Daerah Tunggu Instruksi Pusat

Implementasi Program Kartu Tani di lapangan masih berjalan lambat. Selain karena minimnya pemahaman sebagian petani terhadap manfaat kartu, sejumlah daerah juga masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Seorang petani menunjukkan Kartu Tani yang dimilikinya di Desa Lemahduhur, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat, Senin (10/2/2020). Hingga kini, Kartu Tani belum bisa digunakan di Karawang.

KARAWANG, KOMPAS - Ratusan ribu kartu tani didistribusikan secara bertahap sejak 2019 di Jawa Barat. Walakin, kartu belum bisa digunakan karena pemerintah daerah masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Karawang, Jabar, yang merupakan salah satu lumbung padi nasional, hingga Oktober 2019 telah tercetak 56.585 kartu tani.

Sejumlah 54.814 kartu telah didistribusikan kepada petani. Terdapat sekitar 110.000 petani di Karawang. ”Program ini belum diberlakukan karena menunggu instruksi dan surat edaran dari pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Pertanian Karawang Hanafi Chaniago, Senin (10/2/2020), Program Kartu Tani digulirkan pemerintah untuk membantu petani dalam mengakses layanan perbankan terintegrasi.

Kartu berfungsi sebagai simpanan, transaksi, serta penyaluran pinjaman dan subsidi bagi petani. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam kartu tani juga bisa digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi Kementerian Pertanian. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Hendi Jatnika menyatakan, Program Kartu Tani juga belum berjalan di kabupaten/kota lain di Jabar.

”Program ini baru diujicobakan di Kabupaten Ciamis dan sekitarnya. Nanti akan dilihat bagaimana implementasinya sehingga kekurangan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang di kabupaten lainnya,” katanya. Hendi menyebutkan sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain kesiapan sarana dan prasarana di setiap daerah yang berbeda serta pola pikir petani. Contohnya, jarak lokasi antara petani dan kios pupuk resmi yang jauh dapat menghambat distribusi pupuk.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Padi berusia dua bulan ditunjukkam di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2020). Salah satu program pemerintah guna meningkatkan produksi serta pendataan petani ialah dengan mendistribusikan kartu tani. Namun, sosialisasi masih perlu diupayakan agar manfaatnya lebih dirasakan petani.

Oleh sebab itu, perlu dipikirkan matang penunjukan kios pupuk yang berada satu desa sehingga memudahkan petani dalam menjangkaunya. Problem lainnya, mengubah kebiasaan dan pola pikir sebagian petani juga tidak mudah. Terlebih mereka mayoritas berumur di atas 50 tahun. Pemahaman dan sosialisasi program baru ini membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Program Kartu Tani didukung Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Sementara untuk wilayah Jabar didukung Bank Mandiri. Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menyebutkan, hingga akhir 2019, Bank Mandiri membagikan 904.549 kartu tani kepada masyarakat di 25 kabupaten/kota di Jabar.

Jumlah penerima terbanyak berada di Ciamis, Majalengka, dan Sukabumi. Adapun jumlah pupuk bersubsidi yang telah diakses pemegang kartu tani mencapai 4,194 juta kilogram melalui 305 kios pupuk. ”Untuk mendukung penyaluran program pupuk bersubsidi melalui kartu tani, Bank Mandiri bersama Kementerian Pertanian, dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota, serta PT Pupuk Indonesia, telah melakukan sosialisasi kepada petani pemegang kartu tani sejak 2017,” ucapnya.

KOMPAS/ FERGANATA INDRA RIATMOKO

Salah seorang pegawai kios pupuk menunjukkan kartu tani milik salah seorang petani yang dititpkan di kiosnya di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, JawaTengah, (16/4/2018).

Minim informasi

Ditemui di rumahnya, Ijam Sujana (65), Ketua Kelompok Tani Gemah Ripah I Kecamatan Tempuran, Karawang, menunjukkan kartu tani yang dimilikinya. Ia mengaku belum paham bagaimana penggunaan kartu yang dibagikan sejak tahun lalu. ”Kami belum paham bagaimana menggunakannya secara detail. Harus diapain ya?” ujar Ijam.

Sedangkan Ikin (43), petani Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, menilai terlalu ribet jika pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani karena harus memasukkan uang ke rekening kartu. Sejauh ini, ia membeli pupuk bersubsidi menggunakan uang tunai.

Pemilik Kios Pupuk Tani Gemah Ripah Damas Jaka Umbara (45) menyebutkan, pihaknya sudah menerima data rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tingkat kelompok tani 2020. Dulu, pertengahan 2019, di kiosnya sempat ada alat electronic data capture (EDC) dari bank. Namun, ditarik sementara karena masih ada kendala teknis.

Di Jawa Tengah, pemanfaatan Program Kartu Tani yang dimulai sejak 2018 ternyata belum berjalan optimal. Petani asal Desa Salamsari, Kecamatan Boja, Kendal, Budi Haryanto (60), mengaku belum mengaktifkan kartu tani ke Bank BRI. Namun, ia tetap bisa membeli pupuk bersubsidi.

”Jadi, sebenarnya membeli pupuk subsidi memang dengan cara lama. Hanya dicatat nama saya, tetapi kartunya tidak gesek,” katanya. Sementara di Kabupaten Klaten, Jateng, sebagian petani juga sebatas menyimpan kartu tani di rumah dan belum memanfaatkannya. ”Sebenarnya kartu tani itu untuk apa tho? Apa untuk menabung di bank?” ujar Slameto (65), petani di Desa Tegalgondo.