Penyelesaian Seksi I Jalan Tol Padang-Pekanbaru Menunggu Pembebasan Lahan

KOMPAS/YOLA SASTRA

Seorang pegawai PT Hutama Karya Infrastruktur sedang melintas di Jalan Tol Padang-Pekanbaru titik 0-450 meter Seksi I Padang-Sicincin di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (27/2/2020) sore. Pembangunan Seksi I sepanjang 36,6 kilometer baru dapat dikerjakan pada titik 0-4,2 kilometer karena terhambat pembebasan lahan yang belum selesai.

PADANG, KOMPAS -- Penyelesaian ruas tol Padang-Sicincin, seksi I  Jalan Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 36,6 kilometer yang berlangsung sejak Februari 2018 masih menunggu pembebasan lahan. Pemerintah daerah sedang mengadakan konsultasi publik dengan pemilik tanah untuk mencapai kata sepakat dalam pembebasan tanah ruas.

"Sekarang secara fisik 450 meter pertama (dari titik 0) sudah berwujud jalan tol. Sementara, persimpangan sepanjang 300 meter di Jalan Bypass akan selesai pertengahan Maret," kata Pimpinan Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Ramos Pardede dalam Diskusi Upaya Percepatan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru dan Dampaknya bagi Perkembangan Ekonomi Sumbar di Padang, Kamis (27/2/2020).

Ruas yang sudah dikerjakan baru pada titik 0 hingga 4,2 kilometer karena lahan sudah bebas. Namun hingga kini titik 4,2-36,6 kilometer belum dapat dikerjakan karena pembebasan lahan belum selesai.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Komisaris PT Hutama Karya Wahyu Muryadi (dua dari kanan) didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit (dua dari kiri) sedang menyampaikan pandangannya terkait progres pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru dalam diskusi kelompok terarah di Padang, Sumbar, Kamis (27/2/2020).

"Ruas 4,2 kilometer pertama kami targetkan selesai 2020. Sisanya tergantung perkembangan pembebasan tanah. Berapapun lahan yang bebas langsung kami laksanakan secara simultan," ujar Pardede.

Baca juga : Tol Sumatera Butuh Rp 12,5 Triliun

Pantauan Kompas di lokasi, Kamis sore, jalan tol mulai terlihat di titik 0-450 meter. Badan, pembatas, dan bahu jalan, serta rangkaian lampu jalan dan rumput di pinggir jalan juga sudah terlihat. Para pekerja terlihat sedang merampungkan pengerjaan persimpangan di titik 0 kilometer di Jalan Bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur. Jalan Bypass sepanjang 300 meter ditinggikan agar sesuai dengan tinggi jalan tol.

Pembebasan lahan itu, ditargetkan selesai menjelang Ramadhan nanti atau sekitar April 2020.

Truk ukuran besar yang mengangkut tanah untuk menimbun rawa juga lalu lalang di jalan akses di pinggir jalan tol. Di titik 450 meter dan ratusan meter berikutnya, truk itu menurunkan tanah. Sejumlah alat berat beraktivitas untuk meratakan dan memadatkan tanah.

Ketua Tim Pembebasan Lahan di Padang Pariaman Fakhriati mengatakan, untuk titik 4,2-36,6 kilometer, pihaknya sedang mengupayakan pembebasan lahan. Konsultasi publik dengan pemilik tanah untuk titik 28-36,6 kilometer tengah dijadwalkan sedangkan untuk titik 4,2-28 kilometer telah dilakukan. Pembebasan lahan itu, ditargetkan selesai menjelang Ramadhan nanti atau sekitar April 2020.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Sopir truk sedang membongkar muatan tanah untuk menimbun lahan di titik 450 meter Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (27/2/2020) sore. Pembangunan Seksi I sepanjang 36,6 kilometer baru dapat dikerjakan pada titik 0-4,2 kilometer karena terhambat pembebasan lahan yang belum selesai.

