logo Kompas.id
NusantaraAncaman Konflik Mendera...
Iklan

Ancaman Konflik Mendera Kalteng, Masyarakat Adat Butuh Pengakuan

Ancaman konflik di wilayah kelola adat terus bertambah seiring tingginya investasi di Kalimantan Tengah. Masyarakat adat pun mendesak pemerintah lebih serius membuat kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
· 4 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/SW4Vbs04fWszqbfVs1Eal-HJtUs=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2FDSC00341_1569586265.jpg
KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Bukit Batongkat, Desa Kubung, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang masuk dalam kawasan hutan lindung.

PALANGKARAYA, KOMPAS – Ancaman konflik di wilayah kelola adat terus bertambah seiring tingginya investasi di Kalimantan Tengah. Masyarakat adat pun mendesak pemerintah lebih serius membuat kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Di Desa Tumbang Bahanei, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, wilayah kelola adat terancam investasi perusahaan kayu dan pertambangan. Sementara itu, masyarakat adat dinilai tidak memiliki legitimasi karena belum diakui. Meskipun belum beroperasi, masyarakat mulai melakukan penolakan atas dua perusahaan yang sudah mengantongi izin dari pemerintah tersebut.

Editor:
Mohamad Final Daeng
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000