Sambas Memiliki Tantangan untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, satu-satunya kabupaten di provinsi ini yang dalam indeks kerawanan pemilu memiliki skor dan level tertinggi. Skor Sambas 64,53 masuk pada level 6.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, satu-satunya kabupaten di Kalimantan Barat, yang dalam indeks kerawanan pemilu masuk dalam skor dan level tertinggi. Skor Sambas 64,53 masuk pada level 6. Hal menonjol adalah dimensi kontestasi dan partisipasi. Meningkatkan partisipsi pemilih menjadi tantangan Sambas ke depan.
Ada tujuh kabupaten di Kalimantan Barat yang akan menggelar Pilkada 2020, yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, dan Sekadau, Sambas, Ketapang, dan Bengkayang.
Dimensi kontestasinya 67,86. Dimensi partisipasi politiknya 72.67. Partisipasi pemilu Sambas rendah selama ini, baik partisipasi pemilih maupun peserta pemilu. Ini menjadi cambuk bagi penyelenggara dan patai politik untuk lebih gencar dalam menyosialisasikan pemilu ke depannya.
Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat Faisal Riza, Selasa (25/2/2020), mengatakan, hal menonjol yang menyebabkan Sambas masuk menjadi salah satu kabupaten dengan skor dan level tertinggi di Indonesia pada indeks kerawanan pemilu (IKP) lebih pada dimensi kontestasi dan partisipasi.
”Dimensi kontestasinya 67,86. Dimensi partisipasi politiknya 72.67. Partisipasi pemilu Sambas rendah selama ini, baik partisipasi pemilih maupun peserta pemilu. Ini menjadi cambuk bagi penyelenggara dan patai politik untuk lebih gencar dalam meysosialisasikan pemilu ke depannya,” ungkap Faisal.
Penting bagi penyelenggara ataupun peserta untuk melakukan edukasi kepada publik terkait dengan pemilu. Kemungkinan juga ada kaitannya dengan data pemilih. Bisa jadi banyak yang terdata sebagai pemilih, tetapi sudah tidak ada di daerah itu.
Langkah pencegahan
Bawaslu Provinsi Kalbar akan mendiskusikan hal itu secara detail. Baru setelah itu merumuskan langkah-langkah pencegahan agar rendahnya partisipasi pemilih tidak terjadi lagi. Sambas memiliki tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
Penting bagi penyelenggara ataupun peserta untuk melakukan edukasi kepada publik terkait dengan pemilu. Kemungkinan juga ada kaitannya dengan data pemilih. Bisa jadi banyak yang terdata sebagai pemilih, tetapi sudah tidak ada di daerah itu.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sambas Martono menuturkan, tingkat partisipasi pemilih di Sambas beberapa kali pemilu memang rendah. Sebagai contoh, pada Pemilu Bupati 2015 partisipasi pemilih hanya 59,50 persen.
Kemudian, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, partisipasi pemilih di Sambas hanya 72,50 persen. ”Tingkat partisipsi pemilih di Sambas pada Pilpres 2019 berada di urutan kedua terendah se-Kalimantan Barat setelah Singkawang,” kata Martono.
Penyebabnya, pemilih sudah masuk dalam data pemilih, tetapi saat hari pencoblosan, para pemilih yang sudah terdaftar banyak juga yang bekerja ke luar Sambas. Contohnya bekerja ke Malaysia atau kabupaten lain.
”Ke depan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih, semua pihak terkait dilibatkan untuk menyosialisasikan pilkada. Yang sulit adalah mendidik masyarakat tentang pentingnya menyalurkan hak suara. Kalau hanya memberi tahu hari pencoblosan tidak sulit,” ujarnya.
Maka, untuk meningkatkan pertisipasi pemilih, sejumlah organisasi dilibatkan untuk turun hingga ke desa-desa. Biasanya organisasi-organisasi itu memiliki desa binaan sehingga sosialisasi bisa menyeluruh.
Terkait keamanan pilkada, secara terpisah Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Inspektur Jenderal Remigius Sigid Tri Hardjanto mengingatkan agar semua pihak tetap menjaga suasana yang terkendali. Kemudian, jangan menganggap remeh setiap permasalahan sekecil apa pun sebab permaslahan serius bisa muncul dari hal yang sederhana.
Untuk itu, pemangku kebijakan di daerah hendaknya peka terhadap setiap masalah yang muncul. Jika terdapat permasalahan, hendaknya cepat diselesaikan sehingga masalah tidak semakin membesar.