"Setelah konsultasi publik dan dapat kesepakatan dengan pemilik tanah, (hasilnya) itu yang kami serahkan ke gubernur untuk ditetapkan SK penetapan lokasi oleh Gubernur Sumbar," kata Fakhriati, yang merupakan Asisten III Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Baca juga : Tol Pacu Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

Setelah ada SK penetapan lokasi, tim pelaksana dari pejabat pembuat komitmen atau PPK Kementerian PUPR dan Badan Pertanahan Negara akan mengukur lahan untuk pembuatan peta bidang pemilik lahan dan luasnya. Setelah itu, akan ditunjuk tim penilai untuk menilai harga ganti rugi.

"Ketika sudah dinilai dan disepakati bersama penilaian itu, baru Kementerian PUPR mengganti kepada masyarakat. Setelah itu selesai, HK (Hutama Karya)  melaksanakan pembangunan jalan tol," ujar Fakhriati.

Jalan Tol Padang-Pekanbaru memiliki panjang 255 kilometer. Pembangunan terbagi atas enam seksi, yaitu Seksi I Padang-Sicincin (yang kemudian pindah ke Kapalo Hilalang), Seksi II Sicincin (Kapalo Hilalang)-Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang, Seksi IV Bangkinang-Pekanbaru.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pekerja sedang merampungkan pembangunan persimpangan antara Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin dan Jalan Bypass di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (27/2/2020) sore. Pembangunan Seksi I sepanjang 36,6 kilometer baru dapat dikerjakan pada titik 0-4,2 kilometer. Pengerjaan titik 4,2-36,6 kilometer sisanya menunggu pembebasan lahan.

Mandek

Komisaris Utama PT Hutama Karya Wahyu Muryadi mengakui, dari semua pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang 2.700 kilometer, pembangunan di Sumbar progresnya lambat. Sementara itu pembangunan di provinsi lain hampir tanpa kendala. Seksi I Padang-Sicincin yang ditargetkan selesai 2019, misalnya, ternyata mandek. Penyebabnya, adalah susahnya pembebasan lahan.

"Sumbar untuk lima kilometer saja sulitnya minta ampun," kata Wahyu. Ia membandingkan dengan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer yang segera diresmikan pada akhir April 2020.

Dari semua pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang 2.700 kilometer, pembangunan di Sumbar progresnya lambat. (Wahyu Muryadi)

Dalam diskusi itu, Wahyu menampung semua persoalan dan masukan terkait pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan jalan tol bagi Sumbar sangat perlu untuk meningkatkan perekonomian daerah.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pekerja sedang merampungkan pembangunan persimpangan antara Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin dan Jalan Bypass di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (27/2/2020) sore. Pembangunan Seksi I sepanjang 36,6 kilometer baru dapat dikerjakan pada titik 0-4,2 kilometer. Pengerjaan titik 4,2-36,6 kilometer sisanya menunggu pembebasan lahan.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menjelaskan, sulitnya proses pembebasan lahan di Seksi I Padang-Sicincin tidak terlepas dari faktor komunikasi. Kesulitan ini, salah satunya, bermula dari tim penilai yang dinilai asal-asalan dalam menetapkan harga ganti rugi tanah warga. "Ada tanah warga yang dihargai Rp 32.000 (per meter persegi). Tidak manusiawi," kata Nasrul. Padahal, harga tanah warga per meter perseginya bisa ratusan ribu rupiah.

Warga enggan melepaskan tanah mereka karena tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak. (Suhatri Bur)

Nasrul pun mengingatkan tim penilai yang baru untuk lebih hati-hati dalam melakukan penghitungan. Ia tidak ingin warga dirugikan dalam proses pembebasan lahan. Sementara itu, untuk warga yang menolak karena faktor lain, Nasrul mengharapkan mereka mau berdiskusi. Pembangunan jalan tol tidak dimaksudkan untuk merugikan masyarakat.

Menurut Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, warga enggan melepaskan tanah mereka karena tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP). Pada tanah yang dihargai Rp 30.000-an itu, misalnya, ada yang pernah ditawar orang lain Rp 200.000-Rp 300.000. "Warga merasa haknya dizalimi," katanya.

Fakhriati menambahkan, untuk titik 4,2-36,6 kilometer, ditunjuk tim penilai baru. Pihaknya berupaya agar pemilik tanah mendapatkan ganti rugi yang layak.