stunting) diupayakan  melalui intervensi terintegrasi lintas sektoral. Salah satu fokus pencegahan tengkes atau anak pendek karena kurang gizi kronis dapat dimulai dari tingkat  desa.

Hal itu terungkap dalam seminar bertajuk ”5W+1H Pemetaan Masalah dan Solusi Penanganan Stunting Guna Menyiapkan Generasi SDM Unggul Menuju Indonesia Emas”, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020). Seminar itu menjadi salah satu kegiatan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020.

Pembicara kunci seminar, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, menjelaskan, prevalensi tengkes pada 2019 sebesar 27,67 persen. Pemerintah menargetkan prevalensinya turun menjadi 14 persen pada 2024.

KOMPAS/NINA SUSILO

Nyonya Wury Handayani menggendong seorang anak balita peserta posyandu di Kota Semarang, Jumat (13/12/2019). Nyonya Wury mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau PDAM Tirta Moedal Semarang dan mengecek upaya percepatan pencegahan tengkes.

Menurut Terawan, penurunan angka tengkes menjadi salah satu prioritas kerja Presiden Joko Widodo dalam lima tahun mendatang. Untuk itu, lanjutnya,  dilakukan sejumlah langkah intervensi lintas sektoral yang terintegrasi.

Intervensi tersebut bersifat spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik antara lain berupa promosi konseling serta suplementasi gizi untuk ibu hamil dan anak balita, tata laksana gizi buruk, serta fortifikasi (pengayaan gizi) pangan.

Sementara intervensi sensitif berupa peningkatan infrastruktur, jaminan sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat rentan, serta program-program penunjang pencegahan tengkes, termasuk di desa. ”Tahun ini, fokus penanganan dilakukan di 260 kabupaten/kota,” ujar Terawan.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Bito Wikantosa menjelaskan, dana desa dapat digunakan untuk menurunkan tengkes. Pencegahan tengkes dengan dana desa bahkan dapat jadi prioritas dengan terbitnya Peraturan Mendesa PDTT Nomor 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Ketersediaan dana desa juga memadai. Selama lima tahun ke depan, total dana desa diproyeksikan sebanyak Rp 400 triliun. ”Karena itu, dana desa sangat potensial untuk upaya penurunan angka tengkes,” ujar Bito.

Terdapat pula lima paket layanan utama di desa yang menunjang penurunan angka tengkes. Kelima paket itu adalah layanan kesehatan ibu dan anak, layanan konseling gizi terpadu, layanan air bersih dan sanitasi, layanan jaminan sosial, serta layanan pendidikan usia dini.

Kemendesa PDTT pun telah membentuk dan melatih kader pembangunan manusia (KPM) di desa. KPM berperan mendata sasaran ibu hamil dan anak usia kurang dari 2 tahun guna memastikan keberhasilan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak serta memantau efektivitas lima paket layanan pencegahan tengkes di desa.

Hingga Desember 2019, sebanyak 72.636 desa (96,6 persen desa) telah membentuk KPM. Dari jumlah itu, sebanyak 68.712 desa telah mengikuti pelatihan dasar KPM. ”Desa yang belum menganggarkan pencegahan tengkes akan didampingi secara khusus,” ucapnya.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang juga menjadi pembicara kunci, mengatakan, saat ini sekitar 54 persen dari 196 juta orang usia produktif di Indonesia adalah mantan penderita tengkes. ”Kalau tengkes tidak ditekan, akan mengancam bonus demografi Indonesia. Jadi, 1000 hari pertama kehidupan menjadi kunci,” ujarnya.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso, salah satu pembicara dalam seminar itu, menjelaskan inovasi Bulog dengan memproduksi beras fortifikasi untuk menunjang aspek gizi. ”Produksi beras berkualitas dan bervitamin akan mendukung upaya menurunkan angka tengkes,” ucapnya.

Budi Waseso pun berharap beras fortifikasi dapat disalurkan kepada masyarakat di daerah-daerah yang dijadikan sasaran penurunan tengkes. Salah satu upaya penyaluran melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kementerian Sosial.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah pekerja mengangkut beras menuju truk di Gudang Bulog Sumberejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (20/12/2019).

Tahun 2020, Bulog menargetkan porsi penyaluran beras fortifikasi dalam BPNT sebesar 10-20 persen. Ditargetkan pada 2024 seluruh beras untuk program BPNT merupakan beras fortifikasi.

Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy, yang turut menjadi pembicara pada salah satu sesi seminar, menyebutkan, media juga memegang peranan penting dalam upaya penurunan tengkes. ”Media dapat mendorong mulai dari pencegahan hingga mitigasi dampak tengkes,” katanya.

Kampanye sejumlah isu strategis terkait penurunan tengkes dapat terus dilakukan media. Hal itu antara lain isu kesetaraan relasi jender, persiapan pernikahan, mencegah pernikahan dini, pendidikan, serta soal politik penganggaran untuk upaya pencegahan tengkes.