Konflik Internal Jangan Sampai Cederai Integritas Unnes

Konflik internal di Universitas Negeri Semarang diharapkan tak mencederai integritas kampus. Mahasiswa berharap masalah yang melibatkan dosen dan pemimpin universitas dapat dirampungkan tuntas.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana di gerbang Universitas Negeri Semarang di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/2/2020).

SEMARANG, KOMPAS — Para mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, berharap suasana akademik tetap kondusif meski kampus tengah diguncang konflik internal. Masalah yang melibatkan dosen dan pemimpin universitas tersebut diharapkan segera tuntas dan integritas perguruan tinggi tetap dijaga.

Konflik internal itu terkait pembebastugasan sementara dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucipto Hadi Purnomo, melalui Keputusan Rektor Unnes Nomor B/167/UN37/HK/2020. Sucipto diduga mengejek Presiden Joko Widodo melalui akun Facebook-nya pada 10 Juni 2019.

Dalam unggahan itu tertulis, ”Penghasilan anak-anak saya menurun drastis pada Lebaran kali ini. Apakah ini efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes?” Terkait status itu, Sucipto menekankan tak sedang menghina Jokowi. Untuk itu, ia keberatan dengan skors itu karena diindikasikan tak sesuai prosedur.

Baca juga : AJI: Selesaikan Sengketa Serat.id dan Rektor Unnes dengan UU Pers

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Sucipto Hadi Purnomo, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/2/2020).

Dalam pemeriksaan awal, menurut Sucipto, disebut juga pokok perkara lainnya, yakni keanggotaannya dalam tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tim itu sebelumnya menelisik dugaan plagiarisme yang dilakukan Fathur Rokhman, Rektor Unnes, dalam disertasinya.

Namun, Fathur mengatakan tidak ada penyebutan tim EKA dalam pemeriksaan awal Sucipto. Terkait hal tersebut, Sucipto dinilainya sering meninggalkan tugas dari atasan langsung tanpa izin.

Mahasiswa Fakultas Teknik Unnes, Muh Alwy Awaluddin, berharap masalah segera tuntas. ”Agar rumor yang beredar di luar tak menjadikan nama kita (Unnes) jelek. Dikhawatirkan juga memengaruhi tingkat kepercayaan pada Unnes mengingat sebentar lagi ada penerimaan mahasiswa baru,” kata Alwy di Semarang, Kamis (20/2/2020).

Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Unnes Didik Armansyah menambahkan, jangan sampai mahasiswa menjadi korban konflik internal tersebut. Meski masih masa libur, dikhawatirkan ada bimbingan skripsi yang terganggu jika ada dosen yang tak menjalankan tugasnya karena diskors.

Dikhawatirkan juga memengaruhi tingkat kepercayaan pada Unnes mengingat sebentar lagi ada penerimaan mahasiswa baru.

Menteri Kajian Strategis BEM KM Unnes Ignatius Rhadite mengatakan, pihaknya menggelar debat antara Sucipto dan Fathur pada Kamis malam. ”Kami tak ada keterkaitan dengan kedua pihak, tetapi penjembatan. Sebab, saat nama baik mahasiswa tercoreng, kami merasa perlu bertindak,” katanya.

Namun, Fathur tidak hadir pada debat Kamis malam tersebut lantaran harus menghadiri kegiatan lain dan meminta tema dan teknis acara dimatangkan. Adapun Sucipto hadir. Rhadite mengatakan, meski tak dihadiri rektor, acara tetap berjalan dan diisi dengan diskusi.

Baca juga : 111 Akademisi Serukan Petisi kepada Rektor Unnes

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana di salah satu sudut ruangan di Rektorat Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/2/2020).

Candaan di media sosial

Terkait unggahannya yang dipermasalahkan, Sucipto mengatakan, anak-anaknya belum ada yang bekerja. Penghasilan anak-anak yang dimaksud ialah angpau (pemberian uang) dari keluarga besar saat Lebaran. Saat itu juga tengah banyak orang yang dengan mudah menyalahkan Jokowi saat muncul permasalahan.

Selain itu, sedang ramai pula diperbincangkan kehangatan antara Presiden Jokowi dan cucunya, Jan Ethes. ”Maka, apakah untuk urusan angpau pun saya harus menyalahkan Jokowi, yang sedang asyik dengan Jan Ethes? Itu pertanyaan. Kan, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Terserah yang membaca,” kata Sucipto menjelaskan status yang diunggah hampir delapan bulan silam itu.

Ia menambahkan, unggahan itu juga merupakan candaan di media sosial akan sesuatu yang sedang tren, bukan ejekan atau hinaan. Bahkan, ia sebenarnya tengah menyoroti mengapa banyak orang yang dengan mudah menyalahkan Jokowi. ”Jangan-jangan, HP jatuh juga salah Jokowi,” kata Sucipto.

Baca juga : Ombudsman RI Minta Unnes Benahi Prosedur Pembuktian Plagiasi

FACEBOOK

Unggahan di akun Facebook dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucipto Hadi Purnomo. Saat ini Sucipto dibebastugaskan sementara sebagai dosen Unnes karena tengah dalam pemeriksaan setelah unggahan itu diduga menghina Presiden Joko Widodo.

Terkait pembebastugasan dirinya, Sucipto mengatakan, pemeriksaan sebenarnya belum pada substansi. Ia sempat mempertanyakan surat tugas pemeriksaan dan prosedur standar operasi (SOP). Ia lalu mengirim surat keberatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 14 Februari 2020 dengan tembusan Rektor Unnes.

Sementara itu, Fathur menilai, secara pragmatis, unggahan Sucipto bermuatan negatif terhadap kinerja Presiden Jokowi. ”Bentuk ujaran berupa sindiran atau ejekan kepada Presiden Joko Widodo. Kami ingin menyelesaikannya sesuai aturan disiplin ASN (aparatur sipil negara),” katanya.

Menurut Fathur, alur pembebastugasan Sucipto dimulai dari surat Kemendikbud yang mengatakan ada pengaduan masyarakat tentang ASN/PNS Unnes, yang diduga membuat postingan penghinaan Presiden dan ujaran kebencian. Kemendikbud meminta Unnes memeriksa dan membina ASN itu.

Baca juga : Dewan Kehormatan UGM Dalami Dugaan Plagiat Rektor Unnes

KOMPAS/Aditya Putra Perdana

Rektor Universitas Negeri Semarang Fathur Rokhman pada puncak Dies Natalis Unnes, Kamis (29/3/2018).

Unnes pun menindaklanjuti dengan pemeriksaan Pembinaan Aparatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ”Untuk kelancaran pemeriksaan, sesuai pasal 27 peraturan tersebut, dilakukan pembebasan sementara dari tugas jabatannya,” kata Fathur.

Ia menambahkan, ASN yang dibebastugaskan sementara tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila pemeriksaan selesai, pembebasan tugas sementara pada Sucipto, yang mulai berlaku pada 12 Februari 2020, akan dicabut.